Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pemohon:
Linneke Syenni Watoelangkoew, S.Si Ir. Jummy Stefanus Wewengkang MBA

Kuasa Pemohon:
Denny Kailimang, S.H., M.H

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
11/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang_undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pemohon:
Liem Marita Alias Aling

Kuasa Pemohon:
M. Farhat Abbas, S.H., M.H

Termohon:
Kesimpulan Termohon

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
10/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian materiil Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terhadap Undang-Undang Dasar Yahun 1945. Pemohon:
M. Sholihin. IF

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
6/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Mohon Keadilan dan Uji Materil atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Antara Klien kami (penggugat) dengan PT Blue Bird Taxi (tergugat)yang terdaftar dalam register perkara no. 327/PHI.G/PN/2008/PN.JKT.PST tanggal 27 September 2008 Pemohon:
Kusdiman

Kuasa Pemohon:
Rosman Paisal, S.H Dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana Telah Diubah menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentantg perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang Pemohon:
1. Drs. John Ibo., MM. 2. Yosep Yohan Auri. 3. Robert Melianus. 4. Jimmy Demianus Ijie., S.H.

Kuasa Pemohon:
Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
81/PUU-VIII/2010
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 33 ayat 6 dan Pasal 43 ayat 7 Pemohon:
Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Pasal 6 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 Pemohon:
Mudhofir, dkk

Kuasa Pemohon:
Dr.Muchtar Pakpahan, S.H., MA, dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
8/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pemohon:
Mohamad R dan Rasma A.W

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
9/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Hak Pensiun bertentangan dengan UUD Tahun 1945 Pemohon:
Widodo Edy Budianto

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
7/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
15 November 2017
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Feri Amsari, S.H., M.H. Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki , Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch (ICW)

Kuasa Pemohon:
Tim Advokasi UU KPK (Alvon Kurnia Palma, S.H., Dkk)

Pihak Terkait:
Keterangan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
5/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Muatan Pasal 616 - 620 dan Pasal 1918 KUH Perdata jo Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 UUD 1945 Pemohon:
Pdt. Thjahjadi Nugroho dan Aryanto Nugro, SE,MM

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
4/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) Pemohon:
Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
3/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pemohon:
Deni Juhaeni, I. Griawan Wijaya, Netty Retta Herawaty Hutabarat, Bagus Putu Mantra

Kuasa Pemohon:
Agus Prabowo, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., Rusdin Ismail, S.H., I Made Astawa, S.H., LLM. MKn., Aji Suharto,S.H

Pihak Terkait:
Keterangan Pemerintah

Pihak Terkait:
Permohonan Untuk Menjadi Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
2/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materil Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pemohon:
H. Alias Wello, Sip.

Kuasa Pemohon:
Syamsudin Daeng Rani, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/PUU-IX/2011
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 61 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemohon:
Fahuwusa Laia, S>H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Danu I. Nugraha, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
80/PUU-VIII/2010
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Pemohon:
Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum, Sugeng Purwanto, S.H., Sutriyono, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Keterangan Pemerintah

Pihak Terkait:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
78/PUU-VIII/2010
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian materiil Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
1. H. Sugianto Sabran; 2. H. Eko Soemarno, S.H;

Kuasa Pemohon:
Arbab Paproeka, S.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
75/PUU-VIII/2010
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pemohon:
1. Husen Pelu, S.H; 2. Andrijana, P.Si., S.H.; 3. Abdul Amin Monoarfa, S.H.; 4. Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fill. I.; 5. Siti Hajijah, S.H.; 6. R. Moch Budi Cahyono, S.H.; 7. Joni Irawan, S.H.; 8. Supriasi Budisusanto, S.H.

Kuasa Pemohon:
Ronggur Hutagalung, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
79/PUU-VIII/2010
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pemohon:
1. PT. West Irian Fishing Industries, 2. PT Dwi Bina Utama, 3. PT. Irian Marine Product Development, 4. PT.Alfa Kurnia.

Kuasa Pemohon:
Sutito, SH.,MH, Samadi,SH.,MH, Arifin Djauhari, SH.,MH, Hadijanto, SH., MH, Nia Wiryaningsih, SH,MH, Agung Haryo Utomo, SH

Pihak Terkait:
Keterangan DPR RI

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Atas Nama DR. Akhmad Makhfatih, M.A (ahli ekonomi Publik)

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Atas Nama Ir. Suryantoro Budisusilo, M.Sc. (Ahli Penilaian)

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Atas Nama Prof. DR. Gunadi, M.Sc., Ak (Ahli Hukum Pajak)

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Atas Nama Drs. Endarto Judowinarso, M.Sc.( Ahli Pajak Bumi dan Bangunan)

Pihak Terkait:
Keterangan Pemerintah

Pihak Terkait:
Keterangan Pendahuluan Pemerintah

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
77/PUU-VIII/2010
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian materiil Pasal 90 ayat (3) huruf g, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1.Bambang K. Rahwardi; 2.H. Arlen Sitompul; 3.H. M. Fuadi.

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan Merlina, S.H

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
74/PUU-VIII/2010
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 79 80 81 82 83 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177