Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
07
May
2014
17:27 WIB
Nomor
:
96/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Sofjan Wanandi. 2. Suryadi Sasmita Kuasa Pemohon: Dra. Endang Susilowati, S.H., M.H. dan Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn.,
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230389
Kata Kunci
:
Sofjan Wanandi; Suryadi Sasmita; perjanjian kerja waktu tertentu; erjanjian kerja waktu tidak tertentu; status hubungan kerja; pekerjaan tertentu; frasa demi hukum
File Pendukung
:
07
May
2014
17:25 WIB
Nomor
:
69/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Jazuli 2. Anam Supriyanto. Kuasa Pemohon: Kambusiha, S.H., Surya Tjandra, S.H.,LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230674
Kata Kunci
:
Ketenagakerjaan; Pengusaha; Buruh; Pekerja; Serikat Pekerja; Pemutusan Hubungan Kerja; Dana Bantuan; Tanggungan; Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Asas Praduga Tak bersalah; Uang Penggantian Hak; Uang Penghargaan.
File Pendukung
:
07
May
2014
17:20 WIB
Nomor
:
56/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 42Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Saurip Kadi
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230375
Kata Kunci
:
Parlementary Threshold; Presidential Threshold; Hak dan Kewenangan Partai Politik; Lembaga Fraksi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 208; Pasal 12 huruf e, huruf g dan huruf h; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Partai Politik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 80; Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden; ambang batas; Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; Pasal 22B UUD 1945; Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; Caleg; Pergantian Antar Waktu; suara sah nasional; kursi di DPR; Negara Demokrasi; Warga Negara; Demokrasi prosedural; Peserta pemilu;
File Pendukung
:
29
Apr
2014
16:35 WIB
Nomor
:
33/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Moh. Junaedi; 2. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar; 3. Aida Milasari; 4. Yogo Daniyanto. Kuasa Pemohon: Febi Yonesta, S.H., dkk tergabung dalam Tim Advokasi Komite Nasional Pendidikan
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230613
Kata Kunci
:
pendidikan tinggi;otonomi pendidikan tinggi;otonomi pengelolaan;badan hukum; akuntabilitas penyelenggaraan; PTN BH; pelayanann pendidikan; perguruan tinggi
File Pendukung
:
24
Apr
2014
17:45 WIB
Nomor
:
34/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013
Pemohon
:
    AW Talib dan Ridwan Monoarfa (Pasangan Calon Nomor Urut 4) Kuasa Pemohon: Panhar Makawi, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230142
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; anggota KPU; AW Talib; Ridwan Monoarfa; Panhar Makawi; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo; Provinsi Gorontalo; Komisi Pemilihan Umum Gorontalo; KPU Gorontalo;
File Pendukung
:
24
Apr
2014
17:30 WIB
Nomor
:
32/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013
Pemohon
:
    H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Kuasa pemohon: Sulistyowati, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230115
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; anggota KPU; Feriyanto Mayulu; Abdurrahman Abubakar Bahmid; Sulistyowati; erselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo; Provinsi Gorontalo; Komisi Pemilihan Umum Gorontalo; KPU Gorontalo; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06.
File Pendukung
:
24
Apr
2014
17:10 WIB
Nomor
:
33/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013
Pemohon
:
    H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan (Bakal Pasangan Calon) Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
Sela / Provisi
Di Unduh
:
230144
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; 2013; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; anggota KPU; Adhan Dambea; Inrawanto Hasan; Yusril Ihza Mahendra; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo; Provinsi Gorontalo; Komisi Pemilihan Umum Gorontalo; KPU Gorontalo.
File Pendukung
:
24
Apr
2014
16:50 WIB
Nomor
:
28/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
pengujian materiil konsiderans (“Menimbang”) huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d dan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    Muhammad Joni, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230320
Kata Kunci
:
ketetapan; penarikan kembali; pencabutan; Muhammad Joni, SH; Perpu MK; pengujian materiil konsiderans; Muhammad Joni, S.H., M.H., DR. Khairul Alwan Nasution, M.M; Fakhrurrozi; Zulhaina Tanamas, S.H; Triono Priyo Santoso, S.H; Baginda Dipamora Siregar, S.H; Irwan Syahrizal, S.Sn., S.H., M.H;
File Pendukung
:
24
Apr
2014
16:46 WIB
Nomor
:
109/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    PT. Daya Radar Utama Kuasa Pemohon: Muhammad Idris, AS., S.E., S.H. dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230422
Kata Kunci
:
PT Daya Radar Utama; Muhammad Idris; Kepailitan dan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; PKPU; Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Debitor; Kreditor;
File Pendukung
:
24
Apr
2014
16:40 WIB
Nomor
:
104/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Perkasa Kentjana Putra Kuasa Pemohon: Adi Wirajaya, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230350
Kata Kunci
:
Pengujian Undang Undang; Tata Cara Perpajakan; Lelang; PT Bank Niaga; Pejabat Lelang; Risalah Lelang; Pengujian Formil; I Putu Anwisuka.
File Pendukung
:
< 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 ... 417 >