Nomor

:

93/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

235127

Kata Kunci

:

dungu, mata gelap, sakit otak, keborosan, disabilitas mental, disabilitas intelektual, pengampuan, KUH Perdata, cakap, tidak cakap

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

60/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dalam provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam pokok permohonan: Menolak permohonan Pemohon.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

233374

Kata Kunci

:

pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

56/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

233699

Kata Kunci

:

masa jabatan presiden dan wakil presiden

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

21/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

233128

Kata Kunci

:

upaya keberatan terhadap keputusan MKDKI

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

121/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

236805

Kata Kunci

:

usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

53/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

233451

Kata Kunci

:

masa jabatan dan periodesasi masa jabatan pengurus parpol

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

52/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

233116

Kata Kunci

:

prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

120/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

233111

Kata Kunci

:

akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota, Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017, pemilu serentak, penyelenggaraan pemilu, proses rekrutmen anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota, tahapan pemilu

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

57/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 57/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

231693

Kata Kunci

:

pengembalian kerugian keuangan negara, alasan penghapus pidana, korupsi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

114/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

235529

Kata Kunci

:

sistem pemilihan umum, proporsional dengan daftar terbuka, komponen seleksi Pemilu

File Pendukung

:

Klik Disini