Yth. Sdr. Sutardi, 

Dalam salah satu kesempatan, Ketua MK pernah mengatakan bahwa Hakim Konstitusi harus menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam kondisi dan situasi apapun. Hakim Konstitusi adalah seorang negarawan yang sudah harus selesai dengan dirinya sendiri.

Terima kasih.

Yth. Sdr Winanda

Terima kasih atas pertanyaannya. Seluruh profil Hakim Konstitusi dan mantan Hakim Konstitusi di tampilkan pada laman MK agar masyarakat mengetahui para Hakim Konstitusi dari periode awal hingga periode terkini.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Muh. Yamin,

Sebelumnya kami menyampaikan rasa simpati atas peristiwa yang dialami oleh keluarga Saudara. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menangani perkara-perkara yang terbatas menjadi kewenangannya, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) penghianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, kami menyarankan agar Saudara dapat berkonsultasi kepada penasihat hukum di wilayah Saudara yang sekiranya dapat membantu penanganan perkara dimaksud. 

Terima kasih.

Yth. Sdr. Robert

Terkait hasil uji materi perkara nomor 45/PUU-XIV/2016, Saudara dapat mengunduh putusannya melalui link berikut :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/45_PUU-XIV_2016.pdf

Terima kasih

Yth. Sdri. Nabella,

Terkait penelitian yang sedang Saudari lakukan, terdapat dua cara untuk memperoleh data tersebut.

Pertama, Saudari mengumpulkan data Putusan melalui laman berikut: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5. Kemudian, Saudari lakukan pengolahan data dengan cara memilah dan mengklasifikasi putusan-putusan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

Kedua, Saudari mengutip artikel berupa hasil-hasil kajian dan penelitian yang telah diterbitkan MK di dalam Jurnal Konstitusi dan Jurnal Constitutional Review terkait dengan constitutional complaint. Untuk membaca artikel-artikel tersebut, silahkan unduh pada laman berikut: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Jurnal&menu=8.

Jika metodologi penelitian yang Saudari lakukan adalah kuantitatif, maka data-data tersebut di atas cukup diolah. Namun, jika metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, maka Saudari perlu untuk menelaah lebih lanjut dari data yang telah tersaji.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Abdul Alim Mahmud

Untuk informasi mengenai pendaftaran magang beserta syarat-syaratnya, Saudara dapat menghubungi Bapak Purwanto, Bagian Kepegawaian di nomor (021) 23529000

Terima Kasih

Yth. Sdr. Trisno

Waalaikum salam wr wb

Rekapitulasi perkara dari tahun 2003 hingga 2016 dapat Saudara akses di laman MK berikut :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5

Terima kasih

Yth. Sdr. M. Wasil

Saudara dapat mengajukan surat permohonan kunjungan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal MK atau Ketua MK. Surat tersebut dapat dikirimkan melalui pos, email ([email protected]) atau datang langsung ke MK.

Terima kasih

Yth. Sdr. Wasil

Surat Pemohonan kunjungan bisa Saudara tujuan ke Ketua MK atau Sekretaris Jenderal MK. Surat tersebut dapat disampaikan melalui pos, email ([email protected]) atau datang langsung ke MK.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Noni

Saudara dapat langsung mengunjungi loket Pemohonan Informasi Publik (PPID) di lantai dasar gedung MK dengan membawa fotokopi KTP dan hardisk ekternal untuk keperluan penggandaan data.

Terima kasih