Yth. Sdr. Gerit Elisa Mou

Terima kasih atas pertanyaannya. Namun demikian, data atau informasi yang Saudara minta bukanlah domain Mahkamah Konstitusi. Kami sarankan Saudara untuk menghubungi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh data atau informasi yang dimaksud.

Terima kasih. Semoga bermanfaat.

Yth. Sdri. Zahrotul Oktaviani

Terima kasih atas pertanyaannya. Mahkamah Konstitusi membuka lowongan bagi tenaga penerjemah Bahas Inggris dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pria/Wanita usia maksimal 35 tahun
2. Pendidikan min. S1 semua jurusan atau D3 dengan IPK min. 3, lebih disukai berlatar belakang sastra inggris
3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Berpengalaman di bidang jurnalistik menjadi nilai tambah.
4. Pengalaman min. 1 tahun
5. Sanggup bekerja dengan deadline ketat, mobilitas tinggi dan mampu bekerja dalam tim.
6. Bersedia bekerja full time
7. TOEFL minimal 550

Apabila Saudara berminat, kami persilahkan untuk mengirimkan lamaran dan contoh tulisan melalui email [email protected] dengan subjek PENERJEMAH. Lamaran dikirim paling lambat 10 Mei 2017.

Terima kasih, semoga bermanfaat.

Yth. Sdr. Sugiyanto

Terima kasih atas pertanyaannya. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memberikan pendapat hukum atas hal yang Saudara tanyakan. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memberikan pendapat hukum melalui Putusan bersadarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan. Oleh karena itu, kami tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut melalui forum ini.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Dona Riska Chandra

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk memahami putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 kami persilahkan Saudara untuk membaca dan mencermati putusan tersebut yang bisa diunduh pada tautan berikut: di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan003PUUIV2006ttgUUPTPK.pdf

Adapun perkara Nomor 25 tahun 2017 sebagaimana yang Saudara maksud, hingga saat ini perkara tersebut belum pernah diajukan. Kami menduga, Saudara salah menuliskan nomor perkara yang Saudara tanyakan. Kiranya Saudara dapat menuliskan ulang nomor perkara yang dimaksud.

Terima kasih.

Yth. Sdri Dwi Alfiana

Kiranya Saudari dapat menjelaskan lebih lanjut terkait permohonan data/informasi yang Saudara maksud. Seperti menyebutkan nomor perkara yang dicari serta data apa yang dibutuhkan.

Terima kasih

Yth. Sdr. Ridwan, ST

Terima kasih atas pertanyaannya. Namun mohon maaf, MK tidak dapat memberikan saran atau masukan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi karena bukan menjadi kewenangan MK. Kami sarankan Saudara dapat berkonsultasi dengan penasihat/konsultan hukum atau akademisi yang terkait dengan bidang ilmunya.

Sebagai informasi Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sealin itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) penghianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terima kasih

Yth. Sdri. Gerit Elisa Mou

Terima kasih atas pertanyaannya. Namun demikian informasi atau data yang Saudari minta bukanlah domain Mahkamah Konstitusi. Kami sarankan Saudari untuk menghubungi badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Kementerian Hukum dan HAM guna mendapatkan data atau infomasi dimaksud.

Terima kasih.

Yth. Sdri. Eva Chrisviani

Terima kasih atas pertanyaan Saudari.

Perpustakaan MK terbuka bagi siapapun yang mau berkunjung, baik untuk penelitian maupun menambah referensi.

Saudara dapat mengunjungi perpustakaan MKRI di lantai 8 Gedung MK pada jam kerja (Senin-Jumat, Pukul 08.00 -16.00 WIB).

Terima kasih

Yth. Sdr. Isnawati

Saudara dapat mengunduh risalah sidang perkara nomor 32/PUU-XIII/2015 dilaman MK.

Berikut kami lampirkan link downloadnya :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&cari=32%2FPUU-XIII%2F2015

Terima kasih

Yth. Sdri Evi Chrisviani,

Untuk mencari dan mengunduh artikel yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi terbitan Mahkamah Konstitusi, silahkan mengunjungi laman berikut: http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/index. 

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara PTIK MK, dapat juga diunduh melalui laman berikut: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Penelitian&pages=1&menu=7. 

Semoga bermanfaat untuk skripsinya.

Terima kasih.