Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon:
1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI)3. Farmer Initiatives For Ecological Livelihoods And Democracy (FIELD)4. Aliansi Petani Indonesia (API) 5. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)6. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)7. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 8. Indonesia For Global Justice (IGJ)9. Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 10. Perkumpulan Sawit Watch 11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)12. Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)

Kuasa Pemohon:
B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. Priadi, S.H. Ridwan Darmawan, S.H. Anton Febrianto, S.H. Muhammad Zaimul Umam, S.H. M.H. Nurmar Koto Sitorus S.H. Ahmad Marthin Hadiwinata S.H. Muhammad Yudha Fathoni S.H. Yati Andriyani S.H. Janses E. Sihaloho, S.H. Ecoline Situmorang, S.H. Henry David Oliver Sitorus, S.H. Riando Tambunan, S.H, Arif Suherman, S.H. Dhona El Furqon, S.H. Sri Suparyati S.H., LL.M Syamsul Munir S.H. Muhnur, S.H.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
87/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pemohon:
Perkasa Kentjana Putra

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
104/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, SH. Denny Rudini, SH dan Kurniawan

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
88/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pemohon:
Sanusi Wiradinata, MASc

Kuasa Pemohon:
Petrus Selestinus, SH, Nino Sukarna, SH.,MH, Sivester Nong Manis SH., Hasyim Nahumary SH., Risha Shindyani Halim, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
102/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Victor Santoso Tandiasa, SH., Denny Rudini,SH., Kurniawan (Forum Kajian Hukum dan Konstitusi)

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
86/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang - Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
I. Pimpinan Pusat Muhammadiyahyang II. AL Jami’yatul Washliyah III. Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK),IV. Perkumpylan Vanaprastha V. Drs. H. Amidhan VI. Marwan Batubara VII. Adhyaksa Dault VIII. Laode Ida IX. M. Hatta Taliwang, X. Rachmawati Soekarnoputri, XI. Drs. Fahmi Idris

Kuasa Pemohon:
Dr. Syaiful Bakhri, S.H. MH, Noor Ansyari, SH, Ibnu Sina Chandranegara. S.H, Bachtiar, SHdan Andy Wiyanto, SH

Pemerintah:
Permohonan Penundaan Sidang

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

Pemerintah:
Kesimpulan keterangan Presiden ( Softcopy belum diserahkan)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
85/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal Undang – Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Terhadap UUD 1945 Pemohon:
Nofrialdi. Amd EK

Kuasa Pemohon:
-

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
84/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemohon:
1. Siti Askabul Maimanah 2. Rini Arti 3. Sungkono 4. Dwi Cahyani 5. Tan Lanny Setyawati 6. Ir Marcus Johny Ranny,MM

Kuasa Pemohon:
Mursid Mudiantoro,SH, Mustofa Abidin,SH dan Imam Syafi’I,SH,MH,

pihak lain:
Keterangan Tertulis Menteri Pekerjaan Umum Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS

pihak lain:
Keterangan Ahli Pemerintah Beserta Lampiran Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah:
Keterangan Dan Kesimpulan Pemerintah

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
83/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang- undang Dasar 1945 Pemohon:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (Prof. Dr. Din Syamsudin dan Dr. Abdul Mu’ti M.Ed)

Kuasa Pemohon:
1. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH. 9. Sudaryono, SH., M.Hum 2. Dr. Trisno Rahardjo, SH., M. Hum 10. Iwan Satriawan, SH., Mcl 3. Dr. Danang Wahyu Muhammad, SH., M.Hum 11. Muhammad Najih, SH., MH 4. Dr. Natangsa Surbakti, SH., MH 12. Aris Budi Cahyono, SH 5. Noor Ansyari. SH 13. Mujahid Latief, SH., MH 6. Ibnu Sina Chandranegara, SH 14. Iswanto, SH., M.Hum 7. Bachtiar, SH 15. Jamil Burhan, SH 8. Mochamad Iksan, SH., MH 16. Saptono Hariadi, SH (TIM MAJELIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH)

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
82/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang No 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
RR. Kamarijah

Kuasa Pemohon:
Subali,SH; Tri Nur Taufan,SH; Haryati,SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
81/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon:
Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan

Kuasa Pemohon:
Agung Pribadi, SH; Daru Supriyono, SH; Pradnanda Berbudy, SH., MH; R. Heri Sukrisno, SH., MH; Hedy C. Nugroho, SH., MH; Achmad Deva Permana, SH

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
80/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 6 Ayat 2C dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Pasal 28 H Ayat 1 dan 2, Pasal 33 ayat 1,3 dan 4 dan Pasal 27 Pemohon:
dr. Salim Alkatiri

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
79/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Syah tidaknya Ijazah Rektor Universitas Mulawarman. Hal ini karena bertentangan dengan UU RI No 20 Thn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU RI No 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pemohon:
Dr. Rahmat Gunawan, M.Si.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemohon:
syah abdul aziis

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1) Anwar Sadat, S.T. alias Sadat bin Satim 2)Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana

Kuasa Pemohon:
Wahyu Wagiman, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Supriyadi W. Eddyono, S.H., Alex Argo Hernowo, S.H., Fatilda Hasibuan, SH., Judianto Simanjuntak, SH., Iki Dulagin, SH., MH., Tandiono Bawor Purbaya, SH., dan Muhnur, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
78/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 67 ayat (1) sepanjang Frasa kata "tanpa hak" dan Psal 71 sepanjang frasa kata "tanpa ijin Pemerintah atau Pemerintahan Daerah" Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
H. Lukman Hakim Musta'in, SH.,M.Hum

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, SH., Imam Syafi'i, SH., Samuel Hendrik Pangemanan, SH.SE., Abdul Holil, SH., Ahmad Sahid., SH., Adi Darmanto, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
77/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Pemohon:
Drs. H. Zulkarnain Djabar

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah ( softcopy belum diserahkan)

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
75/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan uji materi Pedoman Tata kerja Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA Pemohon:
Aan Suherman dan Imam Wibowo

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan /Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Awaluddin

Kuasa Pemohon:
Robi Anugrah Marpaung, SH.MH. Dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
76/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap UUD 1945 Pemohon:
H. Boyamin (Pemohon I) s.d. Utomo Kurniawan (Pemohon IX)

Kuasa Pemohon:
Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk.

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah (softcopy belum diserahkan)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
73/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 62 63 64 65 66 67 68 ... 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177