Perbaikan Permohonan

Adalah tahapan yang harus dilakukan oleh Pemohon ketika permohonan yang diajukan dan telah diperiksa belum memenuhi syarat kelengkapan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memberitahukan kekuranglengkapan permohonan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi dan/atau diperbaiki dalam tenggang waktu yang ditentukan.

 
   
 
   
 
   
2695
09.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
1911/PAN.MK/X/2019
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Pemohon
:
Achdiat Adiwinata
2689
09.58 WIB 
No. Tanda Terima
:
1905/PAN.MK/IX/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Asrullah, S.H.
2674
09.39 WIB 
No. Tanda Terima
:
1891/PAN.MK/VII/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Thomas Millyen
2664
15.33 WIB 
No. Tanda Terima
:
346/DPR-DPRD/PAN.MK/2019
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019
Pemohon
:
Partai Golongan Karya (Golkar)
2663
15.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
345/DPR-DPRD/PAN.MK/2019
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019
Pemohon
:
Partai Golongan Karya (Golkar)
2405
00.20 WIB 
No. Tanda Terima
:
94/DPR-DPRD/PAN.MK/2019
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019
Pemohon
:
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
2201
14:05:39 
No. Tanda Terima
:
56/PAN/PHP-KOT/2018
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018
Pemohon
:
Ir. Patriana Sosialinda dan Mirza, S.H., M.Kn.
2097
13.20 WIB 
No. Tanda Terima
:
1756/PAN.MK/II/2018
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Darah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, dalam hal ini diwakili oleh Bayu Segara, S.H., Okta Heriwan, S.H., dan Lintar Fauzi, S.H.; 2. Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.; dan 3. Kurniawan, S.H.
1992
13.57 WIB 
No. Tanda Terima
:
1659/PAN.MK/IV/2017
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Sudding Dg Nyau, Muntu Dg Situju, dan Sakarang Dg Tappo
1907
13.21 WIB 
No. Tanda Terima
:
1628/PAN.MK/X/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Suwito Hunawa, S.E., Abdul Haris Supriyanto,S.H., dan Sarmawaty E. Tambunan
1447
 
No. Tanda Terima
:
1447/PAN.MK/V/2015
Pokok Perkara
:
Judicial Review Pasal 5 Ayat 2 Dan 3 PKPU No.9 Tahun 2015
Pemohon
:
AMRULLAH HASIRU
1405
14.49 WIB 
No. Tanda Terima
:
1405/PAN.MK/III/2015
Pokok Perkara
:
Permohonan Constitutional Complaint
Pemohon
:
Ayat Hadiyat, S.Pd., Sugeng Miryanto, Aseanri, S.Pd., Muhammad Ibrahim, Donal Pakuku, S.IP., Fandi Ahmad Sukardin, SH., dan M. Wildan
1380
13.58 WIB 
No. Tanda Terima
:
1380/PAN.MK/XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon
:
Dr. Aji Sofyan Effendi, Se., M.Si dan Hasanuddin Rahman Daeng Naja.
1364
 
No. Tanda Terima
:
1364/PAN.MK/XI/2014
Pokok Perkara
:
pasal 315 KUHP (penghinaan ringan)
Pemohon
:
AHMAD IMAM NUGROHO
1361
 
No. Tanda Terima
:
1361/PAN.MK/XI/2014
Pokok Perkara
:
pasal 19
Pemohon
:
sabaruddin
1359
 
No. Tanda Terima
:
1359/PAN.MK/XI/2014
Pokok Perkara
:
Permohonan Uji Materi pada Undang-Undang Nomor 6 Th 2014 tentang Desa pasal 33 poin g
Pemohon
:
Asrizal Kamusda
1343
 
No. Tanda Terima
:
1343/PAN.MK/X/2014
Pokok Perkara
:
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 karena semua pasal dalam UUD 1945 tidak ada yang mengatur Desa dalam pengertian Desa yang diatur dalam Pasal 1-95 UU No. 6 Tahun 2014
Pemohon
:
Dr. CHANIF NURCHOLIS; Syamsul Huda, M. Si; Dr. Mulyadi; Munir.
1340
14.56 WIB 
No. Tanda Terima
:
1340/PAN.MK/X/2014
Pokok Perkara
:
Gugatan Judicial Review konstitusional bersyarat Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2014
Pemohon
:
Reinhard Parapat. dkk
1333
 
No. Tanda Terima
:
1333/PAN.MK/X/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materiil terhadap PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Pemohon
:
Arif Fathurohman
1320
15.37 WIB 
No. Tanda Terima
:
1320/PAN.MK/X/2014
Pokok Perkara
:
Permohonan Uji Formil Perrpu No 1/2014
Pemohon
:
Hendra Otakan Indersyah
1310
13.42 WIB 
No. Tanda Terima
:
1310/PAN.MK/IX/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 Tentang APBN Tahun 2014
Pemohon
:
Donny Tri Istiqomah , Radian Syam, Andhika Dwi Cahyanto
1295
 
No. Tanda Terima
:
1295/PAN.MK/VIII/2014
Pokok Perkara
:
Saya ingin menguji pasal 31 UU ITE apakah sudah tersosialisasi dengan baik atau belum baik terhadap masyarakat, organisasi islam. Saya salah korban penyadapan yang membuat privasi diketahui beberapa orang. Sms diforward orang-orang tertentu salah satu ke nomor ini 08975515587, telfon dan juga komunikasi lewat internet kadangkala di hack oleh salah satu pengikut atau mungkin organisasi Wahdah Islamiyah memiliki sistem penyadapan tersendiri. Saya menginginkan kejelasan dari organisasi tersebut dan kominfo atas regulasi sadap menyadap tersebut. Pasal 31 UU ITE (1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pemohon
:
Syarifuddin K.
1292
 
No. Tanda Terima
:
1292/PAN.MK/VIII/2014
Pokok Perkara
:
Permohonan tentang Uji Materi Pasal 6 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945
Pemohon
:
MUJAIS
1246
14.39 WIB 
No. Tanda Terima
:
1246/PAN.MK/V/2014
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Drs. Eduard Nunaki, M.Si
1199
14.15 WIB 
No. Tanda Terima
:
1199/PAN.MK/V/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Onan Purba, SH.,Sp.N., Junaidi Matondang, SH., MH., H. Nizammudin, SH., MH., Drs. Nurdin Sipayung, SH., MH., Teuku Raja Arif Faisal, SH., Panca Sarjana Putra, SH., MH.
1177
 
No. Tanda Terima
:
1177/PAN.MK/IV/2014
Pokok Perkara
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Paragraf Kelima Alat kelengkapan DPRD Pasal 47 (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD) dan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MATA PASAL NO. 50 TENTANG BADAN KEHORMATAN ayat 2 (anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih dari dan oleh anggota DPRD)
Pemohon
:
dedy suhaimi
1172
 
No. Tanda Terima
:
1172/PAN.MK/IV/2014
Pokok Perkara
:
Gara-gara Ijazah Paket, Gagal Ikut Tes Polisi.kalo ijazah paket yang kami miliki ini akan selalu jadi masalah ke depannya nanti. Bagaimana kami mau meraih cita-cita, jika untuk menjadi seorang Polisi pun kami tidak bisa karena berijazah paket. Kami heran, mengapa dulu diadakan ujian paket, kalau memang tidak akan diakui "
Pemohon
:
Peduli Nasib Anak Bangsa
1166
 
No. Tanda Terima
:
1166/PAN.MK/III/2014
Pokok Perkara
:
PP 48 Tahun 2005 sangat menzalimi seluruh honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di lembaga non pemerintah
Pemohon
:
SAEPUDIN
1159
 
No. Tanda Terima
:
1159/PAN.MK/III/2014
Pokok Perkara
:
1. Pelaksanaan Pilkada Putaran II cacat hukum karena adanya penggantian anggota PPK sebanyak 16 orang yang melanggar Undang-Undang No,15 Tahun 2011 dan Surat Edaran KPU No.870/KPU/XII/2013 Point 4. 2. Telah terjadi manipulasi data secara Sistematis, Terstruktur dan Massif dalam proses pendaftaran, Verifikasi dan penetapan calon Perseorangan walikota dan wakil walikota Padang Periode 2014-2019, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara termasuk keabsahan hasil Pemilukada
Pemohon
:
Nofia Hendry
1156
 
No. Tanda Terima
:
1156/PAN.MK/III/2014
Pokok Perkara
:
Pertentangan UU No.12 Tahun 2013 tentang Pemekaran Kab.Morowali Utara dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
Pemohon
:
Faisal Husen
1149
10.39 WIB 
No. Tanda Terima
:
1149/PAN.MK/III/2014
Pokok Perkara
:
Keberatan terhadap tidak dilaksanakan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Mimika, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24/KPTS/KPU.PROV.030/2013, tentang Revisi Penetapan Tahapan Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Putaran Kedua Tahun 2014.
Pemohon
:
H. Abdul Muis, ST dan Hans Magal, SP (nomor Urut 2)
1139
15.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
1139/PAN.MK/II/2014
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013
Pemohon
:
H. Ahmad Hidayat MUS, S.E. dan Ir. Hasan H. Doa M.T
1129
11.24 WIB 
No. Tanda Terima
:
1129/PAN.MK/I/2014
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
Sugiono
1122
 
No. Tanda Terima
:
1122/PAN.MK/I/2014
Pokok Perkara
:
Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh KIP Kota Subulusssalam Tanggal 02 Januari 2014
Pemohon
:
Pianti Mala
1120
10.38 WIB 
No. Tanda Terima
:
1120/PAN.MK/I/2014
Pokok Perkara
:
Gugatan Pelanggaran /Pengesampingan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1960
Pemohon
:
Suparno
1100
14.31 WIB 
No. Tanda Terima
:
1100/PAN.MK/XII/2013
Pokok Perkara
:
Gugatan SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 antara komponen komunitas masyarakat terhadap pemerintah
Pemohon
:
Dedie Shabe
1092
14.23 WIB 
No. Tanda Terima
:
1092/PAN.MK/XII/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Nomor : 142/PHPU.D-XI/2013
Pemohon
:
Drs. H. Zainal Abidin, MM dan Ir. Anshori Djausal
1089
10.27 WIB 
No. Tanda Terima
:
1089/PAN.MK/XII/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013
Pemohon
:
H. Murasman, H. zubir Dahlan
1084
16.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
1084/PAN.MK/XI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Kebaratan terhadap Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum BUpati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013
Pemohon
:
Ir. H. Amir Hamzah, M.Si dan H. Kasmin, S.Ap (Nomor Urut 2)
1081
09.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
1081/PAN.MK/XI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan uji Materiil Pasal 4 Bab II Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Batang Tubuh UUD NRI 1945) Terhadap Pancasila Sebagai Falsafah Negara Dan Norma Dasar Negara
Pemohon
:
Muslimin Budiman SH MH, Muslim Mamulai SH MH, Osgar S Matompo SH MH , Elvis Djusli Katuwu SH MH, Sujarwadi SH
1075
14.58 WIB 
No. Tanda Terima
:
1075/PAN.MK/XI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Uji Materi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PHPU.D-XI/2013 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon
:
Guntur Siregar dan Sumiarto
1061
 
