Yth. Sdr. Umar

Agar kami tidak salah memahami maksud pertanyaan dan menjawabnya, kiranya dapat menuliskan dan memperjelas ulang pertanyaannya.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Danu Rusman Prayogo

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 adalah final. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa final berarti putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini juga mengandung arti mengikat (final and binding) yang bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sifat putusan MK ini berlaku untuk semua putusan MK, tidak terkecuali putusan nomor 128/PUU-XIII/2015 yang memutus mengenai syarat domisili calon kepala desa. Artinya bahwa materi yang diputus dalam putusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Danu Rusman Prayogo

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 adalah final. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa final berarti putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini juga mengandung arti mengikat (final and binding) yang bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sifat putusan MK ini berlaku untuk semua putusan MK, tidak terkecuali putusan nomor 128/PUU-XIII/2015 yang memutus mengenai syarat domisili calon kepala desa. Artinya bahwa materi yang diputus dalam putusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Putra Andres Pratama

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perkara yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi maupun perkara yang sedang dalam proses dapat Saudara lihat di laman MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Terima kasih

Yth. Sdr. Ahmad Amin

Untuk menggunakan fasilitas sidang jarak jauh melalui video conference, Saudara dapat mengajukan Surat Permohonan Video Conference yang ditujukan kepada MK melalui email di [email protected]

Untuk daerah Semarang, fasilitas video conference tersedia di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengingat waktu yang mendesak, kami sarankan Saudara untuk segera mengirimkannya, agar pihak kami bisa segera menghubungi petugas video conference terkait.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Yuska Apitya Aji

Saat ini Mahkamah Konstitusi tidak membuka rekrutmen pegawai.

Terima kasih.

Selamat Pagi Mas Yufrizal...

Perkenankan saya untuk menjawab, hal yang Mas Yufrizal tanyakan...

Apakah dapat dimaknai sebagai PERATURAN atau Aturan Pelaksana suatu Produk Hukum KEPUTUSAN bersifat mengatur secara umum sebagai contoh Peraturan Tata TertIb Dan Disiplin Kerja dikaitkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 dan pasal 100?

Peraturan adalah regeling yang sifatnya umum, sedangkan Keputusan adalah besckhing yang sifatnya khusus.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3, Keputusan bukanlah Peraturan. Keputusan hanya berlaku untuk hal dan tempat tertentu saja.

Peraturan yang dibuat oleh lembaga dan instansi yang materi muatannya regeling oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 disebut salah satu peraturan perundang-undangan.

Demikian yang dapat saya diskusikan terkait pertanyaan Mas Yufrizal.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Salam,

P4TIK, MKRI

Yth. Saudara Edi Baskoro,

Sehubungan dengan pertanyaan saudara mengenai Putusan 19/PUU-IX/2011, pada pokoknya pertimbangan putusan tersebut menyatakan bahwa frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 tetap konstitutional sepanjang dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Dengan kata lain frasa “perusahaan tutup” tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.”

Dalam Pertimbangan Putusan 19/PUU-IX/2011, diterangkan bahwa "[3.22] Menimbang bahwa PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam pengertian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.21] tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK;"

Putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat. Seandainya Putusan tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka dapat dilakukan upaya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk dapat memutuskannya.

Terima kasih

Yth. Saudara Ilham,

Mahkamah Konstitusi memiliki data tersebut. Apabila Saudara memerlukannya, silahkan mengajukan surat permohonan secara resmi kepada Panitera Mahkamah Konstitusi dengan menyampaikan maksud dan tujuannya.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Bara

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Seluruh rangkaian persidangan perkara nomor 66/PUU-XIV/2016 telah selesai. Namun demikian, perkara tersebut kini tengah dimusyawarahkan dalam Rapat PermusyawaraHan Hakim (RPH) untuk diputuskan. Adapun jadwal selanjutnya bisa Saudara pantau di laman MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id. 

Semoga bermanfaat.

Terima kasih.