Pengajuan Permohonan

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PUU

Sistematika Permohonan PUU
 
   
54
23
Apr
2024
09:24 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
Pemohon
:
Ratna Kumala Sari, S.H., M.H.
Dokumen
:
53
20
Apr
2024
10:05 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Abdul Basir
Dokumen
:
52
19
Apr
2024
15:23 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
La Ode Nofal S.H (Pemohon I) Arimansa Eko Putra S.H (Pemohon II) La Ode Arukun S.Si (Pemohon III) Risard Nur Fiqral S.H (Pemohon IV)
Dokumen
:
51
18
Apr
2024
19:33 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon
:
Taufik Idharudin
Dokumen
:
50
05
Apr
2024
13:11 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Aditya Anugrah Moha, S. Ked.
Dokumen
:
49
01
Apr
2024
04:01 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Pemohon
:
Dr. Charles Mangaraja Tampubolon, S.H., M.K.K.K.
Dokumen
:
48
26
Mar
2024
11:17 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Pemohon
:
Ratri Aisa Wulandari
Dokumen
:
47
27
Mar
2024
09:59 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Pemohon
:
Rega Felix
Dokumen
:
46
26
Mar
2024
14:15 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Ahmad Farisi (Pemohon I) dan A Fahrur Rozi (Pemohon II)
Dokumen
:
45
26
Mar
2024
12:56 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemelihan Umum sebagaimana terakhir diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H.
Dokumen
:
44
25
Mar
2024
15:37 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,Walikota Menjadi Undang Undang
Pemohon
:
Sahbirin Noor, S.Sos, M.H. (Pemohon I); Ahmad Sufian (Pemohon II); dan Rizka Maulida (Pemohon III)
Dokumen
:
43
25
Mar
2024
13:36 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Ir. H. Didi Apriadi
Dokumen
:
42
22
Mar
2024
22:10 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pemohon
:
Shafa Syahrani (Pemohon I); Satria Prima Arsawinata(Pemohon II); dan Bunga Nanda Puspita (Pemohon III)
Dokumen
:
41
22
Mar
2024
17:05 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. (Pemohon I); Dewi Sartika Hemeto , S.E. (Pemohon II); M. Fadhil Rahmi (Pemohon III); Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Pemohon IV); Zainal Arifin (Pemohon V); Prof. Dr. HJ. Sylviana Murni , S.H., M.Si. (Pemohon VI); Djafar Alkatiri (Pemohon VII); dan Edwin Pratama Putra, S.H.
Dokumen
:
40
21
Mar
2024
20:24 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemohon
:
Moch. Imam Djauhari
Dokumen
:
39
21
Mar
2024
16:18 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon
:
Elrodo Natama Sihaloho; Ir. Pierre W.G. Abraham; Andry Hendarsyah, S.T.; Saiful Alamsyah; dan Usman
Dokumen
:
38
19
Mar
2024
16:08 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemohon
:
Anisitus Amanat, S.H.
Dokumen
:
37
17
Mar
2024
18:56 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pemohon
:
Iwan Hari Rusawan
Dokumen
:
36
15
Mar
2024
10:27 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Pemohon
:
Ir. H. Vigit Waluyo
Dokumen
:
35
14
Mar
2024
13:20 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Ahmad Farisi (Pemohon I); A. Fahrur Rozi (Pemohon II); dan Abdul Hakim (Pemohon III)
Dokumen
:
34
07
Mar
2024
12:11 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Pemohon
:
ERWIN EDISON
Dokumen
:
33
06
Mar
2024
11:58 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Pemohon
:
Jovi Andrea Bachtiar, S.H.
Dokumen
:
32
04
Mar
2024
10:17 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Astro Alfa Liecharlie, S.S.
Dokumen
:
31
23
Feb
2024
20:25 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Enika Maya Oktavia, dll.
Dokumen
:
0
24
Apr
2024
13:47 
No AP3
:
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Ahmad Sadzali, L.c, M.H. (Pemohon 1); Muhammad Alfata Birza (Pemohon 2); Abdullah Widy Asshidiq, S.H. (Pemohon 3), Zein Ahmad Rayhan (Pemohon 4); Raden Mahdum (Pemohon 5); Agung Gilang Pratama (Pemohon 6).
Dokumen
:

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan SKLN

Sistematika Permohonan SKLN
 
   

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PHPKADA

Sistematika Permohonan PHPKADA
 
   

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PHPU

Sistematika Permohonan PHPU