Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
21
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
023/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Kasdin Simanjuntak, S.H.; Yon Richardo, S.H.; Binoto Nadapdap.,S.H.,MH.; Darwis D. Marpaung,S.H; Paustinus Siburian, S.H., MH.; Abdul Razak Djaelani, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230716
Kata Kunci
:
Piutang Negara; Panitia Urusan Piutang Negara; Penyeleseian Hutang Bermasalah; Kredit Macet; Non Performing Loan.
File Pendukung
:
20
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
018/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Mayor Jenderal (Purn). H. Suwarna Abdul Fatah
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230903
Kata Kunci
:
Pemohon H. Suwarna Abdul Fatah Perintah penahanan Hukum Acara Pidana PAsal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 pranata penahanan hak asasi terdakwa atau tersangka pranata peradilan
File Pendukung
:
19
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
019/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Capt.Tarcisius Walla
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230796
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; Criminal Courts-Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor); Mulyana W Kusumah; Tempus delicti; Due process of law; Kekuasaan KPK; Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mulyana Wirakusumah; Nazaruddin Sjamsuddin; Capt. Tarcisius Walla; Independensi KPK; Lembaga Superbody, Pengertian Alam Kehendak; Wollen-Sollen; Penyadapan; Perekaman.
File Pendukung
:
19
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
016/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin; Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A.; Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira; Drs. Daan Dimara, M.A.; Dr. Chusnul Mar'iyah; Dr. Valina Singka Subekti, M.A.; Safder Yusacc, S.Sos., M.Si.; Drs. Hamdani Amin, M.Soc.Sc.; Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230795
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; Criminal Courts-Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor); Mulyana W Kusumah; Tempus delicti; Due process of law; Kekuasaan KPK; Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mulyana Wirakusumah; Nazaruddin Sjamsuddin; Capt. Tarcisius Walla; Independensi KPK; Lembaga Superbody, Pengertian Alam Kehendak; Wollen-Sollen; Penyadapan; Perekaman.
File Pendukung
:
19
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
012/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Drs. Mulyana Wirakusumah
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231057
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; Criminal Courts-Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor); Mulyana W Kusumah; Tempus delicti; Due process of law; Kekuasaan KPK; Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mulyana Wirakusumah; Nazaruddin Sjamsuddin; Capt. Tarcisius Walla; Independensi KPK; Lembaga Superbody, Pengertian Alam Kehendak; Wollen-Sollen; Penyadapan; Perekaman.
File Pendukung
:
07
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
006/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
231233
Kata Kunci
:
Pemohon Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, dkk Pasal 1 angka 9, PAsal 27, Pasal 44 Undang-Undang NOmor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan REkonsiliasi PAsal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan PAsal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pengadilan HAM AD HOc individual criminal responsibility
File Pendukung
:
07
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
020/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Drs. Arukat Djaswadi, K.H. Ibrahim, K.H.M. Yusuf Hasyim, H. Murwanto S, Drs. Moh. Said, Abdul Mun?im, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231229
Kata Kunci
:
Pemohon Drs. Arukat Djaswadi, dkk Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), PAsal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan REkonsiliasi Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pengadilan HAM berat
File Pendukung
:
06
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
013/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si.
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
231105
Kata Kunci
:
Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Hukum Pidana, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J UUD 1945
File Pendukung
:
06
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
022/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pandapotan Lubis
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230874
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
30
Nov
2006
00:00 WIB
Nomor
:
015/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
:
    Fatahilah Hoed, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231393
Kata Kunci
:
Pemohon Fatahilah Hoed Wadah tunggal organisasi advokat Organisasi advokat PAsal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat PAsal 28C ayat (1) dan ayat (2), PAsal 28F UUD 1945 kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
File Pendukung
:
< 1 ... 400 401 402 403 404 405 406 ... 417 >