Nomor

:

10/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232042

Kata Kunci

:

KUHP, pidana mati, tindak pidana korupsi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

7/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231782

Kata Kunci

:

tindak pidana penyerangan kehormatan dan penghinaan presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

1/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232863

Kata Kunci

:

KUHP, pencemaran nama baik

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

119/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

232448

Kata Kunci

:

majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia,konsil kedokteran Indonesia, keputusan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, gugatan perdata dan pidana, menteri, pengangkatan anggota MKDKI

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

118/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapnya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status

:

Mengabulkan Sebagian

Di Unduh

:

232772

Kata Kunci

:

daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

117/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

232572

Kata Kunci

:

persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

115/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231950

Kata Kunci

:

cakupan wilayah, batas wilayah, Tambrauw, Manokwari, 127/PUU-VII/2009

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

109/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

233001

Kata Kunci

:

perlindungan ahli dari tuntutan hukum

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

105/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231913

Kata Kunci

:

impor daging, impor hewan dari negara yang tidak bebas panyakit hewan menular

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

86/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

233232

Kata Kunci

:

daluwarsa penuntutan, daluwarsa seumur hidup, pertangganjawaban negara, setelah daluwarsa

File Pendukung

:

Klik Disini