Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji materiil Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum. Pemohon:
FKHK, Kurniawan, Denny Rudini, Amanda Anggraini saputri, Hamid Akhlis

Kuasa Pemohon:
Victor Santoso Tandiasa, Ryan Muhammad, Okta Heriawan

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
36/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang Undang No.20 Tahun 2009 Tentang Veteran Republik Indonesia Pemohon:
Kasmono Hadi SH

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
37/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan H. Imam Nahrawi

Kuasa Pemohon:
HM. Anwar Rachman, SH.,MH., Sandy Nayoan, SH., Mochamad Bisri, S.Kom

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden (tidak disertakan softcopy)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pertentangan UU No.12 Tahun 2013 tentang Pemekaran Kab.Morowali Utara dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pemohon:
Faisal Husen

Kuasa Pemohon:
Bertindak atas nama diri sendiri

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Erwin Erfian Rifkinnanda

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusu Bagi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Pemohon:
Paulus Agustinus Kafiar

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, SH., SpN

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilnan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Isman Ismail Asso

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, SH., SpN.

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Presiden ( Tidak disertai Softcopy)

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
31/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang Undang Dasar 1945 Pemohon:
DR. Gazalba Saleh, SH. MH., DR. Lufsiana, SH.MH. ,Sumali, SH.MH. , Sugeng Santoso PN, SH. M.H. M.M. DR. IR. Moh. Indah Ginting, MM., Elias Hamonangan Purba, SE, S.H., Sahala Aritonang, SH, AM.Pd., Abdur Razak , SH, MH., Armyn Rustam Effendy, SH, MH., Lukman Amin, SH.MH., Suwito, SH. MH

Kuasa Pemohon:
-

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pemohon:
H. Aziz Bestari, ST.,MM

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Presiden ( Tidak disertai softcopy)

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Zumrotin

Kuasa Pemohon:
Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. Tubagus Haryo Karbyanto, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 30/PUU-XII/2014

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait (Aliansi Remaja Independen)

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait II

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Dewan Pimpinan MUI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
30/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Dasar Pemohon:
Kartika Wirjoatmodjo

Kuasa Pemohon:
1. Eri Hertiawan, S.H., LL.M., 2. Yogi Sudrajat Marsono, S.H., 3. Ahmad Maulana, S.H., 4. Ari Juliano Gema, S.H., 5. Asep Ridwan, S.H., M.H., 6. Muhamad Kamal Fikri, S.H., 7. Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M, 8. Harun Wailan Ngantung, S.H., 9. Simon Barrie Sasmoyo, S.H. 10. Heru Pamungkas, S.H.

Pemerintah:
Keterangan Dan Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 60 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) Pemohon:
Dwi Arifianto

Kuasa Pemohon:
Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Rita Fatmila, S.H., M.H., Teguh Nugroho, S.H., dan Imam Ghazali, S.H

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
26/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111) Pemohon:
Salamuddin, Ahmad Suryono, Ahmad Irwandi Lubis

Kuasa Pemohon:
Syamsudin Slawat Pesilette, SH. dan Azhar Rahim Rivai, SH., MH.

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Saksi atas nama Kornelius Simanjuntak dan CV

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Saksi atas nama Eko Budiwiyono dan CV

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Saksi atas nama Robinson Simbolon dan CV

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah (Belum ditandatangani Menteri KUMHAM)

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Ahli Pemerintah (12 Ahli)

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Saksi Pihak Terkait

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
25/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 247 Ayat (2), (5) Dan (6), Pasal 291 Serta Pasal 317 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon:
Burhanuddin, Grace Natalie Louisa

Kuasa Pemohon:
Andi Syafrani, SH., MCCL., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Rivaldi, SH., Yupen Hadi, SH., dan Muhammad Ali Fernandez, SHI.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
24/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Moh. Kisman Pangeran

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
23/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Bachtiar Abdul Fatah

Kuasa Pemohon:
Dr. Maqdir Ismail, SH, LL.M Dr. S.F Marbun, SH, M.Hum Alexander Lay, ST, SH, LL.M Dasril Affandi, SH, MH Syahrizal Zainuddin, SH Masayu Donny Kertopati, SH Ade Kurniawan, SH Mohamad Ikhsan, SH Suci Meilianika, SH Azvant Ramzi Utama, SH

Pemerintah:
Keterangan Presiden (tidak disertai Softcopy)

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
21/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Mengabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pemohon:
Fahrudin, Jaenudin A.M., Sukra bin Jasmita., Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura diwakili oleh Afrizal Gindow

Kuasa Pemohon:
Taufik Basari, SH.,M.Hum.,LL.M., Virza Roy Hizzal, SH.,MH., Yuliana Dewi, SH., Nur Annisa Rizki, SH., Lana Teresa, SH., Albert Aries, SH.,MH

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait (Diajukan Oleh: IHCS, FIELD, API, KRKP, IGJ, ABBTI, SPI, Bina Desa, Perkumpulan Sawit Watch)

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
20/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pemohon:
KONI PUSAT

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr.Yusril Ihza Mahendra, S.S.,M.Sc., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden (tidak disertai Softcopy)

DPR:
Keterangan DPR RI

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
19/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan Hidup terhadap UUD 1945 Pemohon:
Bachtiar Abdul Fatah

Kuasa Pemohon:
Dr Maqdir Ismail SH LL M, Dr S F Marbun SH M Hum, Alexander Lay ST SH LL.M, Dasril Affandi SH MH, Syahrizal Zainuddin SH, Masayu Donny Kertopati SH, Ade Kurniawan SH, Mohamad Ikhsan SH, Suci Meilanika SH, Azvant Ramzi Utama SH.

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
18/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) Huruf C, Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), Dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemohon:
Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec,Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH.

Kuasa Pemohon:
Zairin Harahap, SH., M.Si. Anang Zubaidy, SH., M.H. Ahmad Khairun H., SH., M.Hum.

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
16/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  

< 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177