Pengajuan Permohonan

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PUU

Sistematika Permohonan PUU
 
   
2767
20
May
2020
01.28 WIB 
No. Tanda Terima
:
1982/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional da/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)
Dokumen
:
2766
18
May
2020
16.16 WIB 
No. Tanda Terima
:
1981/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Berkelanjutan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Laila Sari
Dokumen
:
2763
15
May
2020
11.40 WIB 
No. Tanda Terima
:
1978/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang...Tahun... tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional da/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri selaku Direktur Eksekutif; 2. Desiana Samosir; 3. Muhammad Maulana; 4. Syamsuddin Alimsyah.
Dokumen
:
2765
15
May
2020
16.16 WIB 
No. Tanda Terima
:
1980/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Mahendra Yudha; 2. Salfareza Ahmad; 3. M. Padillah Akbar; 4. M. Hamdi Karim.
Dokumen
:
2764
15
May
2020
14.41 WIB 
No. Tanda Terima
:
1979/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Dra. Nurhaida; 2. Moammar Iqbal Trenggono.
Dokumen
:
2761
12
May
2020
17.21 WIB 
No. Tanda Terima
:
1976/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Ida Farida
Dokumen
:
2762
12
May
2020
18.44 WIB 
No. Tanda Terima
:
1977/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Dimas Zakaria; 2. Charly Alhady; 3. Danang Faturrachman Dwicahyo
Dokumen
:
2758
11
May
2020
13.14 WIB 
No. Tanda Terima
:
1973/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Rohilyana; 2. Solyana.
Dokumen
:
2757
11
May
2020
09.20 WIB 
No. Tanda Terima
:
1972/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Thresia Idriani Niangtyasgayatri
Dokumen
:
2759
11
May
2020
16.58 WIB 
No. Tanda Terima
:
1974/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Azka Khoirunnisa
Dokumen
:
2755
08
May
2020
20.17 WIB 
No. Tanda Terima
:
1970/PAN.MK/V/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Bagas Pribadi; 2. Danu Hartawan Razak; 3. Bisbara Yavi Bangsawan.
Dokumen
:

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan SKLN

Sistematika Permohonan SKLN
 
   

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PHPKADA

Sistematika Permohonan PHPKADA
 
   

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PHPU

Sistematika Permohonan PHPU
 
   
2664
24
May
2019
15.33 WIB 
No. Tanda Terima
:
342-04-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019
Pemohon
:
Partai Golongan Karya (Golkar)
Dokumen
:
2663
24
May
2019
15.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
341-04-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019
Pemohon
:
Partai Golongan Karya (Golkar)
Dokumen
:
2405
23
May
2019
00.20 WIB 
No. Tanda Terima
:
89-02-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019
Pemohon
:
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)