Nomor

:

17/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230644

Kata Kunci

:

Pengujian; Pemerintahan Daerah; pemda; konstitusional; legal standing; Heriyanto; pemerintahan; pejabat negara; pejabat struktural; pemilu; panwaslu; pelanggaran; sanksi pidana; pelanggaran; kampanye; kabupaten; pasangan calon; negara; kepala desa; pemerintah; pemilukada; mahkamah konstitusi; jabatan negeri;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

45/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230324

Kata Kunci

:

Muhammad Abduh Zen; Mengundurkan Diri; Pengunduran Diri; Pegawai Negeri Sipil; Calon Anggota DPD; Dapil Provinsi Sumatera Selatan; Netralitas; Jabatan Politik; Mencalonkan Diri; Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum; Pembatasan HAM; Birokrasi Pemerintahan.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

18/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230581

Kata Kunci

:

Local government-law and legislation-Bengkayang Regency-West Kalimantan Province-Indonesia; Bengkayang Regency-politics and government; Kota administratif; Pembentukan daerah; Decentralization in government-Indonesia; Pemerintahan Daerah; Pembentukan Daerah; Kabupaten Singkawang; Kabupaten Sambas; Kecamatan Sungai Raya; Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang Tahun 1999; Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Singkawang Tahun 2001; Niet onvankelijk verklaard

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

21/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Gugur

Status

:

Gugur

Di Unduh

:

230700

Kata Kunci

:

Ende; Kepailitan; Utang; Penundaan kewajiban pembayaran utang

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

22/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Gugur

Status

:

Gugur

Di Unduh

:

230462

Kata Kunci

:

Oliva Yulianti Widya; PT. Sinar Dewi Flores Indah; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; tindak pidana penipuan dan penggelapan; Kepala BNI Cabang Ende; tidak hadir sidang; peradilan yang cepat; tanpa alasan yang sah; sederhana; biaya ringan; kepastian hukum;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

75/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230695

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Rencana Pembanginan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Denny A.K.; Tidak Dapat Diterima; frasa penerapan konsep teknologi netral; Achmad Edi Subianto

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

57/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230639

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Kesehatan; Pasal 115 ayat (1); enryo; oktavian; abhisam; demosa; makahekum; irwan; sofyan; merokok; tempat umum; tempat khusus; kesehatan; rokok; kawasan tanpa rokok; identitas budaya; hak masyarakat tradisional; larangan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

6/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230582

Kata Kunci

:

Salim Alkatiri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Otonomi; Pengelolaan Sumber Daya Laut; Pulau Buru; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

20/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230792

Kata Kunci

:

Perseroan; Perseroan terbatas; Anggaran dasar; Anggaran dasar perseroan; Pemindahan hak atas saham; Direksi; Pemegang saham; Pasar modal; Organ perseroan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

16/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231073

Kata Kunci

:

Hukum Acara Pidana; penangkapan; penyimpangan kekuasaan publik; Perpu Nomor 1 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; pemberantasan tindak pidana terorisme; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; discretionary; aparat penegak hukum; penyalahgunaan wewenang; penahanan; tersangka; terdakwa; Pasal 95 ayat (1) KUHAP

File Pendukung

:

Klik Disini