Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Pemohon:
Drs. H. Zulkarnain Djabar

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah ( softcopy belum diserahkan)

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
75/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan uji materi Pedoman Tata kerja Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA Pemohon:
Aan Suherman dan Imam Wibowo

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan /Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Awaluddin

Kuasa Pemohon:
Robi Anugrah Marpaung, SH.MH. Dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
76/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap UUD 1945 Pemohon:
H. Boyamin (Pemohon I) s.d. Utomo Kurniawan (Pemohon IX)

Kuasa Pemohon:
Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk.

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah (softcopy belum diserahkan)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
73/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Elwen Roy Pattiasina, SE.MM.

Kuasa Pemohon:
1. Anthoni Hatane, SH.,MH 2. Lattif Lahane, SH.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
72/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Meyce Dwi Waryuni, SH

Kuasa Pemohon:
Arief Ariyanto, SH dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
74/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2-013 terkait Program Kenaikan Harga BBM dan BLSM Terhadap Pasal 33 Ayat 1 dan pasal 34 Ayat1 UUD 1945 Pemohon:
Dahlan Wattiheluw dan Andullah Kelrey

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Peyiaran Pasal 46 Ayat (3) huruf c sepanjang mengenai frasa "promosi rokok yang memperagakan wujud rokok" Terhadap Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1.Hilarion Haryoko; 2. Sumiati; 3 Normansyah dan Winarti SE (Orang Tua Muhammad Fathi Akbar); 4. Ari Subayo Wibowo, SH dan Catharina Triwidarti (Orang Tua Octavius Bimo Archa Wibowo); 5. Syaiful Wahid Nurfitri

Kuasa Pemohon:
Azas Tigor Nainggolan, SH., M.Si; Tubagus Haryo Karbianto, SH; Ari Subagio Wibowo, SH; Mustakim, SH., MH; Nina Zainab, SH; Andry Oktriawan, SH; Patrcia Rinwigati, SH; Rizki Zulkarnain, SH; Daniel Silvester Hamonangan, SH; dan Luther Bui Raja Purba, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
71/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat Terhadap UUD 1945 Pemohon:
Ishak Malak, Aristoteles Bisulu, Halim Warwey, Arius Paa, Hj. Hawa Sangaji, Maria Malak, Zakues Suu, Abd. Hi. Sangaji, Mathius Yenjau

Kuasa Pemohon:
Yance Salambauw, S.H.,M.H

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
70/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ferry Tansil

Kuasa Pemohon:
DR. Fredrich Yunadi,. SH., LL.M; Irjen Pol. (P) Drs. Aryanto Sutadi, MH., M.Sc; H. Hariyadi., SH., MH, dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
68/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Dugaan tentang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pembentukan undang-undang [abuse of legislation] oleh fungsi pembentukan undang-undang [yang diemban pejabat Presiden RI] dalam UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan penyertaan ke dalam undang-undang dimaksud di atas, seperangkat peraturan yang secara terbuka menistai dan mencederai “ekslusivisme” hak-hak konstitusional warga [hak milik privat atas tanah] sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan mutlak dalam: pembukaan UUD 1945 jo Pasal 28G ayat [1] UUD 1945, jo Pasal 28H ayat [2] & [4] UUD 1945 jo Pasal 28I ayat [4] UUD 1945 jo Pasal 28J ayat [1] UUD 1945 jo Pasal 28A UUD 1945, Pasal 28C ayat [2] UUD 1945; Pasal 1 ayat [2] & [3] UUD 1945 jo Pasal 4 ayat [1] UUD 1945, jo Pasal 18B UUD 1945. Pemohon:
Herman Bakir

Kuasa Pemohon:
Herman Bakir

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan pengujian Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Pemohon:
Drs. Bernard Sagrim, MM dan Moses Murafer

Kuasa Pemohon:
1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. 2. Widat, S.H. 3. Mukhlis Muhammad Maududi, S.H.,S.Sos. 4. Nurul Anifah, S.H.

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
66/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji materiil Tafsir Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 Pemohon:
Ir. Otto Geo Diwara Purba (Pemohon 1) sampai dengan Pemohon IX

Kuasa Pemohon:
Janses E. Sihaloho, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah (Softcopy Belum diserahkan)

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
67/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 Pemohon:
Jazuli, Anam Supriyanto dan Wariaji

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
69/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi, 2. Iwan Dermawan,3. Mohamad Hatta, 4. Jhon Iqbal Farabi, 5. Ai Rukmintarsih, 6. Seno Wijayanto, 7. Husni Faharni Mubarak, 8. Budi Miftahudin, 9. Indra Budi Jaya, 10. Tayep Suparli, 11. Fahadil Amin Alhasan, 12. Muhammad Kurnia Fawzi, 13. Fikri Ahmad Taufik

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 pengujian undang undang : uu no 42 tahun 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN pasal 5 tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden point k yang menyatakan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan point O yang menyatakan berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; karena tidak sesuai dengan undang undang dasar pasal 28C Pemohon:
syah abdul aziis

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
1.Mulyana Wirakusumah, 2.Hendardi, 3.Aizzudin, 4. Neta S. Pane, 5. Bambang Isti Nugroho,

Kuasa Pemohon:
1. Robikin Emhas, SH., MH, 2. Arif Effendi, SH., 3. Syarif Hidayatullah, SH., MBA, 4. Syamsudin Slawat Pesilette, SH, 5. Syamsul Huda Yudha, SH

Pemerintah:
Kesimpulan Tertulis Pemerintah (Salinan Kesimpulan 11 rangkap segera menyusul)

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah (Melengkapi Kesimpulan Yang Disampaikan Pada Hari Kamis, Tanggal 19-09-2013, Jam 15.14 WIB)

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Bagian Memutuskan angka 1 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Gray Koes Isbandiyah (Pemohon I)., dan KP Dr. Eddy S. Wirabhumi, S.H., MM. (Pemohon II)

Kuasa Pemohon:
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., dkk

pihak lain:
Keterangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah ( Softcopy belum diserahkan)

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Herman Joseph

Kuasa Pemohon:
Victor Nekur, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 PENGUJIAN PASAL 2 HURUF G DAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PASAL 6 AYAT (1), PASAL 9 AYAT (1) HURUF B, PASAL 10 AYAT (1) DAN (3) HURUF B, DAN PASAL 11 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pemohon:
Hambra, Gunawan, Eko Setiawan, Disril Revolin Putra, Lukman Nur Azis, Binsar Jon Vic S., Danang Wahyu Setyojati, Junian Sidharta, Joni Prasetiyanto, . Drs. Omay Komar Wiraatmadja, 2. Sutrisno;

Kuasa Pemohon:
Rahmat Bagja, SH, LL.M; Jamil Burhan, SH; dan M. Mova Al Afghani, SH, LL.M, Ph.D

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan tertulis Ahli Pemerintah ( Zainal airifin dan Saldi Isra)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 64 65 66 67 68 69 70 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177