Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
27
Mar
2013
15:40 WIB
Nomor
:
104/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Prof. Dr. Syamsuddin Haris., dkk sebagai Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 56 Kuasa Pemohon : Veri Junaidi SH, MH., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230461
Kata Kunci
:
tidak dapat diterima; ne bis in idem; mutatis mutandis; pemilu; gubernur; walikota; bupati
File Pendukung
:
27
Mar
2013
15:30 WIB
Nomor
:
92/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (Ketua DPD); 2. Dr. La Ode Ida (Wakil Ketua DPD); 3. Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Wakil Ketua DPD). Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230650
Kata Kunci
:
Rancangan Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Undang-Undang, Penyusunan Prolegnas, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Kewenangan DPD
File Pendukung
:
26
Mar
2013
14:00 WIB
Nomor
:
94/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kapuas Tahun 2012
Pemohon
:
    Ben Brahim S. Bahat dan H. Muhajirin [No. Urut 1]
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230164
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil; Pemilihan Umum;Kepala Daerah;Wakil Kepala Daerah; Kabupaten Kapuas;Ben Brahim S. Bahat;Komisi Pemilihan Umum;A. Muhammad Asrun;Berita Acara; Rapat Pleno; Pemungutan Suara;PSU; pelanggaran;Kalimantan Tengah;Pihak Terkait;PSU;Putusan Sela;Badan Pengawas Pemilihan Umum.
File Pendukung
:
26
Mar
2013
14:00 WIB
Nomor
:
4/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Sri Sudarjo
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230820
Kata Kunci
:
pemilihan umum; presiden; wakil presiden; calon Presiden; calon Wakil Presiden; Syarat pengusulan; Masa pendaftaran pasangan calon; legal policy;
File Pendukung
:
26
Mar
2013
14:00 WIB
Nomor
:
95/PHPU.D-X/2012
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kapuas Tahun 2012
Pemohon
:
    H Surya Dharma dan Taufiqurrahman [No. Urut 2]
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230203
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil; Pemilihan Umum; Kepala Daerah;Wakil Kepala Daerah; Kabupaten Kapuas;Surya Dharma;demokrasi; Berita Acara, Rekapitulasi, Perolehan suara, penghitungan suara; pemungutan suara; Pemilukada;PSU; Pasangan Calon; Calon Bupati; money politic; SARA; kampanye;Gakkumdu; incumbent; penetapan
File Pendukung
:
26
Mar
2013
14:00 WIB
Nomor
:
18/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013
Pemohon
:
    Elvis Tabuni dan T.E.A. Hery Dosinaen [No. Urut 5]
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
230149
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
13
Mar
2013
15:10 WIB
Nomor
:
108/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Antonius Iwan Dwi Laksono; 2. Mochamad Saiful, S.H. Kuasa Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230422
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
File Pendukung
:
13
Mar
2013
15:00 WIB
Nomor
:
87/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Wawan; 2. Kasiyono. Kuasa Pemohon : Veri Junaidi, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230448
Kata Kunci
:
Pemilu; Pemilu kepala daerah; Hak memilih; Pemilih; PPS; DUHAM; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; DPT; Daftar Pemilih Tetap
File Pendukung
:
13
Mar
2013
14:42 WIB
Nomor
:
85/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mohammad Umar Halimuddin, S.H. 2. Siti Hidayawati, S.H Kuasa Pemohon : Deddy Iskandar, S.H. dan Zulkarnain Zaumar, S.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230531
Kata Kunci
:
Pemerintahan Daerah; Hak Pilih; Warga Negara; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Kartu Tanda Penduduk; Paspor; Tempat Pemungutan Suara; TPS; Daftar Pemilih Sementara; Daftar Pemilih Tetap;
File Pendukung
:
13
Mar
2013
14:30 WIB
Nomor
:
23/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Akhadi Wira Satriaji., dkk Kuasa Pemohon : Wahyu Wagiman, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230328
Kata Kunci
:
Police regulations; Music performance-licenses; Freedom of expression; Slank (musical group)-Indonesia; Kebebasan berpekspresi; Kegiatan keramaian umum; Konser musik-perijinan; Undang Undang tentang Kepolisian Tahun 2002; Indonesia-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kepolisian; Polri.
File Pendukung
:
< 1 ... 292 293 294 295 296 297 298 ... 417 >