Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
06
Aug
2014
15:29 WIB
Nomor
:
05-14-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
    Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Utara
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230166
Kata Kunci
:
Elections-Indonesia-2014; Regional Legislative Council-Nias Selatan-Sumatera Utara; Crescent Star Party; Judgment-Constitutional Court-Indonesia-Contested election; Election recount-Ulunoyo-Nias Selatan; Pemilihan Umum-Indonesia-2014; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Partai Bulan Bintang; Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi-Perselisihan hasil pemilihan umum-Indonesia; Pemungutan suara ulang-Ulunoyo-Nias Selatan.
File Pendukung
:
06
Aug
2014
15:21 WIB
Nomor
:
04-03-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Timur
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230327
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
06
Aug
2014
15:12 WIB
Nomor
:
03-05-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
    Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Utara
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230348
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
06
Aug
2014
14:56 WIB
Nomor
:
03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
Pokok Perkara
:
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
    Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Jambi
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230186
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
06
Aug
2014
14:46 WIB
Nomor
:
01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
Pokok Perkara
:
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Pemohon
:
    Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Jawa Timur
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
230204
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
23
Jul
2014
14:42 WIB
Nomor
:
33/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Paulus Agustinus Kafiar Kuasa Pemohon: Habel Rumbiak, S.H., SpN
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230382
Kata Kunci
:
Papua; Pendidikan; Otsus; UU Otsus; Pemilihan Umum; Gubernur;
File Pendukung
:
15
Jul
2014
14:27 WIB
Nomor
:
9/PHPU.D-XII/2014
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014
Pemohon
:
    Abdul Muis, S.T., M.M dan Hans Magal, SP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2014, Nomor Urut 2
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
-
Di Unduh
:
230329
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
03
Jul
2014
12:51 WIB
Nomor
:
53/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Sunggul Hamonangan Sirait, S.H sebagai Pemohon I 2. Haposan Situmorang sebagai Pemohon II
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230276
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Presiden dan Wakil Presiden;Partai Politik; Calon Presiden; Calon Wakil Presiden; Komisi Pemilihan Umum; Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Penetapan Pemenang; Satu Putaran; Sebaran Suara; Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; dua puluh persen; lima puluh persen; suara sah;
File Pendukung
:
03
Jul
2014
12:43 WIB
Nomor
:
51/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)sebagai Pemohon I 2. Rahmi Sosiawaty sebagai Pemohon II 3. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Pemohon III Kuasa Pemohon: Veri Junaidi S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230259
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 159 ayat (1); Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Lembaga Swadaya Masyarakat; LSM; Pemilu; PilPres; Calon Presiden; Capres; Calon Wakil Presiden; Cawapres; Undang-Undang Pilpres; pemungutan suara ulang
File Pendukung
:
03
Jul
2014
12:01 WIB
Nomor
:
50/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H Sebagai Pemohon I sampai dengan Supriyadi, S.H Pemohon XV
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230316
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Pemilu; PilPres; Calon Presiden; Capres; Calon Wakil Presiden; Cawapres; Undang-Undang Pilpres; kekosongan kekuasaan; vacum of power; pemungutan suara ulang
File Pendukung
:
< 1 ... 225 226 227 228 229 230 231 ... 417 >