No. Tanda Terima
:
1061/PAN.MK/X/2013
Pokok Perkara
:
Uji Materi antara SK Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan PP 43 Tahun 2007
Pemohon
:
Erwin Slamet, SH
1053
13.57 WIB 
No. Tanda Terima
:
1053/PAN.MK/X/2013
Pokok Perkara
:
Pemohonan Uji Materi SK HGU BPN RI Nomor: 90/HGU/BPN.RI/2013
Pemohon
:
Banteng Yudha Pranoto
1012
15.00 WIB 
No. Tanda Terima
:
1012/PAN.MK/IX/2013
Pokok Perkara
:
Keberatan terhadap Hasil Pemungutan PSU Provinsi Maluku
Pemohon
:
Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si dan M. Daud Sangadji, S.E
1003
 
No. Tanda Terima
:
1003/PAN.MK/IX/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Tanah / Lahan Usaha II Warga Transmigrasi TSM yang di serobot PT Makin
Pemohon
:
Andi Lesmana CS
942
13.29 WIB 
No. Tanda Terima
:
942/PAN.MK/VIII/2013
Pokok Perkara
:
Pengajuan Gugatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013
Pemohon
:
Koalisi Partai Saatnya Hati Nurani Bicara
941
 
No. Tanda Terima
:
941/PAN.MK/VIII/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Syah tidaknya Ijazah Rektor Universitas Mulawarman. Hal ini karena bertentangan dengan UU RI No 20 Thn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU RI No 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pemohon
:
Dr. Rahmat Gunawan, M.Si.
938
 
No. Tanda Terima
:
938/PAN.MK/VIII/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
syah abdul aziis
936
14.59 WIB 
No. Tanda Terima
:
936/PAN.MK/VII/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan
Pemohon
:
Kristian B. Aesong, S.Pd
933
12.09 WIB 
No. Tanda Terima
:
933/PAN.MK/VII/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan uji materi Pedoman Tata kerja Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
Pemohon
:
Aan Suherman dan Imam Wibowo
923
13.17 WIB 
No. Tanda Terima
:
923/PAN.MK/VII/2013
Pokok Perkara
:
Pengaduan dan/atau Laporan Tentang Sengketa Pra Pemilukada dan Sengketa Pasca Pemilukada di Kabupaten Parigi-Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Pemohon
:
Sarpan Sanusi
916
13.55 WIB 
No. Tanda Terima
:
916/PAN.MK/VII/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Pembatalan Terhadap Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten SIkka Oleh KPU Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2013 Sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor : 36/KPTS/PILBUP/KPU-KAB-018.433971/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Putaran II Tahun 2013
Pemohon
:
Drs. Alexander Longginus dan Fransisco Roberto Diogo, S.Sos.M.Si
915
13.37 WIB 
No. Tanda Terima
:
915/PAN.MK/VII/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2-013 terkait Program Kenaikan Harga BBM dan BLSM Terhadap Pasal 33 Ayat 1 dan pasal 34 Ayat1 UUD 1945
Pemohon
:
Dahlan Wattiheluw dan Andullah Kelrey
900
 
No. Tanda Terima
:
900/PAN.MK/VI/2013
Pokok Perkara
:
Dugaan tentang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pembentukan undang-undang [abuse of legislation] oleh fungsi pembentukan undang-undang [yang diemban pejabat Presiden RI] dalam UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan penyertaan ke dalam undang-undang dimaksud di atas, seperangkat peraturan yang secara terbuka menistai dan mencederai “ekslusivisme” hak-hak konstitusional warga [hak milik privat atas tanah] sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan mutlak dalam: pembukaan UUD 1945 jo Pasal 28G ayat [1] UUD 1945, jo Pasal 28H ayat [2] & [4] UUD 1945 jo Pasal 28I ayat [4] UUD 1945 jo Pasal 28J ayat [1] UUD 1945 jo Pasal 28A UUD 1945, Pasal 28C ayat [2] UUD 1945; Pasal 1 ayat [2] & [3] UUD 1945 jo Pasal 4 ayat [1] UUD 1945, jo Pasal 18B UUD 1945.
Pemohon
:
Herman Bakir
896
 
No. Tanda Terima
:
896/PAN.MK/VI/2013
Pokok Perkara
:
Pembatalan Undang-Undang APBN-P Tahun 2013 karena mencederai hati nurani rakyat terkait penyaluran BBM dan Bantuan untuk penanganan kasus lapindo sebesar Rp. 155 Milyar
Pemohon
:
Lembaga Swadaya Masyarakat P3KND
886
 
