Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
13
Feb
2013
15:23 WIB
Nomor
:
50/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS); 2. Serikat Petani Indonesia (SPI); 3. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa); 4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); 5. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA); 6. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); 7. Aliansi Petani Indonesia (API); 8. Sawit Watch; 9. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KruHA); 10. Perserikatan Solidaritas Perempuan; 11. Yayasan Pusaka; 12. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); 13. Indonesia For Global Justice; 14. Budi Laksana. Kuasa Pemohon : Ecoline Situmorang, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230371
Kata Kunci
:
Undang-undang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum; perampasan tanah rakyat; pengadaan tanah secara sukarela; pengadaan tanah secara wajib; musyawarah; PTUN; negara hukum; kepentingan umum; kepastian hukum; agraria; asas keikutsertaan; gugatan; ganti kerugian; pelepasan objek; keadilan
File Pendukung
:
13
Feb
2013
14:59 WIB
Nomor
:
39/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Herlina Koibur, S.Pi Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, SH, SpN
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231157
Kata Kunci
:
Tindak Pidana Korupsi, Pidana Penjara, Ancaman Pidana, Pidana Minimum Khusus, Pidana Penjara Paling Singkat 4 (empat) Tahun
File Pendukung
:
13
Feb
2013
14:00 WIB
Nomor
:
8/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2. Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M 3. Charles Simabura, S.H., M.H 4. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Kuasa Pemohon : Feri Amsari, S.H. M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230653
Kata Kunci
:
Tim seleksi; Komisi Pemilihan Umum; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Fait accompli; Lex certa; Keterangan lisan; Jaminan konstitusional; Checks and balances; Kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu; pemerintahan yang demokratis; Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Yuliandri; Zainal Arifin Mukhtar; Perludem; Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
File Pendukung
:
05
Feb
2013
16:26 WIB
Nomor
:
7/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013
Pemohon
:
    Husni Thamrin dan Dedi Mufizar Kuasa Pemohon : Mukhlis Mukhtar, S.H. dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Status
:
-
Di Unduh
:
230388
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
05
Feb
2013
16:15 WIB
Nomor
:
6/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Pemohon
:
    Drs. KH. Kholilurrahman, S.H.,M.Si dan Ir. H. Mohammad Masduki (Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon : Chairil Utama, S.H. dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
230188
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
05
Feb
2013
15:52 WIB
Nomor
:
116/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Benny Kogoya, A.Md.T Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, S.H., SpN
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230176
Kata Kunci
:
Benny Kogoya; Peradilan Tata Usaha Negara; Tolikara; PTUN; Pengadilan Tata Usaha Negara; Mahkamah Agung; Gubenur Papua; Komisi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999; DPRD Kabupaten Tolikara; Pemilihan Legislatif; Provinsi Papua; Partai Golongan Karya; Gugatan; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Demokrat; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Wakil Ketua; Hubungan sebab akibat; Causal Verband; Keputusan Tata Usaha Negara; Tindakan hukum Tata Usaha Negara; Badan hukum perdata; UU 48/2009; UU Peratun; Ketidakpastian Hukum; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
File Pendukung
:
05
Feb
2013
15:00 WIB
Nomor
:
102/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Paulus Agustinus Kafiar Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, SH., SpN
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
230394
Kata Kunci
:
pembatasan jenjang pendidikan; sarjana atau setara; ketidakhadiran Pemohon
File Pendukung
:
01
Feb
2013
00:00 WIB
Nomor
:
11/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230550
Kata Kunci
:
ditarik kembali, PKNU, pemilu, DPR, DPD, DPRD
File Pendukung
:
29
Jan
2013
16:35 WIB
Nomor
:
5/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012
Pemohon
:
    Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M. dan Lukman Hakim (Nomor urut 3) Kuasa Pemohon : Herman Kadir, S.H., M.Hum. dkk
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
230554
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
29
Jan
2013
16:07 WIB
Nomor
:
4/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012
Pemohon
:
    Hj. Sumiyati dan Anim Imamuddin, SE. MM (Nomor urut 2) Kuasa Pemohon : Sirra Prayuna, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
230162
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
< 1 ... 296 297 298 299 300 301 302 ... 417 >