Kepada Yth. Bapak Amrin Amin

Terhadap Pertanyaan pertama, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam penanganan kasus pelanggaran pilkada. Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Objek dalam perakra perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. 

Terhadap pertanyaan kedua, dalam hukum acara perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak dikenal nomenklatur "kasus telah kadaluarsa". Namun dalam pengajuan permohonan terdapat syarat formil terkait batas waktu pengajuan permohonan. Pada Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan bahwa " Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

• PMK No. 6 Tahun 2020 hanya mengatur mengenai e-BRPK bagi daerah yang mengajukan permohonan, sedangkan bagi daerah yang tidak mengajukan permohonan tidak akan dicatat di  dalam e-BRPK. Artinya, daerah yang tidak tercatat di dalam e-BRPK tidak ada permohonan yang diajukan ke MK.
• KPU akan menentukan tahapan selanjutnya di masing-masing daerah setelah registrasi perkara dalam e-BRPK yaitu pada tanggal 18 Januari 2021. Dalam registrasi tersebut akan dicatat permohonan perselisihan hasil pemilihan (Bupati, Gubernur dan Walikota) dari berbagai daerah yang telah mengajukan permohonan ke MK. Setiap permohonan yang dicatat akan mendapatkan nomer perkara.  
• Adapun bagi daerah-daerah yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan ke MK, maka sepenuhnya menjadi kewenangan KPU untuk melanjutan ke tahap berikutnya.  

Secara normatif substansi permohon telah diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal  8 ayat (3) huruf b angka 4 yang berbunyi “alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.  

Untuk membaca PMK Nomor 6/2020 silahkan kunjungi tautan berikut :  https://online.fliphtml5.com/zqllp/xvrs/

Untuk mencermati secara langsung dalam putusan MK, saudara dapat melihat putusan-putusan MK terdahulu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Bupati, Gubernur, Walikota) pada tautan berikut:

http://search.mkri.id/?case_type=%5B%22php.bup%22%2C%22php.kot%22%2C%22php.gub%22%5D&type=%22v0.trialrulings.mk.hukumonline.com%22

Substansi permohonan Pemohon (dalam perkara yang telah diputus MK) dapat dilihat pada bagian DUDUK PERKARA sedangkan pendapat majelis hakim dapat dilihat pada bagian PERTIMBANGAN HUKUM

Terima kasih

Terimakasih atas Pertanyaannya. 

Berdasarkan Pasal 3 (1) PMK No. 6 Tahun 2020 disebutkan: "

"Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;
b. Termohon; dan
c. Pihak Terkait."

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMK No. 6 Tahun 2020 disebutkan,  "Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/Kota."

Sementara dalam Pasal 4 (4) PMK No. 6 Tahun 2020 disebutkan, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon."

Artinya dalam sengketa hasil Pilkada, tidak digunakan istilah tergugat, melainkan Termohon. adapun calon terpilih dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PMK No. 6 Tahun 2020.

Demikian, Salam Konstitusi

Terimakasih atas pertanyaanya, berdasarkan PMK No 6 Tahun 2020 pada Pasal disebutkan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih."

Artinya, pada pokoknya yang dijadikan dalil permohonan adalah hal-hal yang berkaitan dengan penetapan suara yang mempengaruhi keterpilihan.

Demikian, salam konstitusi.

Terimakasih atas pertanyaannya, saat ini di sistem terdapat 2 permohonan dari Kabupaten Waropen.

Bapak dapat memantau perkara perselisihan hasil pilkada melalui laman mkri.id pada menu pilkada serentak 2020.

atau https://www.mkri.id/index.php?page=web.EForm2020

Demikian, Salam Konstitusi

Selamat Siang Bapak Muhammad Rahman.

Seluruh permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon dapat diakses dan diunduh melalui laman mkri.id

https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4

Ketik nama daerah pada kotak pencarian setelah bapak masuk pada portal Pilkada Serentak 2020.

Sekian,

Terima Kasih

baik, terimakasih bapak Rahman atas pertanyaannya.

berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan terhadap permohonan yang diajukan secara offline ataupun online pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonannya. 

hal ini menjadi pilihan bagi pemohon, apabila masih ada kekuranglengkapan maka dapat melengkapi dan perbaiki selama dalam tenggang waktu, dan apabila pemohon sudah merasa cukup lengkap maka berdasarkan Pasal 16 PMK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan akan dicatat dalam e brpk dan diunggal ke laman MKRI. panitera akan menerbitkan ARPK dan menyampaikan kepada pemohon atau kuasanya. 

Terhadap pertanyaan dari Bapak Yadi Duwila, berdasarkan arahan Pimpinan kami sampaikan sebagai berikut:

1) Pasal 15 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menentukan:

(1) Kepaniteraan memeriksa perbaikan dan kelengkapan Permohonan, setelah Pemohon menyampaikan dan/atau tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan sesuai dengan waktu yang terlah ditentukan;

(2) Panitera menerbitkan HPKP3 setelah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan dan kelengkapan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan dicatat dalam HPKP3.

2) Penerbitan HPKP3 hanya diperuntukan untuk keperluan internal dan tidak disampaikan kepada publik;

3) Hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Panal Hakim pada sidang pendahuluan.

Sekian, terima kasih.

Selamat sore, mohon maaf, ada yang dapat kami bantu?

Jika hendak melakukan konsultasi, dapat dilakukan secara online melalui:

- aplikasi simpel.mkri.id; 

- menu konsultasi pada lamanmkri.id; atau 

- menu Hubungi MK;

- serta telepon 021-2352 9000

Demikian, salam konstitusi