No. Tanda Terima
:
886/PAN.MK/VI/2013
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN INTERVENSI SIAU, 14 Juni 2013 Kepada Yth : Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 07 Jakarta Pusat 10110 Perihal : Permohonan Intervensi sebagai Pihak terhadap Permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten sesuai berita acara tanggal 12 Juni 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih sesuai Keputusan KPU Kab.Kepl. SITARO No. 22/Kpts/KPU-SITARO/2013 tanggal 12 Juni 2013, yang diajukan oleh Pasangan No. Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs Winsulangi Salindeho dan Drs Piet Hein Kuera terhadap KPU Kab.Kepl. SITARO. Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Tommy Kansil, tempat tanggal lahir Tatahadeng, 18 Mei 1946, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Bengawan Solo Kel. Singkil 2 Lk I, Kecamatan Singkil, Kota Manado bertindak dalam jabatan sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan No. Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Winsulangi Salindeho dan Drs. Piet Hein Kuera, Selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………………………………………………..……………Pemohon Intervensi ; Dengan ini mengajukan Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara permohonan pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kab.Kepl. SITARO tahun 2013 sesuai berita acara bertanggal 12 Juni 2013 serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih sesuai Surat Keputusan KPU Kab.Kepl. SITARO No. 22/Kpts/KPU-SITARO/2013 bertanggal 12 Juni 2013 yang diajukan pasangan No Urut 1. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. Winsulangi Salindeho dan Drs Piet Hein Kuera selanjutnya dalam permohonan ini disebut : Termohon Intervensi I/Pemohon, kepada Komisi Pemilihan Umum Kab.Kepl. SITARO beralamat di Jl. Lokongbanua Kel. Tarorane Kec. Siau Timur, Kab.Kepl. SITARO, Propinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya dalam Permohonan ini disebut : Termohon Intervensi II/Termohon ; dan pasangan No Urut 2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Toni Supit dan Siska Salindeho, disebut juga dalam Permohonan ini sebagai : Termohon Intervensi III/Pihak Terkait Adapun permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut : KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON INTERVENSI 1. Bahwa sehubungan dengan Pemilukada Kab. Kepl. SITARO, Termohon Intervensi I/Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1. Drs Winsulangi Salindeho dan Drs Piet Hein Kuera telah mempercayakan Pemohon Intervensi sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan tersebut yang dikenal dengan julukan “SALERA” ; 2. Bahwa dalam tahapan/jadwal pelaksanaan kampanye yang dikeluarkan Termohon Intervensi II/Termohon, Pemohon Intervensi sebagaimana Tugasnya beberapa kali menyampaikan orasi untuk Pasangan Calon No. Urut 1 (Termohon Intervensi I/Pemohon) ; 3. Bahwa dalam tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.Kepl. SITARO, Pemohon Intervensi selaku Ketua Tim Kampanye selalu diberikan undangan maupun pemberitahuan dari KPU Kab.Kepl. SITARO (Termohon Intervensi II/Termohon) ; 4. Bahwa demikian pula dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada, Pemohon Intervensi telah melaporkan beberapa dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 Toni Supit dan Siska Salindeho selaku pihak Termohon Intervensi III/Pihak Terkait, kepada Panwaslu Kabupaten Sitaro; 5. Bahwa demikian pula ketika KPU Kab.Kepl. SITARO (Termohon Intervensi II/Termohon) mengeluarkan Surat Edaran No. 88/KPU-SITARO/023/VI-2013 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 bertanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan dua hari sebelum hari pelaksanaan Pilkada 05 Juni 2013, Pemohon Intervensi menyampaikan keberatan kepada Termohon Intervensi II/Termohon; 6. Bahwa demikian pula dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan KPU Kab.Kepl. SITARO (Termohon Intervensi II/Termohon) tanggal 12 Juni 2013 yang menetapkan Toni Supit-Siska Salindeho (Termohon Intervensi III/Pihak Terkait), sebagai peraih suara terbanyak, Pemohon Intervensi hadir sebagai saksi mewakili Pasangan Calon No. Urut 1 ( Termohon Intervensi I/Pemohon); 7. Bahwa setelah kekalahan pasangan calon nomor urut 1, banyak simpatisan dan pendukung mendatangi kediaman Pemohon Intervensi sambil mempertanyakan langkah apa yang akan ditempuh termasuk mendesak untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun menyangkut hal tersebut Pemohon Intervensi belum mendapat kejelasan karena hal tersebut tergantung dari Termohon Intervensi I ; 8. Bahwa dalam pertemuan di kediaman Calon Wakil Bupati Drs Piet Hein Kuera tanggal 12 Juni 2013 malam, Pemohon Intervensi mulai meragukan dan mempertanyakan keseriusan langkah hukum Termohon Intervensi I khususnya pada diri Drs. Winsulangi Salindeho karena ketika ditanyakan mengenai Gugatan PILKADA ke MK, Drs. Winsulangi Salindeho akan mengajukan Gugatan tetapi terkesan tertutup dan merahasiakan mengenai siapa tim advokasi yang akan dipakai untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi dan nampaknya saat itu mulai ada Indikasi yang tidak baik untuk tidak melibatkan tim advokasi pasangan ‘SALERA’ yang dikoordinir oleh Richard A. Salindeho, SH yang dahulu dipercayakan oleh Termohon Intervensi I/Pemohon masuk dalam Tim Sukses Pasangan SALERA, dan menurut pengamatan maupun penilaian dari Pemohon Intervensi, sudah bekerja keras selama tahapan pilkada namun kini diabaikan begitu saja oleh Termohon Intervensi I/Pemohon padahal tim advokasi berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang sangat akurat untuk diajukan dalam sengketa Pemilukada; 9. Bahwa pada hari Jumat 14 Juni 2013, Pemohon Intervensi mendapat kabar dari Termohon Intervensi melalui pesan singkat bahwa gugatan/sengketa Pemilukada telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi namun meskipun demikian tetap ada kekhwatiran dan keraguan dari Pemohon Intervensi terhadap Termohon Intervensi I/Pemohon, sebab dengan melihat dan memperhatikan gelagat dari Termohon Intervensi I/Pemohon yang terkesan tertutup serta berkaca dari pengalaman Pilkada Kab.Kepl. Sangihe Tahun 2011, dimana Termohon Intervensi I/Pemohon khususnya Calon Bupati Drs Winsulangi Salindeho yang kala itu berpasangan dengan Drs Sigfried Takarakiang Makagansa selaku pihak yang kalah pernah mengajukan gugatan permohonan kepada KPU Kab.Kepl. Sangihe yaitu Perkara No. 94/PHPU.D-IX/2011, namun kemudian sebelum perkara tersebut disidangkan, Drs Winsulangi Salindeho mencabut gugatannya tertanggal 30 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan MK tanggal 03 Oktober 2011 dan pencabutan gugatan itu dilakukan melalui kuasa hukumnya Decroly J. Raintama, SH dan Richard A. Salindeho, SH yang sekarang ini menjadi kuasa Pemohon Intervensi ; 10. Bahwa dengan melihat perjuangan dan pengorbanan seluruh pendukung dan simpatisan pasangan ‘SALERA’ di Kab.Kepl. SITARO yang telah berjuang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan sampai menimbulkan 2 (dua) korban jiwa dan dalam setiap rapat pasca kekalahan pasangan calon nomor urut 1 begitu sangat mengharapkan adanya kebenaran dan keadilan terungkap di Mahkamah Konstitusi serta untuk mencegah terjadi sesuatu dan lain hal yang bisa saja dilakukan oleh Termohon Intervensi I, Termohon Intervensi II dan Termohon Intervensi III seperti pengalaman yang terjadi dalam Pemilukada Kab.Kepl. Sangihe Tahun 2011, yang pada akhirnya mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengingat pula dimana Pemohon Intervensi selaku Ketua Tim Kampanye secara langsung mempunyai tanggung jawab moril kepada konstituen Pasangan ‘SALERA’ dan mengingat pula dimana pada saat rapat-rapat pemenangan pasangan calon nomor urut 1, Pemohon Intervensi selalu dilibatkan oleh Termohon Intervensi I akan tetapi setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon Intervensi II/Termohon, dan pertemuan di kediaman Calon Wakil Bupati Drs. Piet Hein Kuera, Pemohon Intervensi sudah tidak lagi dilibatkan lagi khususnya menyangkut upaya-upaya yang dilakukan Termohon Intervensi I. Maka dari itu Pemohon Intervensi merasa mempunyai kepentingan untuk datang kehadapan Mahkamah dan mengingat pula bunyi pasal pasal 22D ayat(1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”, sambil memohon kiranya Panelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan intervensi sebagai Pihak dalam perkara TERMOHON INTERVENSI I/PEMOHON; 2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk turut serta dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menyertai kepentingan hukum para konstituen pasangan ‘SALERA’ ; DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kedudukan hukum yang setara dengan Termohon Intervensi I dimana Pemohon Intervensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam satu kesatuan yang utuh karena dipercayakan sebagai Ketua tim kampanye dari Termohon Intervensi I/Pemohon yang secara langsung mempunyai tanggung jawab moril tersendiri kepada para pendukung dan simpatisan pasangan ‘SALERA’ yang mendambakan kebenaran dan keadilan ditegakan ; 2. Bahwa selanjutnya Pemohon Intervensi merasa keberatan terhadap Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon Intervensi II yang dihasilkan dari suatu proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil (asas luber jurdil) dimana telah terjadi berbagai konspirasi pelanggaran Institusi yang bersifat sisitimatis, terstruktur dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon Intervensi II sebagai berikut : PERINGKAT NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT PEROLEHAAN SUARA PERSENTASE 1 Drs. Winsulangi Salindeho dan Drs. Piet Hein Kuera 16.208 35,45% 2 Toni Supit dan Siska Salindeho 29.511 64,55% TOTAL 45,719 100% 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut : “Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. 4. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif terjadi di seluruh wilayah Kab.Kepl. SITARO yang meliputi 10 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Siau Timur ; 2. Kecamatan Siau Timur Selatan ; 3. Kecamatan Siau Barat ; 4. Kecamatan Siau Barat Selatan ; 5. Kecamatan Siau Barat Utara ; 6. Kecamatan Siau Tengah ; 7. Kecamatan Tagulandang ; 8. Kecamatan Tagulandang Utara ; 9. Kecamatan Tagulandang Selatan ; 10. Kecamatan Biaro. 5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut intinya dilakukan oleh Bupati Kab.Kepl SITARO (Termohon Intervensi III/Pihak Terkait) dan KPU Kab.Kepl. SITARO (Termohon Intervensi II/Termohon) dengan mengacaukan data kependudukan sehingga dalam DPT ditemukan penduduk Nama dan NIK ganda, DPT Tidak Jelas, Nama Berbeda, NIK sama, sehingga memungkinkan pemilih dapat memilih berulangkali dalam sehari bahkan ditemukan penduduk KTP daerah lain tetapi tercantum dalam DPT. Pelanggaran Bupati Kab.Kepl. SITARO memberikan instruksi jajaran pemerintah Kabupaten mulai dari lapisan Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kapitalau serta pelibatan petugas PPK, PPS yang tujuannya memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Akibat lainnya pada saat pencoblosan terjadi banyak pembiaran pelanggaran terhadap pemilih yang tidak sah dapat memilih, karena calon Pemilukada hanya 2 pasangan maka dapat dipastikan pemilih yang tidak sah mencoblos pasangan nomor urut 2. Oleh karenanya menyebabkan kemenangan yang tidak wajar bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor urut 2 dan atau setidak-tidaknya cara-cara tersebut telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan Adil sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum dan keadilan. 6. Bahwa pelangggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon Intervensi selaku saksi dari Termohon Intervensi I/Pemohon pada saat rapat pleno yang diselenggarakan Termohon Intervensi II/Termohon pada tanggal 12 Juni 2013 hal mana saksi menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Kepl. SITARO tahun 2013 dan telah menuliskan pernyataan keberatan sebagaimana tertera dalam formulir keberatan dalam formulir DB2-KWK.KPU. 7. Bahwa selanjutnya rincian jenis pelanggaran serta kecurangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut : A. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bersifat Sistimatis - Adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan sehingga dalam DPT ditemukan NIK Ganda, Nama Alamat Ganda, Nama berbeda namun NIK sama, DPT Tidak Jelas serta pemilih ber NIK daerah lain dalam DPT. - Bahwa rencana pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (Incumben) dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada Kab.Kepl. SITARO telah direncanakan terlebih dahulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepl. SITARO dengan cara : a) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda untuk dimasukan dalam DP4 ( Daftar Penduduk Potensial Pemilu) diserahkan kepada KPU Kab.Kepl. SITARO dan nama tersebut terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ; b) Pembuatan KTP dengan Nama berbeda tetapi NIK sama dan terdaftar dalam DPT c) Pemilih ber NIK daerah lain sengaja didaftarkan dalam DPT ; d) Penyusunan DP4 yang tidak jelas sehingga DPT juga tidak jelas ; e) Orang yang meninggal dunia namanya dimasukan dalam DPT 8. Bahwa Penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilukada Kab.Kepl. SITARO adalah penduduk yang tercatat secara sah sebagai penduduk Kab.Kepl. SITARO berdasarkan data DP4 dengan jumlah 56.241 dimana setelah dilakukan pemutakhiran data oleh petugas PPDP dan RT setempat jumlah DPT menjadi 52.798. Dugaan pelanggaran dalam Penetapan Daftar pemilh Tetap oleh Termohon Intervensi II sebagai berikut : Pertama, Tidak pernah diberikannya Keputusan KPU Kab.Kepl. SITARO tentang Penetapan DPT kepada Tim Sukses Termohon Intervensi I dalam Rapat Pleno tanggal 2 April 2013, melainkan hanya diserahkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada berjumlah 52. 798. Demikian pula hal yang sama terjadi pada Rapat Pleno perubahan DPT dari 52.798 menjadi 53.049. Ketika hal ini ditanyakan Pemohon Intervensi, KPU Kab.Kepl. SITARO hanya mempersilahkan untuk meminta DPT tersebut kepada petugas PPS di 181 TPS yang tersebar di Kab.Kepl. SITARO, sehingga sulit bagi Pemohon Intervensi untuk melakukan klarifikasi dan kenyataannya di seluruh TPS yang ada tidak diberikan DPT kepada saksi-saksi pihak Termohon Intervensi I sementara secara diam-diam, Termohon Intervensi II/Termohon memberikan DPT kepada Termohon Intervensi III/Pihak Terkait yang membuat Pihak Terkait dengan mudah memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga sesaat sebelum pencoblosan sudah mengetahui akan memenangkan Pemilukada ; Kedua, Setelah penetapan DPT, Termohon Intervensi II melakukan penambahan DPS dan tanpa ada DPS tambahan ; Ketiga, Termohon Intervensi II/Termohon secara tiba-tiba tanpa sosialisasi mengeluarkan Surat Edaran No. 88/KPU-SITARO/023/VI-2013 perihal tindak lanjut putusan MK No. 85/PUU-X/2012 tertanggal 03 Juni 2013 yang disampaikan kepada Pemohon Intervensi dua hari menjelang Pilkada dimana perbuatan ini jelas menyebabkan menggelembungnya jumlah pemilih melampaui DPT akan tetapi dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, Termohon Intervensi II tetap menetapkan DPT berjumlah 53.048 dengan modus Pemilih Tambahan dimasukan dalam kolom Pemilih dari TPS Lain sehingga seolah-olah tidak ada Pemilih Tambahan ; a. Bahwa Termohon Intervensi II/Termohon dan Termohon Intervensi III/Pihak Terkait secara sistimatis, terstruktur dan masif melakukan manipulativ Daftar Pemilih sehingga dipastikan tindakan tersebut sangat menguntungkan dan menyebabkan kemenangan bagi pasangan calon nomor urut 2 dengan seslisih suara yang cukup besar sebab pemilih yang dimanipulativ dipastikan pula memilih pasangan calon nomor urut 2 ; b. Bahwa dipastikan adanya daftar pemilih manipulativ dengan berbagai bentuk antara lain : 1. DPT terdapat nama dan NIK ganda ; 2. DPT terdapat nama berbeda tetapi NIK sama ; 3. DPT terdapat nama ber KTP daerah lain ; 4. DPT yang tidak jelas lainnya ; 5. Orang yang meninggal dunia dimasukan dalam DPT ; Dan tersebar di seluruh wilayah Kab.Kepl. SITARO yang diperkirakan mencapai belasan bahkan sampai puluhan ribu sehingga DPT bermasalah tersebut adalah cacat hukum ; c. Bahwa prinsip dasar demokrasi dalam Pemilukada adalah apabila Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendapat dukungan suara dari penduduk yang sah di daerah yang bersangkutan oleh karena itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum jika DPT tidak sah dipergunakan dalam Pemilukada ; d. Bahwa oleh karena Pemilukada Kab.Kepl. SITARO hanya diikuti oleh dua pasangan Calon, dan dibuktikan dengan amburadulnya DPT yang dilakukan oleh oknum pejabat dan PNS Kab.Kepl. SITARO dan Termohon Intervensi II/Termohon yang sangat berpihak pada pasangan calon nomor urut 2, maka dapat dipastikan pula yang memanfaatkan akibat kacaunya DPT adalah para pendukung pasangan calon nomor urut 2 untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 ; B. Pelanggaran yang bersifat terstruktur dan massif - Berkaitan dengan tindakan Termohon Intervensi II yang berpihak dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. 9. Bahwa pada waktu usai tahapan penjelasan pemeriksaan kesehatan di RS. Prof Dr. Kandou, Ketua KPU Kab.Kepl SITARO Pricilya Bawole bersama dengan komisioner lainnya tanpa sepengetahuan pasangan Calon Drs. Winsulangi Salindeho-Drs. Piet Hein Kuera melakukan makan bersama Calon Bupati Toni Supit di RM. City Extra Kelurahan Malalayang Manado pada hari Jumat 04 April 2013, hal ini dapat dirasakan sebagai sebuah intervensi berlebihan yang dilakukan Bupati Kab.Kepl. SITARO Toni Supit oleh karena Suami dari Ketua KPU Kab.Kepl. SITARO yaitu Drs. Deni Kondoy adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kepl. SITARO ; 10. Bahwa begitu pula dalam jadwal pelaksanaan kampanye dimana Termohon Intervensi II melaksanakan acara penyampaian visi misi pasangan calon pada hari kedua dan ini bertentangan dengan pasal 55 PP No. 6 Tahun2005 ; 11. Bahwa demikian juga menyangkut jadwal debat kandidat, dimana kesepakatan kedua pasangan calon nomor urut 1 dan 2 dilakukan di aula kadademahe namun secara sepihak Termohon Intervensi II memindahkan tempat debat kandidat di gedung DPRD Kab.Kepl. SITARO dengan alasan tempat tersebut lebih representative padahal pemindahan tempat tak lain adalah bentuk penekanan psikologis kepada pasangan calon nomor urut 1 karena mayoritas anggota DPRD SITARO adalah berasal dari PDIP yang mengusung Ketuanya Toni Supit sebagai Calon bupati berpasangan dengan Siska Salindeho yang juga adalah anggota DPRD SITARO dari PDIP dan Tema dalam acara debat tersebut dituliskan dalam spanduk yang didominasi layar merah, hal ini sangat berbeda dengan latar KPU yang didominasi warna orange ; 12. Bahwa dalam pelaksanaan cuti kampanye, Bupati Toni Supit telah mengusulkan 3 orang Pejabat sebagai Plt. Bupati masing-masing Drs Hans Kalangit, Drs Heri Lano dan Drs Deni Kondoy yang adalah suami dari Ketua KPU Kab.Kepl. SITARO ; - Berkaitan dengan keterlibatan aparat kepolisian yang memihak pasangan nomor urut 2 13. Bahwa pada masa tenang, Isteri Bupati Kab.Kepl. SITARO bernama Ny. Eva Supit Sasingen bersama dengan Kadispora Ny. S. Katiandago dan Ny. Nurla Yanis yang adalah isteri dari Asisten III tertangkap oleh Ormas Laskar Karangetang dalam mobil CRV yang dikemudikan oleh oknum anggota Polisi sedang membawa sejumlah barang setelah diperiksa berisi Kartu asuransi bernilai 30 juta dan 3 Juta yang depan dan belakangnya bergambar pasangan Calon nomor urut 2 Toni Supit-Siska Salindeho serta Caleg DPR RI PDIP Jemmy Mokolensang, SH namun berhasil meloloskan diri dengan bantuan oknum polisi lainnya bernama Ipda Baliung yang saat ini bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Siau Barat, beliau juga adalah mantan ajudan bupati Toni Supit ; 14. Bahwa pada masa tenang juga, Camat Siau Timur Erenst Takalamingan tertangkap sedang menurunkan 1 dos minuman keras merk King, 1 slop rokok sampurna dan 1 slop rokok gudang garam surya dari sebuah mobil Avansa hijau yang dikemudikannya bertuliskan Maju Banteng pada kaca depannya, di rumah lelaki bernama Hendra yang merupakan posko PDIP di desa moade yang diduga telah dibagi-bagikannya namun oleh aparat kepolisian dibiarkan bebas berkeliaran ; 15. Bahwa Bupati Kab.Kepl. SITARO juga memanfaatkan gereja terlibat dalam politik praktis dimana Ketua Jemaat desa Balirangen kedapatan membagikan uang Rp. 300.000,- kepada warganya untuk memilih pasangan nomor urut 2 ; 16. Bahwa keterlibatan aparat kepolisian semakin nampak memihak pada pasangan calon nomor urut 2 dimana pada malam hari dimasa kampanye mereka melakukan swiping begitu juga dimasa masa tenang, hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Camat Siau Timur Erenst Takalamingan di kampung moade oleh warga setempat dan ketika Ormas Laskar Karangetang yang mendapat info warga langsung bergerak menuju kampung tersebut akan tetapi ditengah jalan dicegat oleh aparat kepolisian ; 17. Bahwa keberpihakan aparat kepolisian juga terlihat saat barang bukti yang ditangkap laskar karangetang yang berasal dari isteri bupati dibawah ke rumah Ketua tim pengarah pasangan SALERA Irjen.Pol. Purn Tomy Jacobus dimana setelah Panwaslu datang memeriksa semua barang bukti, selang beberapa waktu datang Kapolres Sangihe AKBP. Sumitro menuding pemilik rumah mengumpulkan orang-orang padahal reaksi orang-orang yang merupakan pendukung SALERA merupakan wujud spontanitas keingintahuan terhadap apa yang terjadi ; 18. Bahwa operasi swiping yang dilakukan petugas kepolisian dimalam hari pada masa tenang sangatlah berlebihan karena tujuannya untuk menghadang Laskar Karangetang yang bertujuan untuk mencegah tindakan pelanggaran pemilukada seperti bagi-bagi uang, sembako dan sebagainya sehingga akibatnya terjadi keluasan bagi pasangan calon nomor urut 2 memanfaatkan kesempatan melakukan aksi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 ; 19. Bahwa operasi swiping petugas kepolisian pada masa tenang terasa sangat menyesakan karena mereka hanya melakukan operasi di jalanan sedangkan kedatangan kapal penumpang seperti turbo jet berwana merah yang dalam sehari sudah 2 kali bolak-balik manado-tagulandang-siau serta kapal penumpang Margareth, Kapal Veri Lokongbanua dan Lohoraung yang memuat ribuan penumpang yang tidak jelas, tidak diswiping oleh petugas kepolisian terbukti jumlah pemilih melampaui DPT ; 20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan (to enforce the law and justice dan untuk memulihkan hak dan ketidakadilan serta kerugian yang dialami oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon Intervensi, Termohon Intervensi I maupun pendukung pasangan calon nomor urut 1 yang disebabkan oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut diatas serta melihat fakta hukum yangmana Termohon Intervensi II/Termohon selaku penyelenggara Pemilukada yang tidak bisa ditolelir lagi oleh karena konspirasi kejahatan politik dengan Termohon Intervensi III/Pihak Terkait , maka dengan ini pemohon Intervensi memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kab.Kepl. SITARO di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab.Kepl SITARO tertanggal 12 juni 2013 2. Keputusan KPU Kab.Kepl. SITARO Nomor : 21/Kpts/KPU-SITARO/2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.Kepl. SITARO Tahun 2013 3. Keputusan KPU Kab.Kepl. SITARO Nomor : 22/Kpts/KPU-SITARO/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013 Dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ; 4. Mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 2 dan menetapkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai pemenang Pemilukada Kab.Kepl. SITARO karena bersama-sama dengan Termohon Intervensi II/Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sisitimatis dan masif ; 5. Memerintahkan kepada KPU Kab.Kepl. SITARO (Termohon Intervensi II/Termohon) untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Termohon Intervensi I yaitu Drs. Winsulangi Salindeho dan Drs. Piet Hein Kuera sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Kepl SITARO terpilih dalam Pemilukada Kab.Kepl. SITARO Tahun 2013 atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada KPU Kab.Kepl. SITARO untuk melaksanakan Pemilukada ulang diseluruh wilayah Kab.Kepl. SITARO dengan menyusun kembal dari awal tahapan pelaksanaan Pilkada termasuk membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan mengingat masa jabatan 5 Komisioner KPU Kab.Kepl. SITARO nanti berakhir pada bulan oktober 2013 dengan pengawasan dan atau pengambil-alihan oleh KPU Propinsi tanpa mengikutsertakan lagi pasangan calon nomor urut 2 Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat Pemohon Intervensi. TOMMY KANSIL
Pemohon
:
Tommy Kansil
879
 
