Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
31
Aug
2021
11:04 WIB
Nomor
:
36/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Moch Ojat Sudrajat S
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230388
Kata Kunci
:
Pengadilan yang berhak mengadili gugatan terkait informasi publik
File Pendukung
:
31
Aug
2021
10:58 WIB
Nomor
:
35/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Moch Ojat Sudrajat S
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230489
Kata Kunci
:
warga masyarakat yang dirugikan, upaya administratif, putusan pejabat pemerintahan
File Pendukung
:
31
Aug
2021
10:53 WIB
Nomor
:
30/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Moch Ojat Sudrajat S
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230478
Kata Kunci
:
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden
File Pendukung
:
31
Aug
2021
10:48 WIB
Nomor
:
22/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1. Yayasan Auriga Nusantara, yang diwakili oleh Timer Manurung (selaku Ketua Pengurus), Syahrul Fitra (selaku Sekretaris Pengurus), dan Triana Ramdani (selaku Bendahara Pengurus) sebagai Pemohon I; 2. Perkumpulan Kaoem Telapak, yang diwakili oleh Mardi Minangsari (selaku Ketua Pengurus) dan Wishnu Tirta Setiadi (selaku Wakil Ketua Pengurus) sebagai Pemohon II.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230368
Kata Kunci
:
Pembatasan ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang hanya di atas 4 tahun, Pembatasan Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
File Pendukung
:
31
Aug
2021
10:43 WIB
Nomor
:
18/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pancasila
Pemohon
:
    Muhamad Taufiq, S.Kom.
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
230480
Kata Kunci
:
Ketentuan UUD 1945 yang tidak dapat menjangkau perbuatan perusakan alam yang terjadi di Indonesia
File Pendukung
:
31
Aug
2021
10:38 WIB
Nomor
:
148/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021
Pemohon
:
  1. H. Hendrajoni, SH., MH
  2. Hamdanus, S. Fil.I., M.Si
Amar Putusan
:
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
233074
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan
File Pendukung
:
30
Jul
2021
16:02 WIB
Nomor
:
146/PHP.GUB-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021
Pemohon
:
    Prof H Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. & Drs H DIFRIADI
Amar Putusan
:
Dalam Eksepsi:
  1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
  2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
Dalam Pokok Permohonan:
  1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021;
  3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
232896
Kata Kunci
:
PSU Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
File Pendukung
:
30
Jul
2021
15:05 WIB
Nomor
:
141/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021
Pemohon
:
    H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST & FAIZAL AMRI SIREGAR, ST
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231079
Kata Kunci
:
PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu
File Pendukung
:
30
Jul
2021
14:18 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melawan Presiden Republik Indonesia
Pemohon
:
    1. Majelis Rakyat Papua (MRP), selaku Pemohon I; dan
    2. Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), selaku Pemohon II.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
232135
Kata Kunci
:
Kewenangan mengusulkan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
File Pendukung
:
30
Jul
2021
14:10 WIB
Nomor
:
28/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala, dan Tri Artining Putri
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230457
Kata Kunci
:
Kebijakan pengangkatan pegawai serta penyidik KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
File Pendukung
:
< 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 ... 417 >