Pengajuan Permohonan

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PUU

Sistematika Permohonan PUU
 
   
74
13
Jun
2024
09:29 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Pemohon
:
Maribati Duha
Dokumen
:
73
12
Jun
2024
08:47 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon
:
Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D. (Pemohon I), Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. (Pemohon II), dan Mario Angkawidjaja, S.H. (Pemohon III).
Dokumen
:
72
10
Jun
2024
21:53 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Pemohon
:
Herifuddin Daulay
Dokumen
:
71
10
Jun
2024
14:48 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Pemohon
:
Rega Felix
Dokumen
:
70
11
Jun
2024
15:50 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon
:
H. Isdianto, S. Sos. M.M.
Dokumen
:
69
11
Jun
2024
11:28 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Pemohon
:
A. Fahrur Rozi dan Antony lee
Dokumen
:
68
24
Apr
2024
13:47 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Ahmad Sadzali, L.c, M.H. (Pemohon 1); Muhammad Alfata Birza (Pemohon 2); Abdullah Widy Asshidiq, S.H. (Pemohon 3), Zein Ahmad Rayhan (Pemohon 4); Raden Mahdum (Pemohon 5); Agung Gilang Pratama (Pemohon 6).
Dokumen
:
67
05
Jun
2024
13:05 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Pasal 4 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Hukman Reni
Dokumen
:
66
27
May
2024
14:17 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 49 Ayat(8) dan Ayat(9), Pasal 50 Ayat(8) dan Ayat(9); dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 48 Ayat(4) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Terence Cameron, B.Sc
Dokumen
:
65
06
Jun
2024
14:08 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materil Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Bansawan
Dokumen
:
64
06
Jun
2024
11:04 
Pokok Perkara
:
Permohonan Permohonan Uji Materiil Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon
:
Taufiqurrahman, S.H
Dokumen
:
63
31
May
2024
13:27 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Sandy Yudha Pratama Hulu (Pemohon I) dan Stefanie Gloria (Pemohon II)
Dokumen
:
62
28
May
2024
13:47 
Pokok Perkara
:
Permohonan Permohonan pengujian Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemohon
:
Novel, S.I.K, M.H., dkk.
Dokumen
:
61
28
May
2024
09:54 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Novel, S.I.K., M.H.
Dokumen
:
60
20
May
2024
20:13 
Pokok Perkara
:
Permohonan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon
:
1. PARTAI BURUH 2. PARTAI GELORA
Dokumen
:
59
20
May
2024
13:48 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Pemohon
:
Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H. Mewakili Badan Hukum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
Dokumen
:
58
20
May
2024
14:48 
Pokok Perkara
:
Permohonan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 sepanjang frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon
:
Dokumen
:
57
13
May
2024
19:57 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si., Rudi Andries, S.T., M.B.A., Desy Natalia Kristanty, S.H., Marlon S.C. Kansil, S.Pi., M.Si., dan Dr. Meity Anita Lingkani, M.B.A.
Dokumen
:
56
13
May
2024
12:57 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Zulferinanda, S.T., M.Si.
Dokumen
:
55
14
May
2024
11:55 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Pasai
Dokumen
:
54
23
Apr
2024
09:24 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
Pemohon
:
Ratna Kumala Sari, S.H., M.H.
Dokumen
:
53
20
Apr
2024
10:05 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Abdul Basir
Dokumen
:
52
19
Apr
2024
15:23 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
La Ode Nofal S.H (Pemohon I) Arimansa Eko Putra S.H (Pemohon II) La Ode Arukun S.Si (Pemohon III) Risard Nur Fiqral S.H (Pemohon IV)
Dokumen
:
51
18
Apr
2024
19:33 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon
:
Taufik Idharudin
Dokumen
:
50
05
Apr
2024
13:11 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Aditya Anugrah Moha, S. Ked.
Dokumen
:
49
01
Apr
2024
04:01 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Pemohon
:
Dr. Charles Mangaraja Tampubolon, S.H., M.K.K.K.
Dokumen
:
48
26
Mar
2024
11:17 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Pemohon
:
Ratri Aisa Wulandari
Dokumen
:
47
27
Mar
2024
09:59 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Pemohon
:
Rega Felix
Dokumen
:
46
26
Mar
2024
14:15 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Ahmad Farisi (Pemohon I) dan A Fahrur Rozi (Pemohon II)
Dokumen
:
45
26
Mar
2024
12:56 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemelihan Umum sebagaimana terakhir diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H.
Dokumen
:
40
21
Mar
2024
20:24 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemohon
:
Moch. Imam Djauhari
Dokumen
:
38
19
Mar
2024
16:08 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemohon
:
Anisitus Amanat, S.H.
Dokumen
:
33
06
Mar
2024
11:58 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Pemohon
:
Jovi Andrea Bachtiar, S.H.
Dokumen
:
31
23
Feb
2024
20:25 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Enika Maya Oktavia, dll.
Dokumen
:

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan SKLN

Sistematika Permohonan SKLN
 
   

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PHPKADA

Sistematika Permohonan PHPKADA
 
   

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PHPU

Sistematika Permohonan PHPU