Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 Huruf O dalam Frasa "dalam Jabatan yang Sama" |
Pemohon: 1. Dr. H. Bambang Suhariyanto.M.M 2. Drs. H.Marwan, S.H., M.Hum. 3. H.M. Kamdani 4. Drs. Abdullah Nur 5. Heri Subagyo, S.H. 6. Bambang Sutikno BSc.S.H. Kuasa Pemohon: M. Machfudz HM., S.H., M. Hum dan M. Irfan Choirie, S.H., M.H. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 76/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Materil Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 34 huruf b,Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Popa Nicolae Kuasa Pemohon: Shanti Dewi, S.H., M.H. Dkk |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 73/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian materiil Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana |
Pemohon: Yoseph Ly, Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 69/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Permohonan Uji Materil Terhadap Pasal 38 ayat (3) serta Pasal 50 Ayat (3) Huruf (g) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 No. 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.167), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang kehutanan (Lembaran negara RI Tahun 2004 No. 86) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A UUD Negara Republik Indonesia 1945. |
Pemohon: H. Andi Harahap, S.Sos Kuasa Pemohon: Jon Mathias, S.H. Dkk |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 72/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Uji Materi (judicial Review) Atas Pasal 32 Ayat (3) dan ayat (4) jo. Psal 28 ayat (1) UU. RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang Terhadap Pasal 28 jo. Pasal 28D ayat (2) jo. Pasal 28E ayat (3) jo. Pasal 28H ayat (2) Jo. Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945. |
Pemohon: H. F. Abraham Amos, S.H. Dkk Kuasa Pemohon: - Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 71/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Permohonan Hak Uji Materil Terhadap Muatan Pasal 6 jo Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah |
Pemohon: Uung Gunawan Kuasa Pemohon: Hans Yanuar Gunawan, S.H dkk. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 70/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Pasal 2 Ayat (2a) Butir 1 dan Pasal 6 Ayat (2a) UU RI, Nomor 21 Tahun 1997 dengan perubahan menjadi UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). |
Pemohon: Harry Mulyono Machsus, S.H., M. Hum. Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang NOmor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan |
Pemohon: 1. Muhammad Chozin Amirullah, SPI., MAIA 2. Asep Wahyuwijaya; 3. AH. Wakil Kamal; 4. Ahmad Fauzi ALS Ray Rangkuti; 5. Edwin Partogi; 6. Abdullah STP; 7. Arif Susanto; 8. Dani Setiawan; 9. Embay Supriyantoro; 10. Abdul Rohman; 11. Herman Saputra Kuasa Pemohon: Haris Azhar, S.H., M.A., dkk Pihak Terkait: Keterangan Pemerintah Pihak Terkait: Keterangan DPR RI Pihak Terkait: Kesimpulan Pemerintah |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 67/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana |
Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Kuasa Pemohon: tidak ada Pihak Terkait: Keterangan DPR RI |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
Pengujian Materiil Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD Tahun 1945 |
Pemohon: 1. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H, 2. Bob P. Nainggolan, S.H., M.H., M.M., 3. Maruli Simorangkir, S.H., 4. Murad Harahap, S.H., 5. Lelyana Santosa, S.H., 6. Nursyahbani Katjasungkana, S.H., 7. David Abraham, BSL, 8. Firman Wijaya, S.H., M.H, Dr. SF. 9. Marbun, S.H., M.Hum Kuasa Pemohon: tidak ada Pihak Terkait: Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait Pihak Terkait: Permohonan Pengajuan Penambahan Kuasa Hukum Pihak Terkait (DPP-IPHI) yang bernama Dr. Machtiar Siwa., SH.MH. (Anggota Dewan Kehormatan IPHI) untuk memperkuat TIM Advokat-Advokat/Pengacara-Pengacara Pengurus DPP-IPHI. Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (IPHI) Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (PERADI) Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (IKADIN) Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (KAI) serta lampiran Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (AAI) |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 66/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum |
Pemohon: Jamil B, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 63/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik |
Pemohon: Walikota Makassar; Lembaga Ombudsman Kota Makassar; dll Kuasa Pemohon: Adnan B. Azis, S.H. dan Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M Pihak Terkait: Keterangan DPR RI |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 62/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan |
Pemohon: M. Komarudin, Mumammad Hafidz Kuasa Pemohon: Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan Merlina, S.H. Pihak Terkait: Keterangan DPR RI |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 61/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman |
Pemohon: I Made Sudana, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 59/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Gugur |
Rabu, 15 September 2010 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman |
Pemohon: I Made Sudana, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2010 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 60/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
Pemohon: Yayasan Salafiyah Pekalongan, Yayasan Santa Maria pekalongan Kuasa Pemohon: tidak ada Pihak Terkait: Keterangan Pemerintah |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 58/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
engujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 |
Pemohon: Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), dll Kuasa Pemohon: Eloline Situmorang, S.H., dkk |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 57/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana |
Pemohon: Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang Kuasa Pemohon: Agus Nurudin, S.H., CN, M.H., dkk |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 64/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung |
Pemohon: R. Ngadino Hardjosiswojo Kuasa Pemohon: ulia Yusniar, S.H. dan Bakti Prasetiyo, S.H |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 56/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan |
Pemohon: 1. Japin; 2. Vitalis Andi, S.Pd; 3. Sakri; 4. Ngatimin Alias Keling; Kuasa Pemohon: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M., dkk Pihak Terkait: Keterangan Pemerintah Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (Sawit Watch) Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (Serikat Petani Kelapa Sawit) |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 55/PUU-VIII/2010 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177