No. Tanda Terima
:
879/PAN.MK/VI/2013
Pokok Perkara
:
pengujian undang undang : uu no 42 tahun 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN pasal 5 tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden point k yang menyatakan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan point O yang menyatakan berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; karena tidak sesuai dengan undang undang dasar pasal 28C
Pemohon
:
syah abdul aziis
875
09.57 WIB 
No. Tanda Terima
:
875/PAN.MK/VI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan a.n. Drs. H. Suroso, M. Pd dan Darmaji oleh KPU Kab. Bondowoso
Pemohon
:
rs. H. Suroso, M. Pd dan Darmaji
871
09.48 WIB 
No. Tanda Terima
:
871/PAN.MK/VI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Palembang Tahun 2013
Pemohon
:
Ir. H. Sarimuda, M.T. dan Nelly Rasdiana (Pasangan calon Nomor Urut 3)
867
09.55 WIB 
No. Tanda Terima
:
867/PAN.MK/V/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Herman Joseph
858
15.36 WIB 
No. Tanda Terima
:
858/PAN.MK/V/2013
Pokok Perkara
:
Judicial Review atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pada Bab II Pasal 6 ayat 2
Pemohon
:
Lindawati Simangunsong
857
15.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
857/PAN.MK/V/2013
Pokok Perkara
:
Pembatalan Kebijakan Pemerintah tentang otonomi Perguruan Tinggi Negeri karena bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945
Pemohon
:
Nur Ilham Anom
833
 
