Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
15
Jan
2013
14:03 WIB
Nomor
:
99/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012
Pemohon
:
    Drs. Chaeruddin N. Zen, M.M dan dr. Delis Julkarson Hehi (nomor urut 5) Kuasa Pemohon : Daniel Tonapa Masiku, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Sela
Status
:
-
Di Unduh
:
230250
Kata Kunci
:
Morowali; Chaeruddin N. Zen dan Delis Julkarson Hehi; sela; Menunda putusan.
File Pendukung
:
15
Jan
2013
13:04 WIB
Nomor
:
98/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012
Pemohon
:
    H. Ahmad Hi. M. Ali,SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM. (Nomor urut 4) Kuasa Pemohon : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.,dkk
Amar Putusan
:
Putusan Sela
Status
:
-
Di Unduh
:
230171
Kata Kunci
:
Morowali; Ahmad Hi. M. Ali dan Jakin Tumakaka; pemungutan suara ulang.
File Pendukung
:
15
Jan
2013
11:04 WIB
Nomor
:
67/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Indonesian Human Rights Committe For Social Justice (IHCS) yang diwakili oleh Gunawan sebagai Ketua Komite Eksekutif IHCS. Kuasa Hukum : Ecoline Situmorang, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230499
Kata Kunci
:
Pemerintahan daerah; Surat pernyataan mengundurkan diri; Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri; Tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah; Tata cara pemilihan kepala daerah
File Pendukung
:
15
Jan
2013
10:55 WIB
Nomor
:
56/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Jono Sihono, S.H (Pemohon I); 2. M. Sinufa Zebua, S.H (Pemohon II). Kuasa Pemohon : R. Supramono, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230713
Kata Kunci
:
berumur 62 tahun; berumur 67 tahun; hakim ad hoc; batas usia hakim; pensiun; ditolak;
File Pendukung
:
15
Jan
2013
10:22 WIB
Nomor
:
40/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Hamdani Prayogo Kuasa Hukum : M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum.,dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230417
Kata Kunci
:
Undang-undang Praktik Kedokteran; Praktik Kedokteran; Tukang Gigi; pengobatan Tradisional; Dokter Gigi, Surat Izin Praktik; Dental College; Peraturan Menteri Kesehatan; Permenkes; Pencabutan Permenkes 339/1989; sanksi Pidana; Permenkes No. 1871/IX/2011; Pidana Penjara; Sepanjang Tidak Dimaknai; Siti Chamamah; Pengujian Kebahasaan; Bahasa Hukum; Interpretasi; Interpretasi Ganda;Hukum Pidana Administratif; Kebijakan Formulatif; Kriminalisasi; Prinsip-Prinsip Kriminalisasi; Ultimum Remidium; Primum Remidium; Materi Muatan Perundang-Undangan; Klinik Gigi; Prostodonsi; Lingual Posterior; Radiography; Intraoral; Stomatognatik; Resep Obat; Alat Kesehatan;
File Pendukung
:
15
Jan
2013
10:00 WIB
Nomor
:
33/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Erik
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230654
Kata Kunci
:
calon Kapolri, kepentingan umum, tindakan pertama, keadaan yang sangat perlu, diskresi, jabatan karier, perwira tinggi, politik hukum terbuka.
File Pendukung
:
15
Jan
2013
09:32 WIB
Nomor
:
26/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Mozes Kallem, S.H. Kuasa Hukum : Habel Rumbiak, S.H., SpN.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231846
Kata Kunci
:
Pemerintahan daerah; Pendidikan nasional; Pendidikan formal; Pendidikan nonformal; Program paket; Pemerataan kesempatan pendidikan; Sistem Pendidikan; Efisiensi manajemen pendidikan; Pendidikan kesetaraan; Standar nasional pendidikan; Dihargai setara
File Pendukung
:
15
Jan
2013
09:31 WIB
Nomor
:
4/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)(Pemohon I); 2. Ryan Muhammad (Pemohon II); 3. Erwin Agustian (Pemohon III); 4. Eko Santoso (Pemohon IV). Pemohon I,II,III,dan Pemohon IV tergabung dalam Tim Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila Kuasa Pemohon III dan IV : Yuherman, S.H., MH., M.Kn., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230600
Kata Kunci
:
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi; FKHK; Bendera; Bahasa; Lambang Negara; Lagu Kebangsaan; Garuda Pancasila; Persoalan Konstitusionalitas; Larangan Penggunaan Lambang Negara; Pengekangan Ekspresi;
File Pendukung
:
08
Jan
2013
15:51 WIB
Nomor
:
91/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ricky Elviandi Afrizal
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
230310
Kata Kunci
:
Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Salaries, etc.; Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tahun 1999; Pegawai negeri- Gaji, tunjangan, dsb; Pegawai Negeri-Pengangkatan dan pemberhentian; Ricky Elviandi Afrizal-Badan Pertanahan Nasional –BPN-Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur, pejabat pembina kepegawaian pusat, Pasal 25 ayat (2),tidak berwenang, penerapan norma hukum, kasus konkret.
File Pendukung
:
08
Jan
2013
15:30 WIB
Nomor
:
80/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Habiburokhman, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230648
Kata Kunci
:
Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Kepolisian; Kejaksaan; Penyidikan; Dualisme penanganan tindak pidana korupsi
File Pendukung
:
< 1 ... 298 299 300 301 302 303 304 ... 417 >