Pengajuan Permohonan

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PUU

Sistematika Permohonan PUU
 
   
79
24
Jun
2024
17:21 
Pokok Perkara
:
Permohonan Permohonan Pengujian secara Materiil (judicial review) pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LNRI Tahun 2024 Nomor 77, TLNRI Nomor 6914) terhadap pasal 1 ayat (2) dan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
SULWAN, dkk.
Dokumen
:
78
26
Jun
2024
09:00 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Enika Maya Oktavia(Pemohon I), Rizki Maulana Syafei (Pemohon II), Faizal Nasirul Haq (Pemohon III) dan Tsalis Khoirul Fatna (Pemohon IV)
Dokumen
:
77
24
Jun
2024
09:53 
Pokok Perkara
:
Permohonan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Dr. Dian Fitri Sabrina,S.H.,M.H (Pemohon I), Prof. Dr. Muhammad, S.IP.,M.Si (Pemohon II), S.Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H (Pemohon III) dan Dr. Muhammad Saad, M.A (Pemohon IV)
Dokumen
:
76
21
Jun
2024
14:30 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang terahir di ubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undnag-undangn Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Dr. Ir. John Gunung Hutapea, M.M. (Pemohon I); Deny Panjaitan (Pemohon II); Saibun Kasmadi Sirait (Pemohon III),; dan Elvis Sitorus, S.H.
Dokumen
:
75
18
Jun
2024
23:35 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Pemohon
:
Leonardo Olefins Hamonangan., S.H. (Pemohon I) dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H. (Pemohon II)
Dokumen
:
74
13
Jun
2024
09:29 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Pemohon
:
Maribati Duha
Dokumen
:
73
12
Jun
2024
08:47 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon
:
Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D. (Pemohon I), Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. (Pemohon II), dan Mario Angkawidjaja, S.H. (Pemohon III).
Dokumen
:
72
10
Jun
2024
21:53 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Pemohon
:
Herifuddin Daulay
Dokumen
:
71
10
Jun
2024
14:48 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Pemohon
:
Rega Felix
Dokumen
:
70
11
Jun
2024
15:50 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon
:
H. Isdianto, S. Sos. M.M.
Dokumen
:
69
11
Jun
2024
11:28 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
A. Fahrur Rozi (Pemohon I) dan Antony Lee (Pemohon II)
Dokumen
:
67
05
Jun
2024
13:05 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
Pemohon
:
Hukman Reni
Dokumen
:
65
06
Jun
2024
14:08 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materil Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Pemohon
:
Bansawan
Dokumen
:
64
06
Jun
2024
11:04 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Pemohon
:
Taufiqurrahman, S.H.
Dokumen
:
63
31
May
2024
13:27 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Sandy Yudha Pratama Hulu (Pemohon I) dan Stefanie Gloria (Pemohon II)
Dokumen
:
62
28
May
2024
13:47 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Novel, S.I.K, M.H., dkk.
Dokumen
:
61
28
May
2024
09:54 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Novel, S.I.K., M.H.
Dokumen
:
59
20
May
2024
13:48 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Pemohon
:
Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H. Mewakili Badan Hukum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
Dokumen
:
58
20
May
2024
14:48 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Pemohon
:
Ir. Pranoto, M.M. (pemohon I) dan Drs. Dwi Agung (Pemohon II)
Dokumen
:
57
13
May
2024
19:57 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si., Rudi Andries, S.T., M.B.A., Desy Natalia Kristanty, S.H., Marlon S.C. Kansil, S.Pi., M.Si., dan Dr. Meity Anita Lingkani, M.B.A.
Dokumen
:
56
13
May
2024
12:57 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
Zulferinanda, S.T., M.Si.
Dokumen
:
54
23
Apr
2024
09:24 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
Pemohon
:
Ratna Kumala Sari, S.H., M.H.
Dokumen
:
48
26
Mar
2024
11:17 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Pemohon
:
Ratri Aisa Wulandari
Dokumen
:
47
27
Mar
2024
09:59 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Pemohon
:
Rega Felix
Dokumen
:
40
21
Mar
2024
20:24 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemohon
:
Moch. Imam Djauhari
Dokumen
:
38
19
Mar
2024
16:08 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemohon
:
Anisitus Amanat, S.H.
Dokumen
:
33
06
Mar
2024
11:58 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Pemohon
:
Jovi Andrea Bachtiar, S.H.
Dokumen
:
31
23
Feb
2024
20:25 
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
Enika Maya Oktavia, dll.
Dokumen
:

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan SKLN

Sistematika Permohonan SKLN
 
   

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PHPKADA

Sistematika Permohonan PHPKADA
 
   

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.


Contoh Permohonan PHPU

Sistematika Permohonan PHPU