No. Tanda Terima
:
833/PAN.MK/IV/2013
Pokok Perkara
:
PKPU NOMOR 13 Tahun 2013 Pasal 19 Hurup i Surat Pernyataan Penguduran Diri yang tidak dapat ditarik Kembali Nomor 4 ( Model.7)Menurut Hemat Kami PKPU yang dibuat Oleh Komisi Pemilihan Umum Sangat bertentangan dengan uu Pemilu Nomor 8 Tahun 2012
Pemohon
:
AGUS PRANOTO
810
13.48 WIB 
No. Tanda Terima
:
810/PAN.MK/IV/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 94/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Maret 2013, tanggal 01 April 2013
Pemohon
:
Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si
806
 
No. Tanda Terima
:
806/PAN.MK/IV/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil dan Formil Atas Amar Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011 terkait UU No.15 Pasal 11 Huruf i dan Pasal 85 huruf i Terhadap UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) Serta Konsistensinya dengan Fakta Hukum di Masyarakat
Pemohon
:
Achmad Mudjiyanto
800
13.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
800/PAN.MK/III/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674)
Pemohon
:
Hendri Bin Sihabuddin
776
13.09 WIB 
No. Tanda Terima
:
776/PAN.MK/II/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan atas Berita Acara dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Lamandau
Pemohon
:
H. Rudiansyah, S.HI
775
 
No. Tanda Terima
:
775/PAN.MK/II/2013
Pokok Perkara
:
Mohon Keadilan..
Pemohon
:
Opic
773
 
No. Tanda Terima
:
773/PAN.MK/II/2013
Pokok Perkara
:
Hak Ahli Waris atas Hibah Yang Disisihkan atau diambil selama 72 tahun oleh orang lain yang akhirnya Dengan izin ALLAH SWT terbungkar,selama tahun tersebut dalam kesusahan sampai akhir hayat Surat Hibah tersebut tidak pernah dilihat, yg pada akhirnya Surat hibah tersebut Terlihat oleh kami sebagai Anak, Cucu, kami sudah mengajak berdiskusi akan tetapi malah sebaliknya mereka yang sudutkan Hak kami sebagai ahli waris. kami tidak mempunyai Power untuk merebut hak kami dikarnakan Instansi-Instansi terkait menjadi Acuan Mereka, dan kami tersudutkan.. kepada siapa Lagi kami bisa mengadukan nasib hal kami selain ke Mahkamah Konstitusi.. Apakah orang miskin itu selalu kalah dan terselimuti oleh Hukum dikarnakan tidak ada uang untuk memperjuangkan Hak kami.. kami bermohon Atas nama Keluarga Miskin yang tidak mampu ini agar masalah yang kami perjuangkan Hak-Hak kami ini bisa dikembaikan kepada Kami.. semoga Allah SWT merahmati dan Memberikan Perlindungan Bagi Mahkamah Konstitusi RI yang mudah-mudahan dapat membantu keluarga Miskin ini untuk hak-haknya.. Wassalam...
Pemohon
:
Taufiq
772
 
No. Tanda Terima
:
772/PAN.MK/II/2013
Pokok Perkara
:
1. Pelanggaran jadwal oleh KPUD yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan sesuai surat keputuasn KPU Lamandau no.14/kpts/kpu-kab.020-435874/ix/2012 point. 01. 2. tidak adanya kordinasi saat verifikasi kolektif yang perlu perbaikan dari KPUD kepada bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati dan pemberitahuan hanya 1 hari sebelum penetapan calon. dan jumlah yang seharusnya 5.163 suara hanya kurang 116 suara yang tidak sampai 2 persen suara dan dinyatakan , dianggap gugur sebagai calon tetap.khususnya dari calon independen 3. Pelanggaran Peraturan KPU No.09 Tahun 2012 pasal 89 Point. F
Pemohon
:
H.RUDIANSYAH, S.HI
761
 
No. Tanda Terima
:
761/PAN.MK/II/2013
Pokok Perkara
:
perkara narkotika dalam pasal 122 dan 127 undang-undang RI tahun 2009 tentang narkotika
Pemohon
:
hardiana agusstyono
755
16.33 WIB 
No. Tanda Terima
:
755/PAN.MK/I/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kab. Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 ( Model DB-KWK.KPU-PSU)
Pemohon
:
Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M dan Ir. Herson Barthel Aden, M. Si
752
12.53 WIB 
No. Tanda Terima
:
752/PAN.MK/I/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Propinsi Barat (LN Tahun 2008 Nomor 193, TLN 4940) dan Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Propinsi Papua Barat
Pemohon
:
1. Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si 2. Adam Syatfle
738
13.23 WIB 
No. Tanda Terima
:
738/PAN.MK/I/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pesiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Pemohon
:
M. Wahyu Alam dan La Ode Samsuddin
732
12.59 WIB 
No. Tanda Terima
:
732/PAN.MK/XII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa pemilu Terkait Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku di Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
Ir. Ridwan Rahman
733
15.36 WIB 
No. Tanda Terima
:
733/PAN.MK/XII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan pengujian materiil surat perdamaian antara saudara PB. Sitorus ( Philip Sitorus atau/dan Pemohon) dengan saudara Sofyan yang dituangkan di atas kertas segel pada tanggal 27 September 1995
Pemohon
:
Philip Sitorus
730
11.59 WIB 
No. Tanda Terima
:
730/PAN.MK/XII/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Terhadap Amar Putusan Pengadilan Yang Berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Ditetapkan Bahwa Amar Putusan Itu Bertentangan Dengan UUD 1945
Pemohon
:
Ir. H Arief Widodo
727
 
No. Tanda Terima
:
727/PAN.MK/XII/2012
Pokok Perkara
:
GUGATAN TINDAK PELANGGARAN DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2013 - 2018
Pemohon
:
YUSMANTO, SH.
716
 
No. Tanda Terima
:
716/PAN.MK/XII/2012
Pokok Perkara
:
Pemilih Menggunakan hak pilih / undangan orang lain. Akibat dari penyusunan DPT yang tidak memenuhi azas akurasi coklit pada tiap individu di beberapa TPS, beberapa Desa dan bebrapa bagian besar Kecamatan. Sehingga data nama dalam DPT yg ada, banyak secara fisik orang tersebut tidak ada, tetapi secara nyata undangan atas nama ybs tersebut ada dalam kotak suara/undangan terpakai.Oleh karena hal terbut dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemungutan suara di beberapa TPS, beberapa Desa dan sebagian besar Kecamatan. untuk kemudian agar dilakukan pemilukada ULANG.
Pemohon
:
H. Haryono Abdul Bari
709
16.49 WIB 
No. Tanda Terima
:
709/PAN.MK/XI/2012
Pokok Perkara
:
Pengajuan Permohonan Uji Materi Atas Pelaksaan PP Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (2) Sehubungan Dengan Keluarnya PP Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf b dan SE MENPAN Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
Pemohon
:
M. Marwan Erwin
692
 
No. Tanda Terima
:
692/PAN.MK/XI/2012
Pokok Perkara
:
Pokok Perkara warnet dijadikan objek pajak hiburan Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan "Permainan Ketangkasan video game, play station, warnet sebesar 5% (lima persen);" Bertentangan dengan -Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan warnet tidak termaksud dalam hiburan -Pasal 42 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah warnet tidak termaksud dalam hiburan -Pasal 14 ayat (1) huruf c jo. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, warung internet (“warnet”) termasuk ke dalam penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia. Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasa multimedia. Sedangkan, jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice over internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konferensi video dan jasa video hiburan.
Pemohon
:
Thomas Tatang
674
 
No. Tanda Terima
:
674/PAN.MK/X/2012
Pokok Perkara
:
Daerah Pemilihan Luar Negeri dan Hak Memilih Calon Sendiri Bagi WNI Yang Tinggal di Luar Negeri.
Pemohon
:
Diaspora Indonesia-USA
672
14.05 WIB 
No. Tanda Terima
:
672/PAN.MK/X/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
I Made Sudana, SH
665
 
No. Tanda Terima
:
665/PAN.MK/X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Menteri PAN dan RB no.233 tahun 2012 terhadap pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945
Pemohon
:
Muhammad abduh lubis
659
13.10 WIB 
No. Tanda Terima
:
659/PAN.MK/X/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi terhadap Berita Acara Nomor:620/BA/VIII/2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor:20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012
Pemohon
:
Syamsul Bahri,ST
639
11.57 WIB 
No. Tanda Terima
:
639/PAN.MK/IX/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian UU RI tentang Eksekusi yang disusun oleh M. Harahab, S.H. 1. Bab 15 :A, B, C, E No. 1 dan 2. 2. UU RI tentang Perdata Pasal 1865 BAB Kesatu tentang Pembuktian dan BAB III tentang Hak Milik Pasal 20 ayat (1) adalah turun temurun yang terkuat dan terpenuh
Pemohon
:
H. I. Wayan Mudera
637
10.00 WIB 
No. Tanda Terima
:
637/PAN.MK/IX/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Pokok-Pokok Dasar Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960
Pemohon
:
Yos Rizal., dkk
635
 
