Nomor

:

75/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231874

Kata Kunci

:

larangan rangkap jabatan, partai politik, pendiri dan pengurus

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

73/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232130

Kata Kunci

:

kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

68/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232253

Kata Kunci

:

masa jabatan pimpinan KPK, keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

65/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Status

:

Mengabulkan Sebagian

Di Unduh

:

232327

Kata Kunci

:

larangan kampnye pemilu, kampnye di tempat ibadah

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

30/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

232103

Kata Kunci

:

syarat rekrutmen Jaksa Agung, jabatan non politik, checks and balances

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

70/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232364

Kata Kunci

:

kewenangan penyidikan kejaksaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

69/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

233237

Kata Kunci

:

periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

64/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231889

Kata Kunci

:

advokat sebagai tersangka, perintangan penyidikan, UU Tipikor, “menabrak”, permohonan kabur

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

63/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232169

Kata Kunci

:

bunga/interest, KUH Perdata, perbankan konvensional, perbankan syariah, perjanjian utang piutang, riba

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

62/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

232699

Kata Kunci

:

masa jabatan kepala daerah, basis penghitungan, masa jabatan, tahun pemilihan, pelantikan, pengucapan sumpah, pembatasan masa jabatan, pilkada serentak

File Pendukung

:

Klik Disini