Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
24
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
4/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Robertus Kuasa Pemohon : Zairin Harahap, S.H., M.Si, dkk (PUSHAM UII)
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230731
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008; Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; Robertus; Hukuman Pidana Penjara; Undang-undang Pemda; Partisipasi politik; Mantan narapidana; Stigmatisasi; Hak pilih; Hak politik; Status mantan terpidana; Pencabutan hak hukum; Jabatan publik
File Pendukung
:
20
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
8/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Fredek Kasale Pemohon 2 : Chrestian Waileruny Pemohon 3 : Simon Wasia Pemohon 4 : Drs. Herkop Maatoke Pemohon 5 : Drs. Hi. A. Laitupa Pemohon 6 : Ali Ely Pemohon 7 : Ny. Halidja Polanunu Pemohon 8 : Yusuf Laisouw, S.Ag, MK., M.Si
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230746
Kata Kunci
:
Undang-undang nomor 40 tahun 2003; Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur; Kabupaten Seram Bagian Barat; Kepulauan Aru; Provinsi Maluku; Raja negeri sahalu; Raja negeri samasuru; Raja negeri wasia; Raja negeri sanahu; Raja negeri ureng; Raja negeri asilulu; Raja negeri wakasihu; Raja larike; Penarikan kembali
File Pendukung
:
20
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
1/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Pemohon
:
    Pemohon : Gustian Djuanda
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230894
Kata Kunci
:
UU Pajak Penghasilan; Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU UU Pajak Penghasilan; Penghasilan Tidak Kena Pajak pertahun; Penghasilan Kena Pajak; Zakat yang Diterima; Badan Amil Zakat; Lembaga Amil Zakat; Zakat atas Penghasilan yang Nyata-Nyata Dibayarkan; Dibayarkan Kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat
File Pendukung
:
17
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
5/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Januardi S. Hariwibowo, S.H. RA. Made Damayanti Zoelva, S.H. Bayu Prasetio, S.H., M.H. Irman Sukardi, S.H. Abdulllah, S.H.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230392
Kata Kunci
:
Perseroan terbatas; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007; Ikatan Notaris Indonesia; Penarikan permohonan; Perubahan pasal
File Pendukung
:
24
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
32/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Tarman Azzam, dkk Kuasa Pemohon Torozatulo Mendrofa, S.H. LKBH PWI Pusat
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230730
Kata Kunci
:
Penyiaran;Pemohon;Pers;Undang-Undang;Lembaga;Informasi
File Pendukung
:
18
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
52/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Partai Bulan Bintang
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230446
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sistem Orde Baru yang otoriter; hak rakyat adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya; Perbedaan Negara Otoriter dan Demokrasi; Ciri lain yang menonjol dalam Negara Otoriter; Pemerintah tidak terlibat dalam membuat Undang-Undang; Peran Partai Politik; tidak akan ada Negara tanpa warga Negara; kudeta terhadap pemerintahan dilakukan tanpa mengubah Negara; partai adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat; Parlementer VS Presidensial; Pemilu Dagang Sapi; Partai politik bertindak sebagai calo politik; Kartel Kekuasaan Partai-Partai Politik Warisan Orde Baru; sistem kenegaraan yang otoriter; silent revolution; hak partai politik tidak boleh melampaui hak warga Negara
File Pendukung
:
18
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
51/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Saurip Kadi
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230417
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sistem Orde Baru yang otoriter; hak rakyat adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya; Perbedaan Negara Otoriter dan Demokrasi; Ciri lain yang menonjol dalam Negara Otoriter; Pemerintah tidak terlibat dalam membuat Undang-Undang; Peran Partai Politik; tidak akan ada Negara tanpa warga Negara; kudeta terhadap pemerintahan dilakukan tanpa mengubah Negara; partai adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat; Parlementer VS Presidensial; Pemilu Dagang Sapi; Partai politik bertindak sebagai calo politik; Kartel Kekuasaan Partai-Partai Politik Warisan Orde Baru; sistem kenegaraan yang otoriter; silent revolution; hak partai politik tidak boleh melampaui hak warga Negara
File Pendukung
:
18
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
59/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    DPP Hanura, PKN Partai Demokrasi Pembaruan, DPP Partai Indonesia Sejahtera, DPP Partai Buruh, DPP Partai Peduli Rakyat Nasional dan DPP Partai Republika Nusantara
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230619
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sistem Orde Baru yang otoriter; hak rakyat adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya; Perbedaan Negara Otoriter dan Demokrasi; Ciri lain yang menonjol dalam Negara Otoriter; Pemerintah tidak terlibat dalam membuat Undang-Undang; Peran Partai Politik; tidak akan ada Negara tanpa warga Negara; kudeta terhadap pemerintahan dilakukan tanpa mengubah Negara; partai adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat; Parlementer VS Presidensial; Pemilu Dagang Sapi; Partai politik bertindak sebagai calo politik; Kartel Kekuasaan Partai-Partai Politik Warisan Orde Baru; sistem kenegaraan yang otoriter; silent revolution; hak partai politik tidak boleh melampaui hak warga Negara;
File Pendukung
:
17
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
56/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Pemohon 1 : M. Fadjroel Rachman Pemohon 2 : Mariana. Pemohon 3 : Bob Febrian Kuasa Pemohon : Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M, dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230739
Kata Kunci
:
Partai Politik;Konstiusi;Undang-Undang;Presiden dan Wakil presiden;UUD 1945;Pemilihan Umum;Pemerintah,Negara,Independen
File Pendukung
:
13
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
3/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Partai Politik Peserta Pemilu 2009 (PDP, PP, PPD, PPRN, PIS, PNBK Indonesia, PPIB, Pakar Pangan, Hanura, PKDI) Pemohon 2 : Calon Anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Pemohon 3 : Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Kuasa P
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231164
Kata Kunci
:
UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Pemilu; UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Electoral Threshold; ambang batas; persentase perolehan kursi atau suara Parpol; Electoral Threshold tidak diskriminatif; Parliamentary Threshold; tidak bertentangan dengan UUD
File Pendukung
:
< 1 ... 389 390 391 392 393 394 395 ... 417 >