Nomor

:

015/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231393

Kata Kunci

:

Pemohon Fatahilah Hoed Wadah tunggal organisasi advokat Organisasi advokat PAsal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat PAsal 28C ayat (1) dan ayat (2), PAsal 28F UUD 1945 kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

017/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

231073

Kata Kunci

:

Pemerintahan Daerah

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

011/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231055

Kata Kunci

:

Pemohon Amirudin dan Putut Aji Pusara, S.Kom; Menguji Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat b(1) UUD 1945; Pengadilan pajak; Wajib pajak; Pengujian UU Pajak terhadap UU Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, bukan terhadap UUD 1945.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

008/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231548

Kata Kunci

:

Pemohon Djoko Edhi Soejipto Abdurahman, menguji nPasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 22E, ayat (1) dan ayat b(2), Pasal 28C ayat 92), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Hak Recall Bertentangan Dengan Sumpah Anggota DPR/MPR; Pemberhentian oleh Partai Politik atas Keanggotaan di DPR bertentangan Dengan Hak-hak Konstitusional Seseorang.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

005/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

232977

Kata Kunci

:

Paulus Effendi Lotulung, S.H dkk, menguji Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2)dan ayat (3);ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat 93) dan Pasal ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Hakim Agung; hakim Mahkamah Konstitusi; Pasal 24B; Pasal 25 UUD 1945; Komisi Yudisial; Kekuasaan Kehakiman; Pengawasan Hakim; Pengawasan peradilan; Melakukan Pengawasan hakim; Perilaku Hakim; kehormatan, keluhuran martabat; Pengawasan Hakim Agung; pengertian perilaku hakim;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

010/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231283

Kata Kunci

:

Political Corruption Indonesia, Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Korupsi; Pemohon Masyarakat Hukum Indonesia, Menguji konsiderans "Menimbang" huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49, Pasal 63 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945; Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sesungguhnya lebih tepat jika dinilai sebagai kritik terhadap keberadaan maupun kinerja KPK, bukan terhadap konstitusionalitas UU KPK dalam konteks pengujian Undang-Undang; Permohonan Pemohon menjadi kabur karena terjadi pencampuradukan antara alasan judicial review dan legislative review.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

003/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

233094

Kata Kunci

:

Pemohon Ir. Dawud Djatmiko, menguji Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang kata percobaan) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembnerantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Korupsi Jakarta Outer Ring Road (JORR); Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Frasa "dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

009/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian UUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231784

Kata Kunci

:

Pemohon A.Wahyu Purwana, S.H., M.H, dkk, Menguji Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan ayat 92), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Ketentuan peralihan lazimnya memuat azas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya tetap diakui; Ketentuan peralihan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum; Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bukanlah bermaksud menyampuradukkan pengertian advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, melainkan sekedar pengakuan atas suatu status hukum lama.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

004/SKLN-IV/2006

Pokok Perkara

:

Sengketa Kewenangan anatar Drs. H.M. Saleh Manaf & Drs. Solihin Sari terhadap Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, DPRD Bekasi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231635

Kata Kunci

:

Sengketa Kewenangan; Drs. H.M. Saleh Manaf; Drs. Solihin Sari; Presiden RI; Menteri Dalam Negeri; DPRD Bekasi; tidak dapat diterima; niet ontvankelijk verklaard; Bupati Bekasi; Wakil Bupati Bekasi; Kabupaten Bekasi; otonomi; Pengesahan Pemberhentian; Pengesahan Pengangkatan;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

007/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231356

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004; Mahkamah Agung; Komisi Yudisial; pemberhentian; SP-3;

File Pendukung

:

Klik Disini