Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
15
Feb
2005
00:00 WIB
Nomor
:
069/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pasal UUD 1945
Pemohon
:
    Bram Mannapo
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
232503
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; ; Corruption investigation – Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Asas Retroaktif; Asas berlaku surut; PT. Putera Pobiagan Mandiri.
File Pendukung
:
21
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
002/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi
Pemohon
:
    Dorma H. Sinaga, SH, Ketua Umum APHI Cs
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
233298
Kata Kunci
:
Energy industries-law and legislation; Natural gas-law and legislation; Petroleum-law and legislation; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).
File Pendukung
:
17
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
053/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pemohon
:
    Marto Sumartono
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
232178
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; Marto Sumartono; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; BPHTB; tanah dan bangunan; Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; Hak Pengelolaan; wajib pajak; UUPA; pengembang; HPL; pelepasan hak; pemerintah; prinsip kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; tanah negara; UUPA.
File Pendukung
:
17
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
064/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 74 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    Sofyan Martabaya, SH. Asir, SE.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
-
Di Unduh
:
231118
Kata Kunci
:
UU Mahkamah Konstitusi; Ditarik kembali; Ketetapan
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
022/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
    Ir. Januar Muin, Ir. David Tombeg
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
232695
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
021/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
    Ir. Achmad Daryoko, M. Yunan Lubis, SH
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
232999
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
001/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
    Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
231858
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; Ketenagalistrikan; Organization Standing; dikuasai oleh negara; Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia;unbundling; privatisasi; cabang produksi yang penting bagi negara; efisiensi berkeadilan; kemakmuran rakyat; BUMN; Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Energy industries-law and legislation; Electric utilities-Law and legislation - Indonesia.; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Unbundling system; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).
File Pendukung
:
13
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
006/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
:
    Tongat, SH, Mhum Sumali, SH, MH A. Fuad, SH, Msi
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
-
Di Unduh
:
231586
Kata Kunci
:
UU No. 18 Tahun 2003; Advokat; Tongat; Sumali; A. Fuad; Rektor Universitas Muhammadiyah Malang; Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM); lembaga nirlaba; pelayanan hukum masyarakat; Pasal 31; keterampilan hukum mahasiswa; kegiatan praktisi hukum; konsultasi; advokasi; litigasi; bantuan hukum; jasa hukum; profesi advokat; pengacara (verplichte procureurstelling).
File Pendukung
:
13
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
004/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pemohon
:
    Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
231877
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; Cornelio Moningka Vega; Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pajak; pemerintah; wajib pajak; pengadilan; peradilan; kekuasaan kehakiman; sengketa pajak; putusan; mahkamah agung; mahkamah konstitusi; peradilan tata usaha negara; peradilan umum; peradilan militer; peradilan agama;
File Pendukung
:
12
Nov
2004
00:00 WIB
Nomor
:
068/SKLN-II/2004
Pokok Perkara
:
Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009
Pemohon
:
    Prof Dr.Ir.Ginanjar Kartaasasmita (D P D)
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
232866
Kata Kunci
:
BPK; pemberhentian; pengangkatan; DPD; Presiden; lembaga negara
File Pendukung
:
< 1 ... 406 407 408 409 410 411 412 ... 417 >