Nomor

:

16/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

3546

Kata Kunci

:

Pembubaran, Partai Politik, Perorangan, Putusan 53/PUU-IX/2011

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

15/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

1576

Kata Kunci

:

Pembubaran Partai Politik

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

13/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

2371

Kata Kunci

:

ganja medis, narkotika, pelayanan kesehatan, terapi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

49/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 49/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

1434

Kata Kunci

:

Halal, Sertifikasi, Komite Fatwa Produk Halal, Majelis Ulama

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

29/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 29/PUU-XXII/2024 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 29/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

1572

Kata Kunci

:

Put/Tap 29/PUU-XXII/2024, penarikan kembali, pemilu serentak, pengunduran Pilkada

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

28/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

3446

Kata Kunci

:

hak pilih warga negara dalam Pemilu

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

11/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

2589

Kata Kunci

:

Perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

12/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

14447

Kata Kunci

:

Pengunduran diri Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Pilkada

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

6/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pemohon

:

Amar Putusan

:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Status

:

Mengabulkan Sebagian

Di Unduh

:

4028

Kata Kunci

:

persyaratan menjadi Jaksa Agung, pengurus partai politik, hak ingkar

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

130/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

2675

Kata Kunci

:

Pengujian Formil, Kesehatan, fungsi legislasi DPD, Partisipasi Publik, Bentuk dan Format undang-undang

File Pendukung

:

Klik Disini