Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
21
Feb
2013
15:00 WIB
Nomor
:
48/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Alias Wello, SIP dan Idrus Kuasa Pemohon : Syamsudin Daeng Rani S.H.,
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230541
Kata Kunci
:
Pendapatan Asli Daerah; Sertifikat Hak Atas Tanah; Izin Mendirikan Bangunan; Izin Usaha dan Tempat Usaha; Pengurusan Administrasi, Institusi Penegak Hukum; Wilayah Administrasi; Plakat Pendek; Korte Verklaring; Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; Alias Wello; Syamsudien Daeng Rani
File Pendukung
:
21
Feb
2013
14:55 WIB
Nomor
:
47/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Alias Wello, Sip dan Idrus Kuasa Pemohon : Syamsudin Daeng Rani, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230619
Kata Kunci
:
H. Alias Wello; Idrus; Syamsudin Daeng Rani; Kabupaten Sarolangun; Kabupaten Tebo; Kabupaten Muaro Jambi; Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Pengujian; Pembentukan; Kabupaten Lingga; Wilayah; Administrasi; Desentralisasi dalam pemerintahan; Pemerintahan daerah.
File Pendukung
:
21
Feb
2013
14:35 WIB
Nomor
:
32/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. H. Hasan Basri Agus; 2. Effendi Hatta; 3. Zumi Zola Zulkifli; 4. Romi Hariyanto, S.E; 5. Drs. Meiherriansyah; 6. Abidin; 7. Junaidi; 8. Kalik; 9. H. Hasip Kalimuddin Syam; 10. Sayuti, SH; 11. R. Muhammad. Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230700
Kata Kunci
:
Pembentukan Kabupaten; Kabupaten Lingga; Provinsi Kepulauan Riau; Pemekaran; Keragaman Daerah; Otonomi Daerah; Pemerintahan Daerah; Selat berhala;
File Pendukung
:
21
Feb
2013
14:00 WIB
Nomor
:
9/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013
Pemohon
:
    Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Ir. Irwan Hamid (Nomor Urut 7) Kuasa Pemohon : Haryo B. Wibowo, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
230165
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:57 WIB
Nomor
:
8/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013
Pemohon
:
    Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH., M.Si. dan Ir. H. Bambang Hermanto, MM. Nomor Urut 9 Kuasa Pemohon Fuadi Helmi, SH., dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
230260
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:38 WIB
Nomor
:
97/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si; 2. Drs. Hasrat Kaimuddin; 3. Drs. Andi Jalil Andi Laebbe. Kuasa Pemohon Muhammad Hatta, S.H. dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230518
Kata Kunci
:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan, Air Permukaan, Dipunggut di Wilayah Tempat Air Berada
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:25 WIB
Nomor
:
89/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Sutan Sukarnotomo, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230394
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Presiden; Wakil Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPR; DPRD; DPD;
File Pendukung
:
19
Feb
2013
15:00 WIB
Nomor
:
83/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pungki Harmoko
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230300
Kata Kunci
:
Pungki Harmoko; Ketetapan Ketua Mahkamah; penarikan kembali; Tindak Pidana Korupsi; pembatalan permohonan;
File Pendukung
:
13
Feb
2013
15:39 WIB
Nomor
:
109/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Hadi Setiadi, SE
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230397
Kata Kunci
:
Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah; Daerah pemilihan; Dapil; Pemilu legislatif; Pemilihan umum
File Pendukung
:
13
Feb
2013
15:28 WIB
Nomor
:
68/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Herziene Indonesia Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Kokok Hadyanto
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230551
Kata Kunci
:
Herziene Indonesia Reglement (HIR); Produk Hukum Nasional; Provider; Equality Before The Law; Produk Kolonial; Refinancing; Formil dan Materiil; Legal Standing; Pengujian Konstitusionalitas; Ketidakpastian Hukum; Pengadilan Negeri Demak; Gugatan Perdata Pemohon; Tidak Jelas; Kabur;
File Pendukung
:
< 1 ... 295 296 297 298 299 300 301 ... 417 >