Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Judicial Review atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pada Bab II Pasal 6 ayat 2 Pemohon:
Lindawati Simangunsong

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pembatalan Kebijakan Pemerintah tentang otonomi Perguruan Tinggi Negeri karena bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 Pemohon:
Nur Ilham Anom

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Taufiq Hasan

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 212,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW),Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek),Wigatiningsih, Sri Agustin Trisnantari, Sabiq Mubarok, Maya Saphira, S.E., Chaerul Umam

Kuasa Pemohon:
Febi Yonesta, SH Restaria F. Hutabarat, SH, MA Edy Halomoan Gurning, SH Muhamad Isnur, SHI Tommy Albert M. Tobing, SH Maruli Tua Rajaguguk, SH Pratiwi Febry, SH Sidik, SH Arif Maulana, SH, MH Yunita, SH Ahmad Biky, SH Handika Febrian, SH Sudiyanti, SH Alghiffari Aqsa, SH

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah ( softcopy dikirim ke e-mail Juru panggil)

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemohon:
Arif Sahudi, SH., MH.

Kuasa Pemohon:
Sigit N. Sudibyanto, SH.,MH. W. Agus Sudarsono, SH. Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H. Utomo Kurniawan, SH. Tedjo Kristanto, SH. Ahmad Rizal Muzakky, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 2 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Okta Heriawan; 2. Achmad Saifudin Firdaus; 3. Kurniawan; 4. Sodikin; 5. CV. Pemuda Mandiri Sejati

Kuasa Pemohon:
Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (1. Victor Santoso Tandiasa, SH; 2. Denny Rudini, SH; dan 3. Ryan Muhammad, SH)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
FX Arief Poyuono, SE

Kuasa Pemohon:
Habiburokhman, SH, MH, Munathsir Mustaman,SH, M. Said Bakhri, S Sos, SH,MH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materil 4 (Empat) Undang-Undang secara sistemik yaitu Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pasal 12 Ayat (e), (g), dan (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; Pasal 80 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 (Yang Rencana Undang Undang Pembaharuannya saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah) Tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan)

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, SH., MH., Sigit N. Sudibyanto, SH.,MH., W. Agus Sudarsono, SH., Dwi Nurdiansyah Sanstoso, SH., dan Utomo Kurniawan, SH

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Tertulis dan Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materil Terhadap Penjelasan Umum, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (4), Pasal 30 ayat (1) dan (6), Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 90 (1) huruf a dan Pasal 90 ayat (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran (JAKER_PAK) yang terdiri dari : 1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2) Yayasan Kampus Diakonia Modern 3) Yayasan Elsafan 4) Yayasan Komunitas Sahabat Anak Jakarta 5) Yayasan Atma 6) Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia 7) Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (Peran Indonesia) 8) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Utara 9) Darwinah 10) Kasidin 11) Hartini 12) Darsinah

Kuasa Pemohon:
1. Apong Herlina, S.H., M.H. 2. Muhammad Joni, S.H., M.H. 3. Pelikson Silitonga, S.H. 4. Rinto Tri Hasworo, S.H. 5. Lambok Gurning, S.H. 6. Mike Mariana Siregar, S.H. 7. Agnes Tampubolon, S.H. 8. Arifani Abdullah, S.H. 9. Zulhaina Tanamas, S.H. 10. Lana Teresa Siahaan, S.H. 11. Yunita, S.H. 12. Febi Yonesta, S.H. 13. Restaria F. Hutabarat., S.H., M.A. 14. Muhamad Isnur, S.H.I. 15. Tommy A. M. Tobing, S.H. 16. Itamari Lase, S.H., M.H. 17. Pardomuan Simanjutak, S.H. 18. Mesry Rumahorbo, S.H. 19. Saibun Manurung, S.H. 20. Sandi Ebenezer Situngkir, S.H. 21. Poltak Agustinus Sinaga, S.H. 22. Ganto Almansyah, S.H. 23. Asnifriyanti Damanik, S.H. 24. Dody Zulfan, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Frasa "Ditahan" dan "tahanan" Pada Pasal 197 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang dasar Negara 1945 Pemohon:
Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28E Ayat 2 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
M.Farhat Abbas,SH,MH

