Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Selasa, 07 Februari 2023 15:12:14 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Pemohon: Hartono Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 20/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Rabu, 01 Februari 2023 13:37:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pemohon: Rega Felix Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2122/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 18/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Senin, 30 Januari 2023 11:17:50 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Pemohon: Nandang Rakhmat Gumilar (Pemohon I), Bayu AlHafizh Nurhuda (Pemohon II), Achmad Rizki Zulfikar (Pemohon III), Muhammad Alfian (Pemohon IV), dan Sofyan Hadimawan (Pemohon V) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 19/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Kamis, 26 Januari 2023 06:11:41 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 17/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Rabu, 25 Januari 2023 14:29:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pemohon: Eliadi Hulu, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2121/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 15/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima; 2. Menyatakan permohonan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) gugur; 3. Menyatakan permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima; 4. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.
Rabu, 25 Januari 2023 12:53:16 WIB	Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pemohon: 1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, yang diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon I; 2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Wiwit Widuri, S.H., M.H. (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon II; 3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon III; 4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Arif Minardi (Ketua Umum) dan Ir Idrus (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon IV; 5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan, S.H., M.M. (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon V; 6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, yang diwakili oleh M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie, A.Md (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon VI; 7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, yang diwakili oleh Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon VII; 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, yang diwakili oleh Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon VIII; 9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, yang diwakili oleh Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon IX; 10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon X; 11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon XI; 12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Zulkhair (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon XII; 13. Serikat Buruh Sejahtera Independen`92, yang diwakili oleh Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris), sebagai Pemohon XIII; Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 5 April 2023 Pemerintah: Keterangan Presiden, DAB, Surat Kuasa Khusus Presiden, SK Substitusi, dan Bukti PK-1 (Perkara 14 & 22/PUU-XXI/2023) Pemerintah: Keterangan Presiden (Perkara 14 & 22/PUU-XXI/2023)	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 14/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Jumat, 20 Januari 2023 20:35:15 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dalam hal ini diwakili oleh Gede Pasek Suardika (Ketua Umum) dan Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 16/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Senin, 16 Januari 2023 13:34:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Pemohon: Moch. Ojat Sudrajat S. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2120/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 13/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Jumat, 13 Januari 2023 09:55:53 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 12/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Rabu, 11 Januari 2023 12:27:57 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pemohon: Umar Husin (Pemohon I), Zentoni (Pemohon II), Sahat Tambunan (Pemohon III), dan Paulus Djawa (Pemohon IV). Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 11/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Rabu, 11 Januari 2023 03:34:59 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemohon: Andi Redani Suryanata, Abdullah Ariansyah, Muhammad Ridwan, Muhammad Nurfaldi Hanafi, M. Rony Syamsuri, dkk. Kuasa Pemohon: Zico LDS dan Dixon Sanjaya	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 10/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Selasa, 10 Januari 2023 14:41:46 WIB	Pengujiaan Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Pemohon: Patuan Siahaan (Pemohon I), Tyas Muharto (Pemohon II), dan Poltak Manullang (Pemohon III) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 9/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Senin, 09 Januari 2023 12:04:28 WIB	Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pemohon: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dalam hal ini diwakili oleh Elly Rosita Silaban (Presiden) dan Dedi Hardianto (Sekretaris Jenderal) Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 4 April 2023	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 6/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Senin, 09 Januari 2023 03:32:58 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemohon: Fernando Manullang (Pemohon I), Dina Listiorini (Pemohon II), Eriko Fahri Ginting (Pemohon III), dan Sultan Fadillah Effendi (Pemohon IV) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 7/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kamis, 05 Januari 2023 12:08:44 WIB	Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pemohon: Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H. , Siti Badriyah, S.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H., Jati Puji Santoso, Syaloom Mega G. Matitaputty, Ananda Luthfia Rahmadhani, Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H, Muhammad Saleh, S.H., M.H, dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) yang diwakili oleh Adbda Khair Mufti (Ketua Umum) dan Muhammad Hafidz (Sekretaris Umum) Kuasa Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk Pihak Terkait: Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung (PT- YLBH GKI) tanggal 12 Februari 2023 Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 7 Maret 2023 Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden DPR: Keterangan DPR tanggal 27 Maret 2023 (Perkara No 5 & 6/PUU-XXI/2023) Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 4 April 2023 Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden, DAB Tambahan, dan Bukti PK-5 sd PK-15 (Perkara 5 & 6/PUU-XXI/2023) Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden I dan II (Perkara 5 & 6/PUU-XXI/2023) DPR: Keterangan DPR tanggal 27 Maret 2023 (Perkara No 5 & 6/PUU-XXI/2023)	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 5/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Dalam provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam pokok permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Senin, 19 Desember 2022 14:30:43 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung	Pemohon: Ihda Misla Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 3/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Senin, 19 Desember 2022 13:44:00 WIB	Pasal 7 ayat (1) huruf b serta penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pemohon: Trijono Hardjono, Muhammad Afif Syairozi, Salyo Kinasih Bumi, Hendrikus Rara Lunggi, Muhammad Fajar Ar Rozi, Abdul Ghofur, dan Fredikus Patu Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 2119/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 8/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Senin, 19 Desember 2022 08:17:52 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 1/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kamis, 15 Desember 2022 21:26:09 WIB	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	Pemohon: Drs. Edi Damansyah, M.Si. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 2/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Kamis, 15 Desember 2022 09:47:49 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Herifuddin Daulay Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 4/PUU-XXI/2023 (Permohonan Terakhir)	Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 84