Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
17
Apr
2007
00:00 WIB
Nomor
:
031/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
    Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231144
Kata Kunci
:
Pemohon Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 33 ayat (5), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Kewenangan pengaturan Komisi Penyiaran Indonesia kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
File Pendukung
:
17
Apr
2007
00:00 WIB
Nomor
:
030/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945 antara Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Presiden Republik Indonesia qq. Menteri Komunikasi dan Informatika.
Pemohon
:
    KOMISI PENYIARAN INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. S. Sinansari Ecip; Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D; Dr. H. Andrik Purwasito, D.E.A; Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi; Dr. Ade Armando, MS; Amelia Hezkasari Day, SS; Bimo Nugroho Sekundatmo, SE, M.S
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
232081
Kata Kunci
:
Lembaga Negara;KPI;DPR;Penyiaran,Komunikasi;Sengketa;Independen;Kewenangan
File Pendukung
:
12
Apr
2007
00:00 WIB
Nomor
:
029/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Jamilah Tun Saidah, Nuryanih, Siti Munawaroh, Rohmawati, Daniati, Esti Suryani, Martina Septi Mayasari, Deniyati, Sumiyati
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230839
Kata Kunci
:
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; calon TKI; International Labour Organization (ILO); Indonesia Manpower Watch; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
File Pendukung
:
12
Apr
2007
00:00 WIB
Nomor
:
028/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Jamilah Tun Saidah, Nuryanih, Siti Munawaroh, Rohmawati, Daniati, Esti Suryani, Martina Septi Mayasari, Deniyati, Sumiyati
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231011
Kata Kunci
:
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; calon TKI; International Labour Organization (ILO); Indonesia Manpower Watch; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
File Pendukung
:
10
Apr
2007
00:00 WIB
Nomor
:
7/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Rahmat
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230775
Kata Kunci
:
Penjelasan Pasal 95
File Pendukung
:
12
Mar
2007
00:00 WIB
Nomor
:
027/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945
Pemohon
:
    Drs. S. Pelima, selaku Ketua DPRD Poso, H. Abdul Munim Liputo, selaku Wakil DPRD Poso, Herry M. Sarumpaet, selaku Wakil Ketua DPRD Poso
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231625
Kata Kunci
:
Sengketa;Gubernur,UUD 1945;Undang-Undang;Pemilihan Umum;Kabupaten Poso,Bupati dan Wakil Bupati;Pemerintah Daerah
File Pendukung
:
12
Mar
2007
00:00 WIB
Nomor
:
1/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Drs. H. Endo Suhendo
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231125
Kata Kunci
:
Pemohon H. Endo Suhendo Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tenggang waktu pengajuan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
File Pendukung
:
22
Feb
2007
00:00 WIB
Nomor
:
021/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    ABPPTSI; Yayasan Yarsi; Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar; Yayasan Pendidikan Tinggi As-Syafi'iyah; Yayasan Wakaf UMI Makassar; Yayasan Trisakti; Yayasan Universitas Prof.Dr. Moestopo; YPLP-PGRI; YPLT-PT-PGRI; YPLT-IKIP-PGRI; YPLT-PT-PGRI; Yayasan Pembina
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231734
Kata Kunci
:
Education and state–Indonesia; Education–Indonesia; Educational law and legislation-Indonesia; Associations, institutions, etc.-Education; Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003; Pendidikan dan Negara; Badan Hukum Pendidikan; Yayasan Pendidikan.
File Pendukung
:
22
Feb
2007
00:00 WIB
Nomor
:
025/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Fathul Hadie Utsman; DR. Abd. Halim Suebahar, M.A.; DR. H. Abd. Kholiq Syafaat, M.A.; DR. M. Hadi Purnomo, MPd.; Dra. Sumilatun, M.M.; Dra. Hamdanah, M.Hum.; Drs. Zainal Fanani; Dra. Makmulah Harun, M.Pd.I; Sanusi Afand1, S.H. M.M.; Dra. Nurul Qomariyah,
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231112
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Guru; Dosen; pendidikan; Standar Nasional Pendidikan; pembangunan nasional; APBN; APBD; Kualifikasi; kompetensi; tunjangan; sertifikasi
File Pendukung
:
18
Jan
2007
00:00 WIB
Nomor
:
024/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Kombes. Pol. (Purn.) Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230998
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;Pemilu;hak pilih; diskriminatif
File Pendukung
:
< 1 ... 399 400 401 402 403 404 405 ... 417 >