Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Elwen Roy Pattiasina, SE.MM.

Kuasa Pemohon:
1. Anthoni Hatane, SH.,MH 2. Lattif Lahane, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
72/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Meyce Dwi Waryuni, SH

Kuasa Pemohon:
Arief Ariyanto, SH dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
74/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2-013 terkait Program Kenaikan Harga BBM dan BLSM Terhadap Pasal 33 Ayat 1 dan pasal 34 Ayat1 UUD 1945 Pemohon:
Dahlan Wattiheluw dan Andullah Kelrey

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Peyiaran Pasal 46 Ayat (3) huruf c sepanjang mengenai frasa "promosi rokok yang memperagakan wujud rokok" Terhadap Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1.Hilarion Haryoko; 2. Sumiati; 3 Normansyah dan Winarti SE (Orang Tua Muhammad Fathi Akbar); 4. Ari Subayo Wibowo, SH dan Catharina Triwidarti (Orang Tua Octavius Bimo Archa Wibowo); 5. Syaiful Wahid Nurfitri

Kuasa Pemohon:
Azas Tigor Nainggolan, SH., M.Si; Tubagus Haryo Karbianto, SH; Ari Subagio Wibowo, SH; Mustakim, SH., MH; Nina Zainab, SH; Andry Oktriawan, SH; Patrcia Rinwigati, SH; Rizki Zulkarnain, SH; Daniel Silvester Hamonangan, SH; dan Luther Bui Raja Purba, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
71/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat Terhadap UUD 1945 Pemohon:
Ishak Malak, Aristoteles Bisulu, Halim Warwey, Arius Paa, Hj. Hawa Sangaji, Maria Malak, Zakues Suu, Abd. Hi. Sangaji, Mathius Yenjau

Kuasa Pemohon:
Yance Salambauw, S.H.,M.H

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
70/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ferry Tansil

Kuasa Pemohon:
DR. Fredrich Yunadi,. SH., LL.M; Irjen Pol. (P) Drs. Aryanto Sutadi, MH., M.Sc; H. Hariyadi., SH., MH, dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
68/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Dugaan tentang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pembentukan undang-undang [abuse of legislation] oleh fungsi pembentukan undang-undang [yang diemban pejabat Presiden RI] dalam UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan penyertaan ke dalam undang-undang dimaksud di atas, seperangkat peraturan yang secara terbuka menistai dan mencederai “ekslusivisme” hak-hak konstitusional warga [hak milik privat atas tanah] sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan mutlak dalam: pembukaan UUD 1945 jo Pasal 28G ayat [1] UUD 1945, jo Pasal 28H ayat [2] & [4] UUD 1945 jo Pasal 28I ayat [4] UUD 1945 jo Pasal 28J ayat [1] UUD 1945 jo Pasal 28A UUD 1945, Pasal 28C ayat [2] UUD 1945; Pasal 1 ayat [2] & [3] UUD 1945 jo Pasal 4 ayat [1] UUD 1945, jo Pasal 18B UUD 1945. Pemohon:
Herman Bakir

Kuasa Pemohon:
Herman Bakir

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan pengujian Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Pemohon:
Drs. Bernard Sagrim, MM dan Moses Murafer

Kuasa Pemohon:
1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. 2. Widat, S.H. 3. Mukhlis Muhammad Maududi, S.H.,S.Sos. 4. Nurul Anifah, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
66/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji materiil Tafsir Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 Pemohon:
Ir. Otto Geo Diwara Purba (Pemohon 1) sampai dengan Pemohon IX

Kuasa Pemohon:
Janses E. Sihaloho, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah (Softcopy Belum diserahkan)

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
67/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 Pemohon:
Jazuli, Anam Supriyanto dan Wariaji

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
69/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi, 2. Iwan Dermawan,3. Mohamad Hatta, 4. Jhon Iqbal Farabi, 5. Ai Rukmintarsih, 6. Seno Wijayanto, 7. Husni Faharni Mubarak, 8. Budi Miftahudin, 9. Indra Budi Jaya, 10. Tayep Suparli, 11. Fahadil Amin Alhasan, 12. Muhammad Kurnia Fawzi, 13. Fikri Ahmad Taufik

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 pengujian undang undang : uu no 42 tahun 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN pasal 5 tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden point k yang menyatakan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan point O yang menyatakan berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; karena tidak sesuai dengan undang undang dasar pasal 28C Pemohon:
syah abdul aziis

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
1.Mulyana Wirakusumah, 2.Hendardi, 3.Aizzudin, 4. Neta S. Pane, 5. Bambang Isti Nugroho,

Kuasa Pemohon:
1. Robikin Emhas, SH., MH, 2. Arif Effendi, SH., 3. Syarif Hidayatullah, SH., MBA, 4. Syamsudin Slawat Pesilette, SH, 5. Syamsul Huda Yudha, SH

Pemerintah:
Kesimpulan Tertulis Pemerintah (Salinan Kesimpulan 11 rangkap segera menyusul)

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah (Melengkapi Kesimpulan Yang Disampaikan Pada Hari Kamis, Tanggal 19-09-2013, Jam 15.14 WIB)

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Bagian Memutuskan angka 1 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Gray Koes Isbandiyah (Pemohon I)., dan KP Dr. Eddy S. Wirabhumi, S.H., MM. (Pemohon II)

Kuasa Pemohon:
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., dkk

pihak lain:
Keterangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah ( Softcopy belum diserahkan)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Herman Joseph

Kuasa Pemohon:
Victor Nekur, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 PENGUJIAN PASAL 2 HURUF G DAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PASAL 6 AYAT (1), PASAL 9 AYAT (1) HURUF B, PASAL 10 AYAT (1) DAN (3) HURUF B, DAN PASAL 11 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pemohon:
Hambra, Gunawan, Eko Setiawan, Disril Revolin Putra, Lukman Nur Azis, Binsar Jon Vic S., Danang Wahyu Setyojati, Junian Sidharta, Joni Prasetiyanto, . Drs. Omay Komar Wiraatmadja, 2. Sutrisno;

Kuasa Pemohon:
Rahmat Bagja, SH, LL.M; Jamil Burhan, SH; dan M. Mova Al Afghani, SH, LL.M, Ph.D

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan tertulis Ahli Pemerintah ( Zainal airifin dan Saldi Isra)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Judicial Review atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pada Bab II Pasal 6 ayat 2 Pemohon:
Lindawati Simangunsong

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pembatalan Kebijakan Pemerintah tentang otonomi Perguruan Tinggi Negeri karena bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 Pemohon:
Nur Ilham Anom

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Taufiq Hasan

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 212,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW),Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek),Wigatiningsih, Sri Agustin Trisnantari, Sabiq Mubarok, Maya Saphira, S.E., Chaerul Umam

Kuasa Pemohon:
Febi Yonesta, SH Restaria F. Hutabarat, SH, MA Edy Halomoan Gurning, SH Muhamad Isnur, SHI Tommy Albert M. Tobing, SH Maruli Tua Rajaguguk, SH Pratiwi Febry, SH Sidik, SH Arif Maulana, SH, MH Yunita, SH Ahmad Biky, SH Handika Febrian, SH Sudiyanti, SH Alghiffari Aqsa, SH

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah ( softcopy dikirim ke e-mail Juru panggil)

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 ... 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177