Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
20
Feb
2014
14:26 WIB
Nomor
:
78/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Anwar Sadat, ST., alias Sadat bin Satim 2. Perkumpulan Masyarakat Untuk Pembaharuan Peradilan Pidana, yang diwakili oleh Anggara, SH., dan Syahrial Martanto Wiryawan, SH., Kuasa Pemohon: Wahyu Wagiman, SH., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230373
Kata Kunci
:
UU 8 Tahun 1981; KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 82 ayat (1) huruf b; Pasal 82 ayat (1) huruf c, Pasal 82 ayat (1) huruf d; Anwar Sadat; Sadat bin Satim; WALHI; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; Perkumpulan Masyarakat Untuk Pembaharuan Peradilan Pidana; Anggara; Syahrial Martanto Wiryawan; praperadilan; hukum acara pidana; upaya paksa; Ogan Ilir; PTPN VII Cinta Manis; konflik perkebunan; Polda Sumatera Selatan; permohonan praperadilan; hak asasi manusia dalam pidana; ketertiban dan ketentraman; ketidakpastian hukum KUHAP; kebebasan badan untuk bergerak; freedom of bodily movement; penahanan paksa; lack of control; pengawasan terhadap tindakan kepolisian; sahnya penangkapan dan penahanan; lembaga swadaya masyarakat; LSM; Herziene Inlandsche Reglement; HIR;
File Pendukung
:
13
Feb
2014
16:40 WIB
Nomor
:
2/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230509
Kata Kunci
:
Mahkamah Konstitusi; UU 4/2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; syarat hakim konstitusi; hakim konstitusi; Panel Ahli; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; Kode Etik
File Pendukung
:
13
Feb
2014
00:00 WIB
Nomor
:
1/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230553
Kata Kunci
:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H.Dkk; Mahkamah Konstitusi; UU 4/2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; syarat hakim konstitusi; hakim konstitusi; Panel Ahli; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; Kode Etik
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:56 WIB
Nomor
:
185/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013
Pemohon
:
    Asmauddin H, S.E. dan Salihin A. Pthn. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, (Nomor Urut 4) Kuasa Pemohon: Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230218
Kata Kunci
:
Kota Subulussalam; Tahun 2013;Asmauddin H, S.E.;Salihin A. Pthn;Nomor Urut 4;Merah Sakti, S.H.;Drs. Salmaza;Nomor Urut 3;KTP;DPT;KPPS;Pelanggaran;terstruktur, sistematis dan masif;keterlibatan Kepala Desa
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:45 WIB
Nomor
:
184/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013
Pemohon
:
    H. Affan Alfian, S.E dan Pianti Mala, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, (Nomor Urut 1) Kuasa Pemohon: Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230148
Kata Kunci
:
Kota Subulussalam;Tahun 2013;H. Affan Alfian, S.E;Pianti Mala;Nomor Urut 1;Merah Sakti, S.H;Drs. Salmaza;Nomor Urut 3;Penetapan;Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam;Kecamatan Simpang Kiri;KECAMATAN PENANGGALAN;KECAMATAN RUNDENG;KECAMATAN SULTAN DAULAT;KECAMATAN LONGKIP;Penghitungan Suara Ulang;PPS;KPPS; terstruktur, sistematis dan masif
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:27 WIB
Nomor
:
89/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Firman Ramang Putra Kuasa Pemohon: Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230407
Kata Kunci
:
Firman Ramang Putra; menyimpan narkotika; menggunakan narkotika; menyalurkan narkotika
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:20 WIB
Nomor
:
81/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Rr. Kamarijah Kuasa Pemohon: Subali, S.H., Tri Nurtaufan, S.H., dan Haryanti, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230399
Kata Kunci
:
Kepemilikan Tanah Bekas Perusahaan Milik Belanda; Nasionalisasi; konversi; hak barat; hak pakai; hak guna usaha; hak guna bangunan; kantor pertanahan; kereta api indonesia; pihak ketiga; pemegang hak atas tanah; nederlandsch indische; vereniging
File Pendukung
:
12
Feb
2014
15:10 WIB
Nomor
:
79/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    dr. Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230380
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Salim Alkatiri; Kawasan Ekonomi Khusus; Kabupaten Buru Selatan; Provinsi Maluku; pengadilan;
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:52 WIB
Nomor
:
94/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Muhammad Joni, SH., M.H 2. DR. Khairul Alwan Nasution, M.M 3. Fakhrurrozi 4. Mukhlis Ahmad, S.H 5. Zulhaina Tanamas, S.H 6. Triono Priyo Santoso, S.H 7. Hadi Ismanto, SH 8. Baginda Dipamora Siregar, SH
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230380
Kata Kunci
:
perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi
File Pendukung
:
30
Jan
2014
16:47 WIB
Nomor
:
93/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    dr. Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230401
Kata Kunci
:
perubahan undang-undang mahkamah konstitusi
File Pendukung
:
< 1 ... 263 264 265 266 267 268 269 ... 417 >