Kuasa Pemohon:
Windu Wijaya,S.H Rakhmat Jaya,S.H.,M.H Vera Tobing,S.H.,M.Hum Ahmad Yani, SH.MH. Hazmin A. ST. Muda,S.H Dirga Rachman,S.H Lulu Agani, SH. M.Febriansyah Hakim,S.H Muhammad Zakir, SH. Handy Wira Utama, S.H. Rezky, SH. Fedhli Faisal, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 PKPU NOMOR 13 Tahun 2013 Pasal 19 Hurup i Surat Pernyataan Penguduran Diri yang tidak dapat ditarik Kembali Nomor 4 ( Model.7)Menurut Hemat Kami PKPU yang dibuat Oleh Komisi Pemilihan Umum Sangat bertentangan dengan uu Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pemohon:
AGUS PRANOTO

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Damianus Taufan ( Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen)

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar negeri terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Arni Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh BT Obih Ading., Ai Lasmini BT Enu Wiharja

Kuasa Pemohon:
Sondang Tampubolon, SH., Janses E Sihaloho, SH., M. Zaimul Umam, SH.,MH., Anton Febrianto, SH., Robin Solok Pasaribu, SH., R. Andi Wijaya, SH., Doan MP Siagian, SH

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah (softcopy permohonan belum diserahkan)

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah (softcopy belum diserahkan)

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materi Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pemohon:
M. Farhat Abbas, SH., MH dan Narliz Wandi Piliang alia Iwan Piliang

Kuasa Pemohon:
Windu Wijaya, SH., Rakhmat Jaya, SH.,MH Vera Tobing, SH., M.Hum., Ahmad Yani, SH.,MH., Hazmi A. ST.Muda, SH., Dirga Rachman, SH., Lulu Agani, SH., M. Febriansyah Hakim, SH., Muhammad Zakir, SH., Handy Wira Utama, SH., Rezky, SH., Fedhli Faizal, SH.

DPR:
Keterangan Tertulis DPR

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 2 HURUF G DAN I UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA TERHADAP UNDANG–UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pemohon:
1. Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. 2. Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo 3.Dr. Machfud Sidik, M.Sc. 4.Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M. 5. Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM. 6. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Ahli Pemerintah ( Maruarar Siahaan)

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Ahli Pemerintah ( Miko Kamal)

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan dan kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan tertulis Ahli pemerintah ( Zainal Arifin dan Saldi Isra)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Perkumpulan Pancur Kasih 2. Koperasi Credit Union Sumber Kasih 3. Koperasi Kredit Canaga Antutn 4. Koperasi Kredit Gemalaq Kemisiq

Kuasa Pemohon:
SULISTIONO, SH. IKI DULAGIN, SH,. MH,; AGATHA ANIDA, SH.; ABDUL HARIS, SH.; JUDIANTO SIMANJUTAK, SH.; ANDI MUTTAQIEN, SH.; DUNASTA, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materilpasal 8 ayat [1] huruf c Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 16 ayat [1] huruf c dan pasal 16 ayat [3] Undang undang Nomor 2 tahun 2008sebagaimana di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pemohon:
Sefriths E. D. Nau, Haeril, SE, MSI, Abady, Uksam B.Selan, S.Pi,MA, Drs. Syarifuddin, MH, Jusuf Dominggus Lado, SE, MM, Arifin L. Betty, S.Tp, Soleman Seu, SE, Wa Ode Usnia, S.Sos, Christian Yulius Pay, BA, Andi Wadeng, H.M. Tahir Arifin, SH, MM, MH.

Kuasa Pemohon:
Marthens Manafe, SH John Fredrik Hengstz, SH, MH Candy August Deswert, SH Mabrur Ahmad, SH

Pemerintah:
Keterangan Terulis Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Pemohon:
Ir. Samady Singarimbun

Kuasa Pemohon:
Ir. Tonin Tachta Singarimbun,SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177