Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
28
Jul
2016
10:33 WIB
Nomor
:
106/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 80 huruf j] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Abraham Pelamonia, dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230217
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 80 huruf j] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jul
2016
10:16 WIB
Nomor
:
92/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 40 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230195
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 40 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Jul
2016
10:05 WIB
Nomor
:
32/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Ikhwan Fahrojih 2. Aris Budi Cahyono 3. Muadzim Bisri
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230300
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
14
Jul
2016
11:34 WIB
Nomor
:
34/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang [Pasal 12]
Pemohon
:
    1. Hofni Simbiak; 2. Robert D Wanggai; dan 3. Benyamin Wayangkau Kuasa Pemohon: Yance Salambauw, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230239
Kata Kunci
:
Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
14
Jul
2016
11:11 WIB
Nomor
:
5/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [Pasal 60]
Pemohon
:
    1. Mamiq Pahri alias Haji Zaenal Aripin; 2. Nuraini; 3. Fahrurrozi, dkk Kuasa Pemohon: Abdul Wahab, S.H., dan Afdaludin, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230231
Kata Kunci
:
Pengujian UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
File Pendukung
:
14
Jul
2016
11:11 WIB
Nomor
:
23/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 1 angka 22] dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial [Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 11, angka 12, Pasal 2 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 86, Pasal 110, Pasal 114, dan Pasal 115]
Pemohon
:
    1. Joko Handoyo; 2. Wahyudi; 3. Rusdi Hartono, dkk Kuasa Pemohon: Andika Hendrawanto, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima dan Gugur)
Di Unduh
:
230289
Kata Kunci
:
Pengujian UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
File Pendukung
:
14
Jul
2016
10:50 WIB
Nomor
:
112/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]
Pemohon
:
    Pungki Harmoko
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230313
Kata Kunci
:
Pengujian UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
File Pendukung
:
14
Jul
2016
10:43 WIB
Nomor
:
90/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 69]
Pemohon
:
    R.J. Soehandoyo Kuasa Pemohon: Adi Warman, S.H., M.H., MBA.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230395
Kata Kunci
:
Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
File Pendukung
:
14
Jul
2016
10:24 WIB
Nomor
:
44/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Penafsiran Unsur ke-2 Pasal 149 ayat (1)]
Pemohon
:
    Marigun Rasyid Kuasa Pemohon: Abdul Rahman, S.H., M.H. dan Suriadi Tahir, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
230185
Kata Kunci
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
File Pendukung
:
14
Jul
2016
10:19 WIB
Nomor
:
19/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa [Pasal 34 ayat (3)]
Pemohon
:
    Frederick Rachmat Kuasa Pemohon: Benny Batubara, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230197
Kata Kunci
:
Pengujian UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
File Pendukung
:
< 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 ... 181 >