Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Kamis, 21 Maret 2024 16:18:24 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Pemohon: Elrodo Natama Sihaloho; Ir. Pierre W.G. Abraham; Andry Hendarsyah, S.T.; Saiful Alamsyah; dan Usman Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 47/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 19 Maret 2024 16:08:15 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Pemohon: Anisitus Amanat, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Minggu, 17 Maret 2024 18:56:42 WIB	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pemohon: Iwan Hari Rusawan Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 50/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Jumat, 15 Maret 2024 10:27:26 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	Pemohon: Ir. H. Vigit Waluyo Kuasa Pemohon: Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., dkk.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 44/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Kamis, 14 Maret 2024 13:20:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: Ahmad Farisi (Pemohon I); A. Fahrur Rozi (Pemohon II); dan Abdul Hakim (Pemohon III) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2149/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 43/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Kamis, 07 Maret 2024 12:11:30 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	Pemohon: ERWIN EDISON Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 42/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Rabu, 06 Maret 2024 11:58:17 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Pemohon: Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Senin, 04 Maret 2024 10:17:19 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: Astro Alfa Liecharlie, S.S. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 41/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Jumat, 23 Februari 2024 20:25:38 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Enika Maya Oktavia, dll. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Kamis, 22 Februari 2024 10:50:45 WIB	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemohon: Moh. Qusyairi Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 36/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Rabu, 21 Februari 2024 17:20:01 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Pemohon: M. Robin Salam, Ir. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 38/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Kamis, 15 Februari 2024 13:04:00 WIB	Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemohon: Sunyoto (Pemohon I) dan Jaka Fiton (Pemohon II) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2148/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 34/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 13 Februari 2024 10:36:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pemohon: Indonesia Food Security Review, dll. Kuasa Pemohon: Glory Harimas Sihombing, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, Winda Purnama Ningsih	APPP Nomor : 2147/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 40/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 13 Februari 2024 16:40:33 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pemohon: Leonardo Olefins Hamonangan., S.H Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 35/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Senin, 12 Februari 2024 10:49:41 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Pemohon: PT. Adonara Bakti Bangsa, dll. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 33/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Sabtu, 10 Februari 2024 15:34:07 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemohon: Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 39/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Rabu, 07 Februari 2024 13:56:05 WIB	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Pemohon: DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dll. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 32/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 06 Februari 2024 11:11:29 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Pemohon: Puguh Suseno Bin Sumarsono Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 30/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Senin, 05 Februari 2024 14:28:21 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Pemohon: PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 31/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Senin, 05 Februari 2024 12:17:48 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Kuasa Pemohon: Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 29/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 29/PUU-XXII/2024 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 29/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

< 1 2 3 4 5 6 ... 85