Nomor

:

12/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UU 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230839

Kata Kunci

:

Perkawinan; poligami; hukum perkawinan islam; hukum islam; Perkawinan siri; kebebasan beragama; Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; Monogami; Perkawinan poligami; Pembatalan perkawinan; Hakim pengadilan agama; Diskriminasi; Hak beragama; ma'qulatul ma'na; Pasal 28J Ayat (1); Pasal 28J Ayat (2); Surat Al Ahzab Ayat 50; Hukum poligami; Surat An Nisa Ayat 3; Rifka Annisa Women Crisis Center

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

11/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231008

Kata Kunci

:

Pemohon Yusri Adrisoma Pasal 10 ayat (3), ayat (4), Penjelasan Pasal 10 dan Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Pembatasan Luas Tanah Pertanian hak eigendom

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

13/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230975

Kata Kunci

:

Nomor 26 Tahun 2000

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

5/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231127

Kata Kunci

:

Local elections-Indonesia; Local government-Indonesia; Political candidates-Indonesia-Lalu Ranggalawe-Calon perseorangan-Kabupaten Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat; Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perseorangan (Calon independent); Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 2004; Pemilihan Kepala Daerah. UU Pemda; UU Pemerintahan Daerah; UU 32 Tahun 2004; Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1); Pasal 59 ayat (3); Pasal 59 ayat (4); Pasal 59 ayat (5) huruf a; Pasal 59 ayat (5) huruf c; Pasal 59 ayat (6); Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3); Pasal 60 ayat (4); Pasal 60 ayat (5); Lalu Ranggalawe; DPRD Kabupaten Lombok Tengah; Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat; pemilihan kepala daerah; Pilkada; calon independen; calon perseorangan; calon non partai politik; hak untuk bebas dari diskriminasi; diskriminasi politik; Harun Alrasyid; Ibramsyah; Syamsudin Haris; Abdul Radjak; Faisal Basri; Totok P. Hasibuan; Arbi Sanit; calon independen pemilu; sistem kaderisasi; Ramli Hutabarat; International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR; kebijakan pembentuk undang-undang; open legal policy; opened legal policy; darurat ketatanegaraan; onrecht word recht; keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam; tindakan dalam keadaan darurat; tindakan darurat; syarat calon perseorangan; dibukanya calon perseorangan kepala daerah; dualism pencalonan kepala daerah; kekosongan hukum; rechtsvacuum; pendapat berbeda; dissenting opinion;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

6/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231193

Kata Kunci

:

Libel and slander- Indonesia– Cases; freedom of expression and opinion–Indonesia; Human rights - Indonesia; Criminal law; Indonesia-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Haatzai Artikelen; R. Panji Utomo; Badan Rehabilitasi Rekonstruksi-Aceh; Kebebasan berpikir dan berpendapat. Pemohon Dr. R. Panji Utomo; Pengujian Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 107 KUHP bertentangan dengan UUD 1945; Pasal 107, 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP tidak ada kerugian konstitusional; Pasal 154, dan Pasal 155 KUHP tidak menjamin kepastian hukum.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

4/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231177

Kata Kunci

:

Tempat praktik kedokteran, Pembatasan tempat praktik kedokteran, Sanksi pembatasan tempat praktik kedokteran.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

8/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231112

Kata Kunci

:

UU Bank Indonesia; BI; tidak dapat diterima-niet ontvankelijk verklaard; Hubungan Kausal-Causal Verband.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

10/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230805

Kata Kunci

:

ketetapan; H. Wahyudi, S.H; Endang Iskandar AR., B.A; LSM-IB; UU Kejaksaan; penarikan kembali; pencabutan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

026/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231055

Kata Kunci

:

Educational-law and legislation-Indonesia; Education and state Indonesia; Education-Indonesia-finance; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendidikan 20% dari APBN; Pendidikan dan negara; Indonesia. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2007.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

9/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230604

Kata Kunci

:

Pasal 58 huruf f

File Pendukung

:

Klik Disini