Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
30
Dec
2009
13:50 WIB
Nomor
:
19/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Tafrizal Hasan Gewang Pemohon 2 : Rayandi Haikal
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230527
Kata Kunci
:
Suryani; Syari'at; Peradilan Agama; Islam; Ajaran Agama; Aturan Agama; Norma Agama; Ketetapan Agama; Ketentuan Agama; Hukum Agama; Perkawinan; Ekonomi Syari'ah; Shadaqah; Infaq; Negative Legislator; Positive Legislator
File Pendukung
:
29
Dec
2009
14:00 WIB
Nomor
:
132/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : H. Eri Purnomohadi Kuasa Pemohon : Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230467
Kata Kunci
:
Eri Purnomohadi; Calon anggota DPR; Pengunduran diri
File Pendukung
:
29
Dec
2009
14:00 WIB
Nomor
:
57/PHPU.D-VI/2008
Pokok Perkara
:
Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008
Pemohon
:
    -
Amar Putusan
:
Ketetapan Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008
Status
:
-
Di Unduh
:
230306
Kata Kunci
:
Local elections-Indonesia–South Bengkulu; Local government-Indonesia-South Bengkulu (Indonesia)-Politics and government; Regent-elections-Bengkulu Selatan-Indonesia;Pemilihan Umum Kepala Daerah-Bengkulu Selatan; Pemilukada- Bupati/Wakil Bupati-Bengkulu Selatan; Reskan Effendi-Rohidin Mersyah-Pemohon; Dirwan Mahmud-Hartawan-Pihak Terkait.
File Pendukung
:
29
Dec
2009
14:00 WIB
Nomor
:
119/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : Dedy Djamaluddin Malik (Anggota DPR RI) Kuasa Pemohon : M. Badrus Zaman, S.H. dan Bhudhi Kuswanto, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230496
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Pemilihan Umum; pemilu;
File Pendukung
:
23
Dec
2009
16:00 WIB
Nomor
:
148/PHPU.D-VII/2009
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur
Pemohon
:
    Pemohon : Ir. Djaja Putra, M.M dan Hendrik Kuasa Pemohon : Nimran Abdurahman, S.H., M.H. dan Ilham Harjuna, S.H. Termohon : KPU Kab. Tana Tidung
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
230411
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung; Djaja Putra; Hendrik; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung; KPU; Provinsi Kalimantan Timur;
File Pendukung
:
25
Nov
2009
13:00 WIB
Nomor
:
133/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Bibit S. Rianto Pemohon 2 : Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon : Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230353
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pemberhentian pimpinan KPK; pimpinan KPK berhenti; pimpinan KPK diberhentikan; setelah dijatuhi pidana; putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; extra ordinary Crimes
File Pendukung
:
24
Nov
2009
14:00 WIB
Nomor
:
18/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Sadrak Moso Pemohon 2 : Yerimias Nauw Pemohon 3 : Martinus Yumame, S.PaK Pemohon 4 : Izaskar Jitmau, S.Pd Pemohon 5 : Willem NAA Kuasa Pemohon : Ropaun Rambe
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230481
Kata Kunci
:
Undang-undang nomor 13 tahun 2009; Pembentukan Kabupaten Maybrat; Provinsi Papua Barat; Kumurkek Distrik Aifat; Warga masyarakat asli; Maybrat; Masyarakat Distrik Aitinyo; Masyarakat Besar Maybrat; Masyarakat Distrik Aitinyo Utara; Masyarakat Distrik Ayamaru; Masyarakat Distrik Ayamaru Utara; Sulit dijangkau; infrastruktur dasar; Perang suku; Konflik; perjanjian bilateral; Wilayah otonom; Masyarakat adat; Pemerintah Kabupaten Sorong; Keputusan Bupati Sorong Selatan; Pemekaran wilayah
File Pendukung
:
19
Nov
2009
14:00 WIB
Nomor
:
25/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pemohon
:
    Tedjo Bawono
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230512
Kata Kunci
:
Barang milik negara, Surat Berharga Syariah Negara, SBSN, hak kepemilikan, legal title, pengelolaan keuangan negara, SF. Marbun
File Pendukung
:
17
Nov
2009
14:00 WIB
Nomor
:
22/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : Prof. Dr. drg. I Gede Winasa(Bupati Jembrana) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230505
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; Jembrana; Pasal 58 huruf o UU 32/2004;
File Pendukung
:
17
Nov
2009
14:00 WIB
Nomor
:
125/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pemohon
:
    Pemohon : (1) Umar Abduh, (2) Haris Rusly, (3) John Helmi Mempi, (4) Hartsa Mashirul HR Kuasa Pemohon : Ulung Purnama, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230301
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Penarikan Kembali; Umar Abduh, Haris Rusly, John Helmi Mempi dan Hartsa Mashirul HR; Pasal 5, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 45 UU 15/2003; deadline; legal standing; Eddy Purwanto
File Pendukung
:
< 1 ... 377 378 379 380 381 382 383 ... 417 >