No. Tanda Terima
:
635/PAN.MK/IX/2012
Pokok Perkara
:
Undang-undang mengenai hukum dagang hutang-piutang saya menganggap tidak mencerminkan keadilan bagi yang benar, sekarang banyak "OKNUM" masyarakat yang memanfaatkan kelemahan undang-undang yang mengatur tentang hutang-piutang tersebut. "OKNUM-OKNUM" tersebut dengan sengaja memanfaatkan kelemahan hukum hutang-piutang tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Kami salah satunya distributor yang merasakan akibat kelemahan hukum hutang-piutang tersebut. Banyak piutang-piutang kami yang "MACET" dari pelanggan-pelanggan kami dan ironisnya mereka tidak bisa membayar hutang mereka terhadap kami bukan dikarenakan bangkrut atau pailit. Banyak dari mereka yang masih mempunyai usaha toko dengan stok dagangan yang banyak, punya mobil dan rumah yang bagus. Ketika masalah piutang tersebut kami ancam akan kami laporkan ke proses hukum, "OKNUM-OKNUM" tersebut bukannya takut tapi malah menantang silakan untuk diproseskan. Hal itu dikarenakan mereka para "OKNUM" sangat sadar bahwa masalah itu akan menjadi proses PERDATA bukan PIDANA. Dan kami juga sadar bahwa proses PERDATA akan membutuhkan waktu yang lama, dan kemungkinan besar hasilnya akan menguntungkan pihak tergugat dengan mencicil hutang mereka sesuai dengan kemampuan mereka atau "OKNUM-OKNUM" tersebut. Kalau hukum Itu ada untuk melindungi orang yang benar atau tidak bersalah.....kenapa saya sebagai orang yang mau menuntut hak saya, hukum tidak dapat melindungi saya. Di satu sisi saya membayar pajak yang lebih besar dari pada "OKNUM-OKNUM" tersebut, saya juga membuat lapangan pekerjaan lebih banyak dari pada "OKNUM-OKNUM" tersebut. Bagaimana perekonomian bisa berjalan dengan bagus apabila banyak "OKNUM-OKNUM" memanfaatkan kelemahan hukum hutang-piutang ini. Proses hutang-piutang ini juga terjadi bukan karena kami produsen memaksakan barang dagangan kami ke mereka. Tetapi mereka sendiri yang secara sadar memesan barang kepada kami. Dan kenapa waktu jatuh tempo pembayaran kami tidak dapat menagih hak kami. Kepada bapak-bapak terhormat yang berada di Makamah Konstitusi, bagaimana kalau kelemahan ini dikemudian hari dimanfaatkan oleh banyak orang? Bagaimana perekonomian di negara ini bisa berkembang dan maju? Kami selaku produsen sekarang menjadi was-was kalau mau menjual produk kami ke toko-toko. Kalau hal ini terjadi pasti akan berdampak di sektor perpajakan, yang merupakan penerimaan negara untuk membiayai dan membangun negara tercinta ini. Yang saya ingin tekankan disini jangan ada hukum perundang-undangan yang bisa membuat peluang kepada orang-orang yang sengaja memanfaatkan kelemahan tersebut mencari keuntungan dengan jalan haram. Lain halnya apabila orang tersebut memang secara dagang atau ekonomi mengalami kebangkrutan atau pailit tetapi itu pun harus disahkan oleh pihak pengadilan yang telah dinilai oleh pihak penilai independen. Para hakim Makamah Konstitusi yang terhormat, selain saya masih banyak orang-orang lain yang mengalami masalah seperti saya. Mereka karena putus asa banyak pula yang menggunakan jasa PREMAN menagih hutang-piutang tersebut. Ini salah satunya kenapa sekarang premanisme merajalela. Karena kami mau memproses secara benar menurut hukum yang berlaku sangat membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Lain halnya kalau masalah hutang-piutang ini bisa dibawa ke hukum PIDANA, saya yakin "OKNUM-OKNUM" tersebut akan berpikir seribu kali kalau mau dengan sengaja memesan barang dengan tujuan yang tidak benar atau sengaja tidak mau membayar hutan-hutang mereka. Saya sangat memohon para hakim ynag terhormat bisa mencarikan masalah ini, dan saya yakin ribuan masyarakat juga pernah mengalami masalah seperti saya ini.
Pemohon
:
Sunaydi Hartono
628
15.16 WIB 
No. Tanda Terima
:
628/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 18 Agustus 2012
Pemohon
:
Agus Kogoya, S.IP., M.Si. dan Yakob Enumbi, S.PAK.
624
11.01 WIB 
No. Tanda Terima
:
624/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 12 Agustus 2012
Pemohon
:
AGUS KOGOYA, S.IP, MSi. dan YAKOB ENUMBI, S.PAK
623
 
No. Tanda Terima
:
623/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 12 Agustus 2012
Pemohon
:
AGUS KOGOYA
619
08.41 WIB 
No. Tanda Terima
:
619/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan/ Koreksi atas Undang-Undang Agraria No. 9 Tahun 1999
Pemohon
:
1.Fatchuriyah 2. Siti Aisjah 3. Anece H. Umehopa
586
13.35 WIB  
No. Tanda Terima
:
586/PAN.MK/VII/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012
Pemohon
:
Drs. H. Hamli Kursani, M.Si
610
13.00WIB 
No. Tanda Terima
:
610/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Tahun 2012
Pemohon
:
Adolf Steve Waramori, SH dan Titus Sumbari, S.Sos
609
11.00WIB 
No. Tanda Terima
:
609/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Tahun 2012
Pemohon
:
Drs. Decky Nenepat dan Drs. Orgenes Runtuboy, M.Si
612
15.00 WIB 
No. Tanda Terima
:
612/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Calon Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010
Pemohon
:
Petrus Yoram Mambai dan Imanuel Yenu
611
15.02 WIB 
No. Tanda Terima
:
611/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Kepulauan Yapen
Pemohon
:
Drs. Thepilus L. Ayomi dan Elizabeth Ramandei, AMa.Pd
615
15.51 WIB 
No. Tanda Terima
:
615/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun 2010
Pemohon
:
Yuhendar Muabuai, AP. M.si dan Frits Bernard Bisai, A.Md.PAK
614
15.50 WIB 
No. Tanda Terima
:
614/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun 2010
Pemohon
:
Roberth Fonataba, S.Sos., MBA dan Bernard Worumi, S.Sos
613
15.28 WIB 
No. Tanda Terima
:
613/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun 2012
Pemohon
:
Daniel S. Ayomi, S.Sos., MPA. dan Haji Adhan Arman, S.Sos.
608
14.06 WIB 
No. Tanda Terima
:
608/PAN.MK/VIII/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pembatalan Terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kepulauan Yapen Tahun 2010
Pemohon
:
Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik
607
 
No. Tanda Terima
:
607/PAN.MK/VII/2012
Pokok Perkara
:
Pembatasan hak pemilih pemula 17 tahun dan atau sudah menikah, pemilukada dki jakarta putaran kedua tanggal 20 september 2012 dengan batasan hak pilih pemula yang berusia 17 tahun dan atau sudah menikah per tanggal 11 juli 2012, ini sangat bertentangan dengan hak seorang pemilih pemula 17 tahun dan atau sudah menikah sampai dengan tanggal 20 september 2012 yang tidak mempunyai hak pilihnya, mereka yang berusia 17 tahun dan atau sudah menikah pada tanggal 12 juli 2012 sampai 20 september 2012 tidak memilik hak pilih, ini yang cacat hukum dan perlunya pengujian undang undang formil dan materil. seharusnya hak pilih pemula dari tanggal 12 juli 2012 sampai 20 september 2012 pihak pengelenggara pemilukada dki jakarta putaran kedua memberikan " identitas kartu pemilih dan undangan pemilih" dengan sah otomatis sebagai pemilih kepada mereka walaupun belum memegang identitas kartu tanda penduduk dki jakarta
Pemohon
:
Judi Trisyanto
591
 
No. Tanda Terima
:
591/PAN.MK/VII/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian pasal 11,UU No.29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI terhadap pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU No.32 tahun 2004 dan Pasal 107 ayat (1) dan (2),pasal 233 ayat (2) dan pasal 239a UU No.12 tahun 2008
Pemohon
:
Haryono
583
 
No. Tanda Terima
:
583/PAN.MK/VII/2012
Pokok Perkara
:
Indikasi Kecurangan Pemilukada Kabupaten HSU Kalimantan Selatan tanggal 25 Juni 2012
Pemohon
:
Drs.H.ABD.HASIB SALIM,M.AP
562
16.00 Wib 
No. Tanda Terima
:
562/PAN.MK/VI/2012
Pokok Perkara
:
Keberatan Pemohon terhadap Putusan MK No perkara 36/PHPU.D-X/2012 tanggal 4 Juni 2012 berkaitan dengan permohonan keberatan atas hasil pemilukada Kab. Gayo Lues Tahun 2012 yang telah diajukan tgl 7 Mei 2012
Pemohon
:
Irmawan,S.Sos.,MM dan H.Yudi Chandra Irawan, B.Sc.,SE
560
13.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
560/PAN.MK/VI/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pembatalan Pemilukada Kab. Maluku Tengah Tahun 2012 - 2017
Pemohon
:
Tim Pemenang mata hati untuk pasangan calon dr. Muhamad Makmur Tamani dan Philip Hallatu,S.Sos
559
14.30 Wib 
No. Tanda Terima
:
559/PAN.MK/VI/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Pemilukada sehubungan atas permohonan keberatan terhadap KPU Kab. Dogiyai
Pemohon
:
Ausilius You,S.Pd.,MM
558
15.55 WIB  
No. Tanda Terima
:
558/PAN.MK/VI/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Penetapan Akhir Mahkamah Konstitusi RI Terhadap Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010
Pemohon
:
Tonny Tessar, S.S.Sos dan Fran sanadi, B. Sc, S.Sos, MBA
556
13.25 WIB  
No. Tanda Terima
:
556/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Uji Materi Undang-Undang Dalam Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN.Mlg Jo. Perkara : 51/Pdt/2012/PT.Sby
Pemohon
:
Ko Ngai Shui
549
15.25 WIb 
No. Tanda Terima
:
549/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton
Pemohon
:
La Sita dan Zuliadi, S.Sos
546
13.30 WIB  
No. Tanda Terima
:
546/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Atas Keputusan No.33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangn Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Buton Tanggal 19 mei 2012 sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011 Tanggal 20 september 2011 Junctis Penetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2012 Tanggal 26 maret 2012
Pemohon
:
Ali La Opa, SH dan Drs. La Diri, M.A (nomor urut 7)
547
14.00 Wib 
No. Tanda Terima
:
547/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan dalam Sengketa Pemilukada PSU Kab. Buton Tahun 2012
Pemohon
:
Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Adjo pasangan calon nomor urut 3
548
13.55 WIB 
No. Tanda Terima
:
548/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton (PSU)
Pemohon
:
Abdul Hasan Mbou, S.Sos dan H. Buton Achmad, SH.
542
 
No. Tanda Terima
:
542/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Bahwa Pemohon keberatan dengan Surat Keputusan KPUD Buton Nomor :31/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 dan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kabupaten Buton
Pemohon
:
TAMRIN TAMIM DAN ELI HASMIN
540
 
No. Tanda Terima
:
540/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
SK pentepan KPUD Buton tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton periode 2011 - 2016, dimana KPUD Buton dalam melakukan verifikasi secara adminitrasi dan faktual sebagaimana diamanatkan dalam putusan MKRI dalam PHPU Nomor 91-92 pilkada Kabupaten Buton, KPUD Buton tidak melaksanakan ferivikasi faktual dan adiministrasi baik terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Buton ( Penggugat)maupun verikasi administrasi dan faktual secara benar terhadap dukungan partai calon yang bersangkutan yaitu pada dukungan partai PPI dan Gerindra, oleh KPUD Buton telah berani mengalihkan dukungan partai penggugat kepada calon lain dengan tidak melakukan terlebih dahulu ferivikasi administrasi dan faktual sehingga KPUD Buton secara sitematis,terstruktur dan masif telah menguntungkan calon lain dan menghilangkan hak kontitusi pengugatdalam PSU pilkada Kab. Buton .
Pemohon
:
TAMRIN TAMIM DAN ELI HASMIN
538
09.00 WIB 
No. Tanda Terima
:
538/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan UmumKabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
Pemohon
:
Drs. H. Mustafa A. Glanggang dan H. Anwar, BA.
536
15.20 WIB 
No. Tanda Terima
:
536/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Norma Hukum Pasal 7 ayat 6A UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 TAhun 2011 tentang ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 33
Pemohon
:
Yudhistira Maulana dan Hasballah Kadimin
534
10.10 WIB 
No. Tanda Terima
:
534/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton
Pemohon
:
Abdul Hasan Mbou,S.Sos
528
 
