Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
03
Nov
2009
16:03 WIB
Nomor
:
134/PHPU.D-VII/2009
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Pemohon
:
    Pemohon : Helly Weror dan Otniel Aronggear Termohon : KPUD Kab. Nabire
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
230499
Kata Kunci
:
Kabupaten Nabire, Dianus Yuvenalis Youw, Isaias Douw, Mesak Magai, pencalonan ganda, PP 6/2005, tidak ada pemungutan suara, Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, dualisme panitia pengawas pemilukada
File Pendukung
:
03
Nov
2009
00:00 WIB
Nomor
:
139/PHPU.D-VII/2009
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur
Pemohon
:
    Pemohon : Ir. Abdul Rauf, M.AP dan Drs. Ardiansyah, M.AP Kuasa Pemohon : Yislam Alwini, S.H., dkk Termohon : KPU Kab. Tana Tidung
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
230496
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung; Abdul Rauf; Ardiansyah; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung; KPU;
File Pendukung
:
29
Oct
2009
09:25 WIB
Nomor
:
133/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Bibit S. Rianto Pemohon 2 : Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon : Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Sela
Status
:
-
Di Unduh
:
230572
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Putusan Sela (provisi); menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Menunda pemberhentian Pimpinan KPK; Pemberhentian pimpinan KPK; pimpinan KPK berhenti; pimpinan KPK diberhentikan; setelah dijatuhi pidana; putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; extra ordinary Crimes
File Pendukung
:
28
Oct
2009
14:00 WIB
Nomor
:
106/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
Pemohon
:
    Pemohon : Arukat Djaswadi Kuasa Pemohon : Sumali, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230361
Kata Kunci
:
Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia; CSIC;
File Pendukung
:
08
Oct
2009
10:30 WIB
Nomor
:
103/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : Christian Nehemia, Dillak S.H., dan Zacharias Paulus Manae, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230548
Kata Kunci
:
Christian Nehemia Dillak, S.H,; Zacharias Paulus Manafe, S.H,; Pemilihan Umum; PEMDA; Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
File Pendukung
:
08
Oct
2009
10:30 WIB
Nomor
:
107/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon 1: DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si Pemohon 2: Prof. Dr. hamka Haq, MA Pemohon 3: Edward Tanari
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230503
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Pemilihan Umum; parliamentary threshold;
File Pendukung
:
08
Oct
2009
09:30 WIB
Nomor
:
104/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Pemohon : H.M. Djamal Doa, S.E., Tgk H. Abdul Hamid Usman dan H. Lukman Syamra Ph.D.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230575
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 5 huruf k; SPT; pemilu;
File Pendukung
:
07
Oct
2009
12:17 WIB
Nomor
:
86/PHPU.C-VII/2009
Pokok Perkara
:
PHPU Legislatif
Pemohon
:
    Partai Bulan Bintang
Amar Putusan
:
Putusan sela
Status
:
Sela / Provisi
Di Unduh
:
230421
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Kota Pariaman;
File Pendukung
:
30
Sep
2009
15:25 WIB
Nomor
:
47-81/PHPU.A-VII/2009
Pokok Perkara
:
PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD
Pemohon
:
    1. Pdt. Elion Numberi 2. Hasbi Suaib, S.T.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
230614
Kata Kunci
:
PHPU; Calon Anggota Legislatif; DPR; DPD; DPRD; Elion Numberi; Jayapura; Papua; Yahukimo; pemungutan; suara ulang; pemilihan umum; DPD Provinsi
File Pendukung
:
30
Sep
2009
14:00 WIB
Nomor
:
117/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Wahidin Ismail Pemohon 2 : Marhany Victor Poly Pua Pemohon 3 : Sri Kadarwati Pemohon 4 : K.H. Sofyan Yahya Pemohon 5 : Intsiawati Ayus Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230545
Kata Kunci
:
UU Nomor 27 Tahun 2009; UU MPR, DPR, DPD, DPRD; Susunan keanggotaan MPR; Kewenangan MPR; kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR setara atau sederajat; hak setara anggota MPR untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan; Pimpinan MPR berasal dari anggota DPR; Pimpinan MPR berasal dari anggota DPD
File Pendukung
:
< 1 ... 378 379 380 381 382 383 384 ... 417 >