Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
20
Oct
2015
15:12 WIB
Nomor
:
41/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Muhamad Zainal Arifin, S.H. Kuasa Pemohon: Heru Setiawan, Novi Kristianingsih, dan Rosantika Permatasari Putri
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230349
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
20
Oct
2015
15:07 WIB
Nomor
:
35/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA; 2. Raswan Suryana Kuasa Pemohon: Budiyono, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230450
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
20
Oct
2015
15:01 WIB
Nomor
:
13/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dra. Sumilatun, M.PD.I sebagai Pemohon I; 2. JN. Raisal Haq, S.Si. sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Fathul Hadie Ustman
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230353
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
20
Oct
2015
14:48 WIB
Nomor
:
12/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dra. Sumilatun, M.PD.I sebagai Pemohon I; 2. JN. Raisal Haq, S.Si. sebagai Pemohon II Kuasa Pemohon: Fathul Hadie Ustman
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230255
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
20
Oct
2015
14:30 WIB
Nomor
:
69/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Antonius Ratumakin Sebagai Pemohon I; 2. Budi Permono Sebagai Pemohon II; 3. Lili Hayanto Sebagai Pemohon III; 4. Bahrulhadi Nursyamsul Sebagai Pemohon IV; 5. Wije Sebagai Pemohon V; 6. Ahmad Yanuana Samantho Sebagai Pemohon VI; 7. Izharry Agusjaya Moenzir Sebagai Pemohon VII; 8. Syarbini AG Sebagai Pemohon VIII; 9. Mario Purwanto Sebagai Pemohon IX; 10. Mirzan Insani Sebagai Pemohon X; 11. Andreas Harut Sebagai Pemohon XI; 12. Ramses Desemberata Arwan Sebagai Pemohon XII; Kuasa Pemohon: R.M. Tito Hananta Kusuma, S.H, M.M., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230305
Kata Kunci
:
sistem rekapitulasi suara berjenjang
File Pendukung
:
20
Oct
2015
14:19 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara
Pemohon
:
    Imran Husaini Siregar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kuasa Pemohon: Adi Mansar, S.H. M. Hum., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
231675
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
07
Oct
2015
15:24 WIB
Nomor
:
43/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H; 2. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H; 3. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum; 4. H. Yulius, S.H., M.H; 5. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H; 6. Soeroso Ono, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Dr. H.M Fauzan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230264
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
07
Oct
2015
14:47 WIB
Nomor
:
92/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Darmanto; 2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, dalam hal ini diwakili Abdul Waidl; 3. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, dalam hal ini diwakili oleh Salmiah Ariana; 4. Yayasan Aulia, dalam hal ini diwakili oleh Farrah Hikmahiyah; 5. Yayasan Insan Sembada, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mulyono, M.Sc 6. Yayasan Pembinaan Anak Dan Remaja Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Agus Widarsa, A.KS, S.IP 7. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, dalam hal ini diwakili oleh Museptryena; 8. Yayasan LAKPESDAM, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Hasyim; 9. Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh Mudaris Ali Masyhud 10. Yayasan Cerdas Bangsa, dalam hal ini diwakili oleh Agung Fajar Setiawan; 11. Dra. Fadilah Acmad; 12. Achmad Ikrom; 13. Aip Saripudin; 14. Sadiah El Adawiyah; 15. Nana Setiana, S.AG.; 16. Nur Febriani, S.Km. disebut sebagia para Pemohon 1 s.d XVI Kuasa Pemohon: B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230344
Kata Kunci
:
pendidikan dasar, pendidikan menengah, open legal policy, sisdiknas
File Pendukung
:
07
Oct
2015
14:24 WIB
Nomor
:
115/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Raymundus Sau Fernandes., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230209
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
29
Sep
2015
12:57 WIB
Nomor
:
100/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si Kuasa Pemohon: AH. Wakil Kamal, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230302
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
< 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 ... 417 >