No. Tanda Terima
:
528/PAN.MK/V/2012
Pokok Perkara
:
sengketa tanah SHM 495 hasil penggandaan atau pemalsuan yang dimiliki oleh PT Surya Graha Prima yang di sah kan oleh BPN tiga raksa
Pemohon
:
BPN Tiga Raksa
524
11.05 WIB  
No. Tanda Terima
:
524/PAN.MK/IV/2012
Pokok Perkara
:
Pengaduan Sengketa Pemilukada Kabupaten Dogiyai
Pemohon
:
Sesilius Dimi, SE
523
 
No. Tanda Terima
:
523/PAN.MK/IV/2012
Pokok Perkara
:
Perlakuan tidak adil Peraturan Menpan No 14 th 2009,psl 28 dan peraturan bersama Kepala LAN dan Kepala BKN No 01 tahun 2010
Pemohon
:
Endang Suryadi
520
13.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
520/PAN.MK/IV/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Penetapan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Batuan dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pemohon
:
H.R.M. Boedhi,SH.
494
16.25 WIB  
No. Tanda Terima
:
494/PAN.MK/IV/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Berita Acara No. 08/BA/KPU-DGY/IV/2012, tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di tingkat KPU Pemilihan Ulang Kabupaten Dogiyai Pada 8 ( delapan) kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012
Pemohon
:
Drs. Anthon iyowau dan Apapa clara Gobay
492
16.47 WIB  
No. Tanda Terima
:
492/PAN.MK/IV/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Dogiyai Tahun 2012
Pemohon
:
Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos
487
12. 45 WIB  
No. Tanda Terima
:
487/PAN.MK/IV/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara- Perubahan 2012 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon
:
Adi Partogi Singal Simbolon, SH
488
15.50 WIB  
No. Tanda Terima
:
488/PAN.MK/IV/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Uji Materil dan Formil Pasal 7 ayat (6) dan (6a) Undang-Undang RI No Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 22 Tahun 201,1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945 dan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 201-1- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pemohon
:
Yusril Ihza Mahendra Dkk
489
17.15 WIB 
No. Tanda Terima
:
489/PAN.MK/IV/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (6) dan (6a) Undang-Undang RI No Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
M.Komarudin dan Muhammad HAfidz
486
 
No. Tanda Terima
:
486/PAN.MK/III/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya Nomor 608/Kpts/KIP-NR/2011 Tanggal 31 Desember 2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Nagan Raya, Berita Acara Nomor 605/BA/KIP-NR/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Nagan Raya, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 607/BA/KIP-NR/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya
Pemohon
:
ZUHRI, SE dan Drs. MUHAJIR HASBALLAH
443
13.25 WIB 
No. Tanda Terima
:
443/PAN.MK/I/2012
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Walikota Dalam Provinsi Aceh
Pemohon
:
dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf ( Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2012-2017 dari Partai Aceh)
437
14.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
437/PAN.MK/XII/2011
Pokok Perkara
:
Pengajuan Keberatan dan Pengaduan Atas Verifikasi Dukungan Perseorangan oleh KPU Babar dan Prov. Kepulauan Babel
Pemohon
:
DR. H. Zaidan, SH, S.Ag, M.Hum dan A. Rani Rasyid
435
10.50 WIB  
No. Tanda Terima
:
435/PAN.MK/XII/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011
Pemohon
:
Dra. Hj. Septina Primawatie MM dan H.Erizal Muluk
421
13.00 WIB  
No. Tanda Terima
:
421/PAN.MK/XII/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Uji Materil Keputusan Menteri Keuangan RI No.225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993
Pemohon
:
Triadi Sulistio
401
15.00 WIB 
No. Tanda Terima
:
401/PAN.MK/XI/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan intervensi dalam perkara gugatan Kepada KPU Provinsi Banten yang diajukan oleh pasangan Calon Wahidin Halim- Irna Narulita dan Pasangan Calon Jazuli Juwaeni-Muzaki
Pemohon
:
Irjen Pol (P) Drs. Maman Sulaeman
398
 
No. Tanda Terima
:
398/PAN.MK/XI/2011
Pokok Perkara
:
saya sebagai pelajar ingin megajukan tentang pengujian UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. tidak dipakai oleh pemerintah, buktinya kekayaan alam indonesia banyak yang di kuasai oleh asing, tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang seharusnya kekayaan alam indonesia berupa tambang dan yang lainnya harus di kuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kesejahtraan rakyat. saya mohon pesan saya ini bisa didengar demi memajukan negeri ini. dan semoga memikarkan generasi yang akan datang yaitu kami pemuda dan pelajar, masa hanya ditinggalkan hutang saja, lalu hutang itu mau dibayar pake apa kalo sumber daya alam sudah habis. mohon maaf bila kata-kata tidak sempurna.
Pemohon
:
gisan
394
 
No. Tanda Terima
:
394/PAN.MK/XI/2011
Pokok Perkara
:
Gugatan atas Keputusan KIP Simeulue Aceh atas tidak menuruti Keputusan Perundangan yang berlaku.
Pemohon
:
S. Ibrahim Gunawan
392
 
No. Tanda Terima
:
392/PAN.MK/X/2011
Pokok Perkara
:
Sehubungan dengan pelaksanaan pilkades pada hari minggu 9/10/2011 desa pakisjajar,maka saya syamsul ikhwan salah satu calon dengan nomer urut 3,mengadukan sangat keberatan atas berhasilnya saudara m.yusuf dikarenakan pihak panitia pilkades dalam pelaksanaan pilkades diwarnai dengan adanya kecurangan dan melanggar kesepakatan bersama antara semua calon dengan panitia serta tidak sesuai dengan Perbup nomer 27 tahun 2007 bagian 4 pasal 21 no:1-6.Adapun keberatan saya adalah: 1.Calon kades dengan no.1 telah melanggar kesepatan bersama tentang mobilisasi,yang dimana calon no.1 telah mengerahkan dan menggunakan mobil pribadi untuk mengangkut warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya,padahal pihak panitia sudah menyiapkan mobilisasi bagi warga yang akan menggunakan hak suaranya. 2.bahwa m.yusuf nomer urut 1 (satu) menggunakan kadernya telah tertangkap basah main uang dan diketahui oleh pihak panitia tetapi tidak ada ketegasan dari panitia. 3.panitia pilkades telah melanggar kesepakatan bersama dalam hal penambahan waktu penutupan pemungutan suara,yang dimana sesuai kesepakatan ada penambahan waktu 15 menit tetapi pihak panitia menutup pintu masuk pada jam 13.00 wib padahal terlihat masih banyak masyarakat pemilih yang antri menunggu giliran. 4.pihak panitia tidak bertanggung jawab dengan banyaknya warga masyarakat yang tidak menerima kartu panggilan pemungutan suara,padahal warga masyarakat tersebut memiliki KK dan KTP desa Pakisjajar.Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana telah dijelaskan pada Perbup nomer 27 tahun 2007. 5.pihak panitia pilkades telah melanggar Perbup nomer 27 tahun 2007 bab IV tentang tahapan dan mekanisme pemilihan kepala desa pada pasal 15. Demikian atas laporan permohonan pengaduan saya dari hasil pelaksanaan pilkades yang dibuat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.Mohon kiranya Bapak Ketua MK Indonesia dapat menerima dan merespon permohonan saya,dikarenakan saya sudah melaporkan hal ini ke Bapak Bupati Malang tetapi tidak ada tanggapan sama sekali.Besar harapan saya kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menjembatani dan mengabulkan lewat pemerintah daerah kabupaten Malang supaya agar dilaksanakan pemilihan kepala desa secara ulang.
Pemohon
:
syamsul ikhwan (perorangan)
389
 
No. Tanda Terima
:
389/PAN.MK/X/2011
Pokok Perkara
:
kewenangan KPU Propinsi Sulawesi Barat mengesahkan hasil Pemilukada propinsi sulawesi barat yang dilaksanakan pada hari senin 10 oktober 2011, yang patut diduga melanggar undang-undang. atau dengan kata lain, panitia pemilhan kecamatan, panitia pemungutan suara dan KPPS serta panitia pengawas pemilihan umum kabupaten, kecamatan dan lapangan cacat hukum, karena panitia tersebut dibentuk dan dilantik 2 (dua) bulan menjelang pemungutan suara.
Pemohon
:
zubair
383
 
No. Tanda Terima
:
383/PAN.MK/X/2011
Pokok Perkara
:
uu intelijen berpotensi melanggar HAM
Pemohon
:
AMIN FAUZI
379
14.15 WIB 
No. Tanda Terima
:
379/PAN.MK/X/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Pemilukada Provinsi Papua Barat
Pemohon
:
Yusak Samuel Bisi Wonatorey, S.I.P., S.H., MBA dan Ismail Sirfefa, S.Sos.
364
16.25 WIB  
No. Tanda Terima
:
364/PAN.MK/X/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 19/Kpts/KPU-KY/VIII/2011 Tentang Verifikasi Administrasi dan Faktual Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
Pemohon
:
Tonny Tesar dan Frans Sanadi
351
 
