Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
03 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 Pemohon:
Alamsyah Panggabean

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1998/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Rabu,
01 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945 Pemohon:
Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1997/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  
Rabu,
01 Juli 2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 terhadap UUD 1945 Pemohon:
Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk; PP Persis, Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuada Al-Irsyad, Akurat Indonesia, Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI, dan Wanita Islam.

Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1996/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 4. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;  
Selasa,
30 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 Pemohon:
Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1995/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 50/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 50/PUU-XVIII/2020 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;  
Jumat,
19 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Pemohon:
Drs. Channy Oberlin Aritonang

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1994/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Kamis,
25 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
H. Damai Hari Lubis,S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn, dkk.

APPP Nomor :
1993/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
25 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Pemohon:
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem

Kuasa Pemohon:
Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1992/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Selasa,
23 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Triono, S.T., dan Suyanto

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H., dkk.

APPP Nomor :
1991/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
17 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Pemohon:
Prof. Dr. H.R. Abdussalam

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1990/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.  
Rabu,
10 Juni 2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
H. Ahmad Sabri Lubis, H. Munarman, S.H., Khotibul Umam, S.Ag., Ir. Ismail Yusanto, Hasanudin, S.H., M.M., M.Si., Muhammad Faisal Silenang, Drg. Madi Saputra, Sp. Pros., Irfianda Abidin, Timsar Zubil, dan Dr. H. Sugianto, M.M.

Kuasa Pemohon:
M. Kamil Pasha, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1989/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
09 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Sururudin, S.H., LL.M.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1988/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
08 Juni 2020
Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris)

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1987/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan permohonan Nomor 44/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6512) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;  
Senin,
08 Juni 2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Ir. Iwan Sumule, dkk

Kuasa Pemohon:
Effendi Saman, S.H., dkk

APPP Nomor :
1986/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
42/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
02 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Taufik Surya Dharma

Kuasa Pemohon:
R. A Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Presiden bulan September 2020 dan Daftar Lampiran (untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020)

DPR:
Keterangan DPR untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020

Pemerintah:
Keterangan Ahli atas nama Dr. Tedy Anggoro, S.H., M.H., CRA.

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Ahli

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah tanggal 21 Oktober 2020 untuk Perkara No 41/PUU-VIII/2020

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Dr. Dian P.N Simatupang, S.H., M.H tanggal 21 Oktober 2020 (Perkara No 41/PUU-XVIII/2020)

Pemerintah:
Keterangan Ahli a.n Hendry Julian Noor tanggal 21 Oktober 2020 (Perkara No 41/PUU-XVIII/2020)

APPP Nomor :
1985/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
02 Juni 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 Pemohon:
Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1984/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
Rabu,
27 Mei 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. PT. Visi Citra Mitra Mulia (dikenal dengan "INEWS TV") yang diwakili oleh David Fernando Audy (Dirut) dan Rafael Utomo (Direktur); 2. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (dikenal dengan "RCTI") yang diwakili oleh Jarod Suwahjo (Direktur) dan Dini Aryanti Putri (Direktur).

Kuasa Pemohon:
M. Imam Nasef, S.H., M.H., dkk.

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait bertanggal 10 Agustus 2020

Pemerintah:
Keterangan Presiden untuk Perkara No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 beserta Lampiran

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 3 September 2020

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait untuk Perkara No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 7 September 2020

DPR:
Keterangan DPR untuk Perkara No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 September 2020

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait untuk Perkara No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 30 September 2020

Pihak Terkait:
Permohonan PT bertanggal 6 Oktober 2020

Pemerintah:
Keterangan Ahli, CV, dan KTP Ahli an Agung harsoyo dan Adrian E. Rompis

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Presiden tanggal 26 Oktober 2020 untuk Perkara No 39/PUU-XVIII/2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis dan CV Ahli an. Ade Armando

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait untuk Perkara No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 24 November 2020

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah tanggal 24 November 2020 (Perkara No 39/PUU-XVIII/2020)

APPP Nomor :
1983/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
20 Mei 2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)

Kuasa Pemohon:
Kurniawan Adi Nugroho, SH, dkk.

APPP Nomor :
1982/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon  
Senin,
18 Mei 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Berkelanjutan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Laila Sari

Kuasa Pemohon:
M. Ichza Fahmi, dkk

APPP Nomor :
1981/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
15 Mei 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Mahendra Yudha; 2. Salfareza Ahmad; 3. M. Padillah Akbar; 4. M. Hamdi Karim.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1980/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
15 Mei 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Dra. Nurhaida; 2. Moammar Iqbal Trenggono.

Kuasa Pemohon:
Yudha Aji Prayoga, dkk

APPP Nomor :
1979/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir)
 

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 62