Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Eduard Nunaki, M.Si.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pemohon:
Ignatius Ryan Tumiwa

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Drs. Eduard Nunaki, M.Si

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 Pemohon:
Onan Purba, SH.,Sp.N., Junaidi Matondang, SH., MH., H. Nizammudin, SH., MH., Drs. Nurdin Sipayung, SH., MH., Teuku Raja Arif Faisal, SH., Panca Sarjana Putra, SH., MH.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materil terhdap Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara Pemohon:
Wa'onaso Waruwu; Aluizaro Telaumbanua, Am. Pd,; Ronal Zai

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
Permohonan Percepatan Sidang Putusan dalam Permohonan Pengujian Materil terhdap Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Ir. Faisal

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Surrudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Yusmarini, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H.

Pemerintah:
Keterangan Tertulis dari Presiden

Pihak Terkait:
Kesimpulan BPK RI

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli BPK RI atas Nama Prof. Dr. Andi Hamzah, SH

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Ahli BPK RI atas Nama Dr. Zainal Arifin Mochtar SH., LLM

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemohon:
Sri Sudarjo, S.Pd., S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Paragraf Kelima Alat kelengkapan DPRD Pasal 47 (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD) dan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MATA PASAL NO. 50 TENTANG BADAN KEHORMATAN ayat 2 (anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih dari dan oleh anggota DPRD) Pemohon:
dedy suhaimi

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pemohon:
PT. Cotrans Asia

Kuasa Pemohon:
Denny Kailimang, SH., MH; Harry Panto, SH., LL.M; Judiati Setyoningsih, SH; Sabarrudin Yasin, SH., S.Ag., M.T; Marulam J. Hutauruk, SH; Rendy A Kailimang, SH., MH dan Filipus Arya Sembadastyo, SH

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji MateriilPasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang Undang Dasar 1945 Pemohon:
Dra Noes Soediono

Kuasa Pemohon:
Rusdianto Matulatuwa dan Oktryan Makta

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materil Pasal 5 huruf o Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pemohon:
syah abdul aziis

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemohon:
Koramen haulian Sirait, Dolfijn Max Lawalata, Sampe Hotlan Sitorus dan Ivonne J.V Purba

Kuasa Pemohon:
Ivonne J.V Purba, S.H

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon:
Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar,S.H

Kuasa Pemohon:
1. Dwi Istiawan,S.H. 2. Riyanto,S.H. 3. Novie Edi Isworo,S.H. 4. Jozua.A.P. Poli,S.H. 5. Budi Siswanto,S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 1 ayat (10) tentang Ganti Kerugian Bagi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemohon:
R. Soedarno, Zulhasril Nasir, Soetopo Ronodiharjo, Benggol Martonohadi, Purwoko, Pekik Denjatmiko, Surya Gunawan, dan Hidayat.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Termohon:
Keterangan tertulis Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
42/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Pemohon:
Rahman Hadi, Genius Umar, Empi Muslion, Rahmat Hollyson Maiza, Muhadam Labolo, Muhammad Mulyadi, Sanherif S. Hutagaol, Sri Sundari

Kuasa Pemohon:
Freddy Alex Damanik, Silas, Sunggul Hamonangan Sirait, Sidik

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 PP 48 Tahun 2005 sangat menzalimi seluruh honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di lembaga non pemerintah Pemohon:
SAEPUDIN

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Ismet, SH.,MH.

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Permohonan Untuk Menjadi Pihak Terkait (PERADI)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Taufiq Hasan

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
PT. Kame Komunikasi Indonesia

Kuasa Pemohon:
Donny Tri Istiqomah, SH., MH., Radian Syam, SH., MH., Andhika Dwi Cahyanto, SH., KGS., A. Bella SH., Siswandi, SH.

Pemerintah:
Keterangan Tertulis dari Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonanan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha

Kuasa Pemohon:
Rudy Alfonso SH.MH. Dkk

Pemerintah:
Keterangan Dan Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-XII/2014
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177