No. Tanda Terima
:
351/PAN.MK/IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengajuan uji materill terhadap peraturan-peraturan UU dan semua turunan peraturan dibawahnya (all/semesta) yaitu : UU, PP,Keppress, Permen, Kepmen, Perda, Pergub, Kepda, dst; terutama aturan yang menyangkut kepentingan dan pelayanan publik, masih banyak yang bersifat feodalistis dan membebani serta merugikan hak konstitusi warga negara seperti : pengurusan izin-izin, pembuatan data kependudukan dan turunannya (KTP, SIM, Paspor, dll), permohonan pembuatan tempat tinggal/bangunan dalam rangka memperbaiki hidup yang lebih layak tetapi dipersulit (adanya aturan IMB yang sangat tidak jelas isinya dan pelaksanaan aktual di lapangannya yang dipersulit), dll; dengan tidak menyebutkan secara eksplisit dan jelas standar layanan minimal yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh aparatur penyelenggara negaranya itu sendiri, Tapi ironisnya peraturan-peraturan tersebut dijalankan dan lebih banyak berisi tentang ancaman, larangan, dan sanksi terhadap warga Negara dan dengan kejinya dianggap sah berlaku, ditengah minimnya kondisi-kondisi atau prasyarat bagi dapat berlansungnya peraturan tersebut yang masih sangat tidak memadai atau dibuat sesulit mungkin untuk bisa diurus oleh masyarakat. Dampaknya penyelenggaraan atau pelaksanaan dari peraturan tersebut menjadi ladang empuk bagi aparat-aparat oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari ketidak-jelasan, kesimpang-siuran pengertian2x aturan yang bisa ditentukan secara sepihak oleh aparat yang merasa berwenang, dengan mempersulit, memeras baik itu secara langsung maupun tidak langsung, memperlama; membuatnya menjadi terkatung-katung, dan hasilnya adalah semakin tidak adanya kepastian hokum, dan pada akhirnya merugikan masyarakat atau warga negara baik itu secara keseluruhan maupun secara individu. Maka dari itu saya dengan hak konstitusi yang dimiliki mengajukan keberatan atas tidak tercantumnya kewajiban aparatur negara secara jelas dalam pasal-pasal peraturan-peraturan yang telah diterbitkan dimana seharusnya disebutkan juga dengan jelas kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat, serta kondisi-kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh aparatur Negara dalam setiap peraturan tersebut sebelum dapat ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan-peraturan tersebut dengan menambah pasal "Jika kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh aparatur negara dalam peraturan ini belum dapat terpenuhi (termasuk dan tidak terbatas pada : sarana, dan prasarana, standar-standar pelayanan minimal yang jelas, adil, dan spesifik, sanksi bagi aparat jika tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tersebut, dll), maka peraturan ini belum dapat dilaksanakan dan tidak wajib untuk diikuti oleh warga negara". klausul ini harus tercantum dalam setiap pasal dari peraturan2x yang akan diundangkan. Karena jika tidak ada klausul tersebut maka peraturan2x tsb berpotensi menjadi alat penyalah-gunaan kekuasaan dan wewenang oleh oknum-oknum aparat, mulai dari birokrasi maupun aparat negara lainnya. Atas nama keadilan universal, Tuhan YME, UUD’45 dan Pembukaannya, serta Pancasila, dengan ini mengajukan permohonan untuk menguji kembali semua peraturan-peraturan per-Undang-undangan tersebut termasuk sampai dengan turunannya di tingkat peraturan-peraturan daerah (Perda- perda) secara total yang masih tidak menyebutkan aspek kewajiban dari Negara tadi dalam pasal peraturannya, berpotensi telah dan akan terus menghambat, membebani, mempersulit, serta merugikan hak konstitusi warga negara secara terus menerus dan sistemik yang harusnya lebih dilindungi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketimbang penetapan dan penegakan semua peraturan-peraturan tersebut yang menyangkut pelayanan kepentingan publik, maka dengan tegas dan selayaknya harus dibatalkan demi hokum atau ditangguhkan dan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya syarat sarana dan prasarana serta standar pelayanan minimal yang jelas dan diatur dengan ketat tadi guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjadi alat pemerasan dalam berbagi bentuk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab untuk mengeksploitasi masyarakat secara keseluruhan maupun warga negara secara individu yang harus dilindungi oleh Negara sebagai rakyat yang merdeka. Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hak konstitusi warga negara Republik Indonesia, agar dapat diputuskan dan menjadi tonggak tegaknya keadilan bagi masyarakat.
Pemohon
:
erik
344
14.39 WIB 
No. Tanda Terima
:
344/PAN.MK/IX/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Proses Penjaringan dan Penyaringan serta Pemilihan Wakil Kepala Daerah Pengganti Antar Waktu Kabupaten Brebes Tahun 2011-2012
Pemohon
:
Syamsul Bayan, S.H., M.H
343
 
No. Tanda Terima
:
343/PAN.MK/VIII/2011
Pokok Perkara
:
UU 22/2009 Pasal 112 (3) menyebutkan larangan belok kiri bisa dikecualikan dengan rambu walau APIL mengisyaratkan untuk berhenti. Pasal 103 (1) menyebutkan APIL lebih tinggi kedudukannya dari rambu. Jika mengacu pada Pasal 103 (1) semestinya rambu tidak dapat membenarkan belok ke kiri dimana ada APIL yang menyisyaratkan untuk berhenti. Pasal 112 (3) ini di lapangan merupakan pasal bermasalah, karena minimnya sosialisasi ke masyarakat dan minimnya pengetahuan aparat sehingga berpotensi menyebabkan timbulnya konflik antara sesama pengguna jalan atau dengan aparat dalam penindakan.
Pemohon
:
Lazuardi Nasution
332
10.00 
No. Tanda Terima
:
332/PAN.MK/VIII/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Mendapatkan Keadilan Pembayaran 6 (enam) buah Surat Pinjaman Republik Indonesia 1950 aan toonder @Rp.100,-
Pemohon
:
Sergius Moningka
330
13.11 WIB 
No. Tanda Terima
:
330/PAN.MK/VIII/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemohon
:
Fachri Alamundie
299
15.55 
No. Tanda Terima
:
299/PAN.MK/VI/2011
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kab. Tebo
Pemohon
:
Yopi Munthalib, BBA, MBA dan Ir. H. Sri Sapto Eddy, MTP
236
16.15 wib 
No. Tanda Terima
:
236/PAN.MK/III/2011
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011
Pemohon
:
Ir. Limi Mokodompit, MM dan Meydi Mody Pandeirot, S.Sos (Nomor Urut 2)
232
14.53 
No. Tanda Terima
:
232/PAN.MK/III/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara
Pemohon
:
H. Sudiro, S.H., dan Dra. Hj. Siti Halna, M.Pd
219
10.55 
No. Tanda Terima
:
219/PAN.MK/III/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Menakomodir Pasangan Yulius Mambai SE dan Petrus P. Ely, S.H
Pemohon
:
Yulius Mambai SE dan Petrus P. Ely, S.H
209
14.15 
No. Tanda Terima
:
209/PAN.MK/II/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Fatwa untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 124/PUU-VII/2009
Pemohon
:
Ir. T. Palulun Rantelangi', dkk
213
 
No. Tanda Terima
:
213/PAN.MK/II/2011
Pokok Perkara
:
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan KPU Kab. Karo
Pemohon
:
dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd dan Saymarantha Raja Bana Purba
206
13.30 
No. Tanda Terima
:
206/PAN.MK/II/2011
Pokok Perkara
:
Rakyat Cianjur Menggugat
Pemohon
:
Komisi Masyarakat Peduli Keadilan (KOMPAK) yang diwakili oleh Ermawan Didick Setiyoko, S.H.
198
14.30 WIB  
No. Tanda Terima
:
198/PAN.MK/II/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor : 104.5/KPU KONUT/I/2011 Tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang diperoleh Setiap Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BUpati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011 Tanggal 28 Januari 2011
Pemohon
:
H. Sudiro, SH. dan Dra. Hj. Siti Halna, M.Pd
186
11.40 
No. Tanda Terima
:
186/PAN.MK/I/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Penyelesaian Masalah Hukum Perburuhan
Pemohon
:
Maria Gorety Tura
187
11.50 
No. Tanda Terima
:
187/PAN.MK/I/2011
Pokok Perkara
:
Permohonon hubungan industrial
Pemohon
:
Felix Sarakan
177
12.26 
No. Tanda Terima
:
177/PAN.MK/I/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Keadilan terhadap pembagian harta warisan
Pemohon
:
Washington Silalahi
171
15.38 
No. Tanda Terima
:
171/PAN.MK/I/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011
Pemohon
:
dr. H. Amir Hakim H. Siregar, SpOG dan DR. H. Syamsul Bahrum, PhD (Pasangan No Urut.5), Ria Saptarika (Pasangan No. Urut 2, Nada F. Soraya dan Nuryanto (Pasangan No. Urut3)
162
11.45 WIB 
No. Tanda Terima
:
162/PAN.MK/I/2011
Pokok Perkara
:
Mohon Keadilan dan Uji Materil atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Antara Klien kami (penggugat) dengan PT Blue Bird Taxi (tergugat)yang terdaftar dalam register perkara no. 327/PHI.G/PN/2008/PN.JKT.PST tanggal 27 September 2008
Pemohon
:
Kusdiman
161
14. 30 WIB 
No. Tanda Terima
:
161/PAN.MK/I/2011
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
Pemohon
:
Hj. Irna Narulita, SE. MM dan H. Apud Mahpud
158
15.20 WIB 
No. Tanda Terima
:
158/PAN.MK/XII/2010
Pokok Perkara
:
Permohonan Pembatalan Hasil Verifikasi Akhir Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Tahun Tahun 2010 No. 339/KPU-KK/iX/2010, Tanggal 2 September 2010, yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Karo yang mencoret/tidak memenuhi syarat dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd dan Ir. Saymanrantha Raja Bana Purba selaku bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karo dalam Pemilukada 2010.
Pemohon
:
dr. Robert Valenyino Tarigan, S.Pd. dan Ir. Saymanrantha Raja Bana Purba
157
13.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
157/PAN.MK/XII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 33 ayat 6 dan Pasal 43 ayat 7
Pemohon
:
Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo
150
09.25 
No. Tanda Terima
:
150/PAN.MK/XII/2010
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan
Pemohon
:
DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H, dan Denisman Bu'ololo, S. T
144
15.30 WIB 
No. Tanda Terima
:
144/PAN.MK/XII/2010
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2010
Pemohon
:
Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, MMA
143
17.00 WIB 
No. Tanda Terima
:
143/PAN.MK/XII/2010
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2010
Pemohon
:
Satria Junardi Sinambela, ST dan Drg. Doris Roida Nainggolan
142
15.55 WIB 
No. Tanda Terima
:
142/PAN.MK/XII/2010
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2010
Pemohon
:
Albiner Sitompul dan Dr. Steven PB. Simanungkalit
107
15.20 WIB 
No. Tanda Terima
:
107/PAN.MK/XI/2010
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010
Pemohon
:
Laurensius Gebze, S.Sos dan Drs. H. Acnan Rosyadi (Nomor urut 2) Daniel Walinaulik, S.Sos dan Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si (nomor urut 3)
67
13.00  
No. Tanda Terima
:
67/PAN.MK/X/2010
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak
Pemohon
:
Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S. Pi
65
13.23  
No. Tanda Terima
:
65/PAN.MK/X/2010
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara
Pemohon
:
Drs. H. Daudsyah, MM dan Ir H. Subahri Ritonga, MM.
64
13.23 
No. Tanda Terima
:
64/PAN.MK/X/2010
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten FakFak
Pemohon
:
Hi. Hamid Kuman, SE., M. Si dan Drs. James Nahuway
42
11.15 
No. Tanda Terima
:
42/PAN.MK/IX/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemohon
:
1. Hasanuddin Shahib, 2. Kusnendar Atmosukarto 3. Suharto, S.H.
35
14.59 Wib 
No. Tanda Terima
:
35/PAN.MK/IX/2010
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2010
Pemohon
:
H. Syaifurrahman Salman. SE dan Drs. H. Gaziamansyuri, M.Ap. (pasangan Calon Nomor Urut 1)