Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
23
May
2017
13:54 WIB
Nomor
:
17/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Suprayitno
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230154
Kata Kunci
:
pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
May
2017
13:48 WIB
Nomor
:
12/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian dan Penilaian atas Keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Sarjito, dkk
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
230173
Kata Kunci
:
Pengujian dan Penilaian atas Keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
05
Apr
2017
15:45 WIB
Nomor
:
9/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dr. Ahars Sulaiman, S.H., M.H., M.Kn Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230191
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
05
Apr
2017
15:33 WIB
Nomor
:
102/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Fedhli Faisal Kuasa Pemohon : Resa Indrawan Samir, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230340
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
File Pendukung
:
05
Apr
2017
15:20 WIB
Nomor
:
87/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Dendy Prayitno 2.Hendrik Bode 3.Kadari 4.Sutrisno 5.Soewandi 6.Yoppi Mamesah 7.Sunowo 8.Mochammad Subekti 9.M. Sholikin 10.Usman 11.Adi Susanto 12.Wagiman Hadi Prajitno 13.Moch. Sarbini Kuasa Pemohon : Chamdani, S.H. S.E., M.Si., dkk
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
230096
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
File Pendukung
:
05
Apr
2017
15:14 WIB
Nomor
:
137/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI 2.Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara 3.Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh 4.Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 5.Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung 6.Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi 7.Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 8.Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung 9.Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 10.Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 11.Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 12.Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat 13.Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 14.Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 15.Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 16.Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 17.Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur 18.Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur 19.Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali 20.Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah 21.Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230296
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
File Pendukung
:
05
Apr
2017
14:11 WIB
Nomor
:
132/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Robby Abbas Kuasa Pemohon : Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230483
Kata Kunci
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
File Pendukung
:
05
Apr
2017
13:47 WIB
Nomor
:
8/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Rusdi 2.Arifin Nur Cahyono Kuasa Pemohon : Budi Satria Dewantoro, S.H.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230163
Kata Kunci
:
Pengujian Pasal 38 ayat (1) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:23 WIB
Nomor
:
2/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Suta Widhya, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230245
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:11 WIB
Nomor
:
109/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Gusti Kanjeng Ratu Hemas 2.Djasarmen Purba, S.H. 3.Ir. Anang Prihantoro 4.Marhany Victor Poly Pua Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230197
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
File Pendukung
:
< 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 ... 181 >