Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pemohon:
1.Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur; 2.Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur; 3.Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati; 4.Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur; 5 Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur; 6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia; 7.Agung Haryono; 8.Mulyono

Kuasa Pemohon:
1. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum; 2. Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H; 3 Haru Permadi, S.H

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah ( Soft Copy Belum Diserahkan)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
28/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. Pemohon:
DR. Made Darma Weda, S.H., M.H. sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III

Kuasa Pemohon:
Yuherman, S.H., M.H., MKn., dkk (Koalisi Masyarakat Untuk Peradilan Profesional)

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD 1945 Pemohon:
Rangga Lukita Desnata, S.H., sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis Pihak Terkait (Soft Copy Akan diserahkan via email [email protected]

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait ( Peradi)

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
26/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-1. Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Pemohon:
Ta'in Komari, S.S

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

Kuasa Pemohon:
1. Admiral, SH., M.H; 2. Endang Suprapta,SH., M.H; 3. Rosyidi Hamzah, SH., M.H; 4. Ardiansyah., SH., M.H; 5. Aryo Akbar SH., M.H

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
25/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pemohon:
Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz

Kuasa Pemohon:
Wahyu Wagiman, SH dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
23/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon:
Partai Persatuan Nasional (PPN)

Kuasa Pemohon:
Paulus Sanjaya Samosir, S. Sos., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
22/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 perkara narkotika dalam pasal 122 dan 127 undang-undang RI tahun 2009 tentang narkotika Pemohon:
hardiana agusstyono

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Pemohon:
Andi Syamsuddin Iskandar, S.H. (Pemohon I), dan Boyamin (Pemohon II)

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

DPR:
Keterangan Tertulis DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
21/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215b Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon:
1. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik. 2. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)3. Yayasan LBH APIK Jakarta.4. Lembaga Partisipasi Perempuan.5. Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), 6. Wanita Katolik Republik Indonesia, (WKRI),7. Yayasan Institute Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Masyarakat (Institute for Policy and Community Development Studies - IPCOS),8. Women Research Institute (WRI), 9. Yayasan MELATI ‘83’,10. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia, 11. Suhartini Hadad, Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia,12. Nursyahbani Katjasungkana, S.H.,13. Soelistijowati Soegondo, SH.14. Sjamsiah Achmad, M.A., 15. Atashendartini Habsjah, 16. Titi Anggraini, 17. Kentjana Indrishwari S, 18. Magdalena Helmina M.S., 19. Dr. Marwah M Yunus Bandie, MM., 20. Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H.,21. Gusti Kanjeng Ratu Hemas. 22. Eni Khairani, 23. Hj. Hairiah, SH, MH., 24.Hana Hasanah Fadel Muhammad.25. Hj. Noorhari Astuti, S. Sos., 26.Nurmawati Dewi Bantilan 27. Poppy Maipauw, 28. Poppy Susanti Dharsono. 29. Vivi Effendy, 30. Dra. Siti Nia Nurhasanah, 31. Wahidah Suaib.

Kuasa Pemohon:
1) Haghia Sophia Lubis, S.H., LL.M., 2) Abdul Hamim Jauzie, S.H., 3) Asnifriyanti Damanik, S.H., 4) Nur Amalia,S.H.,M.D.M. 5) Erna Ratnaningsih, S.H.,LL.M., 6) Muhammad Rullyandi, SH.,. MH.,

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
20/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambrauw dan Pengujian Materiil Pasal 3 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Pemohon:
Dr. Drs. Stepanus Malak, M. Si dan Adam Adam Syatfle

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
19/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4674 ) Pemohon:
H. Sholeh Hayat, SH., H. Subroto Kalim., Bambang Juwono SH. M.Hum.,

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
18/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Formil UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Propinsi Barat (LN Tahun 2008 Nomor 193, TLN 4940) dan Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Propinsi Papua Barat Pemohon:
1. Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si 2. Adam Syatfle

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 29 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945. Pemohon:
Aruji Kartawinata, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
17/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor : 35 tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2012-2013 jo Berita Acara Nomor: 17/BA/KIP/XII/2012 Tentang Penetapan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2012-2013 Pemohon:
Husni Thamrin dan Dedi Mufizar

Kuasa Pemohon:
Mukhlis , SH Safaruddin, SH Muzakar, SH Hendri Saputra, SHI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
7/PHPU.D-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ketetapan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materil terhadap UU Kepolisisan No.2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945 Pemohon:
Sri Royani SS

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
37/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
Drs. H. Muslim Kasim, Akt., MM., Ir. M. Shadiq Pasadigoe., Drs. H. Syamsu Rahim, MM., Drs. H. Nasrul Abit, MBA.

Kuasa Pemohon:
Ilhamdi Taufik, S.H.,M.H. dan Khairul Fahmi, S.H., M.H.

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
15/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Pemohon:
Syarief Almahdali, SE, Zulkifli Alkaf, SH, Tamrin, Asnawi Arbain, M. Hum, Ir. Samsul Tribuana, Dipl Eng, Sutarno Wijaya, Sonny Setiawan, SE, H. J. Jahidin S, SH.,MH, Aran Mascos Intjau, Bsc, Theresia Pilipus.

Kuasa Pemohon:
1. Robikin Emhas, SH, MH., 2. Arif Effendi, SH., 3. Syarif Hidayatullah, SH, MBA, 4. Syamsudin Slawat Pesilette, SH., dan 5. Samsul Huda Yudha, SH.;

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
16/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Effendi Gazali, Ph.D.,MPS ID, MSi.

Kuasa Pemohon:
AH. Wakil Kamal, SH., MH.

DPR:
Keterangan Terulis DPR

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
14/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara Pemohon:
Drs. Bahrullah Akbar, BSc., SE., MBA

Kuasa Pemohon:
Drs. Arman Remy, MS., SH., MH., MM; Nurlan HN, SH; Irlan Superi, SH; Siti Nur Intihani, SH., MH; Damrah Mamamg, SH

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
13/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  

< 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 ... 84
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177