Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Kamis, WIB |
Pegujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Khofifah Indar Parawansa (pemohon I) 2. Rieke Diah Pitaloka (Pemohon II) 3. Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis (pemohon III) 4. Yuda Kusumaningsih (Pemohon IV) 5. Lia Wulandari (pemohon V) 6. Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (Pemohon VI) 7. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (Pemohon VII) 8. Perkumpulan Mitra Gender (Pemohon VIII) Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk DPR: Keterangan DPR RI |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 82/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
Permohonan tentang Uji Materi Pasal 6 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 |
Pemohon: MUJAIS Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir) |
|
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Febi Yonesta, Rizal Kuasa Pemohon: Alghiffari Aqsa, S.H. Muhammad Isnur S.H.I. Pratiwi Febry S.H. Arif Maulana S.H. Ahmad Biky S.H. Handika Febrian S.H. Yunita, S.H., LL.M. Nelson Nikodemus Simamora S.H. Rachmawati Putri S.H. Ichsan Zikry S.H. Atika Y. Purnama S.H. Eny Rofiatul S.H. Tigor Gempita Hutapea S.H. Wirdan Fauzi S.H. Revan H. Tambunan S.H. Veronika Koman S.H. Tommy Albert Tobing, S.H. Johanes Gea S.H. Andi Komara, S.H. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., Deta Christiana, S.H. Ivan Haryka Bakhtiar, S.H. Muhammad Justian Pradinata, S.H. Oky Wiratama Siagian, S.H. Andhika Prayoga. S.H. Arie Muhammad Haikal, S.H. Bunga Meisa Rouli Siagian, S.H. Gading Yonggar Ditya, S.H. Matthew Michele Lenggu, S.H. Nindya Wulandari, S.H. Talitha Rahma, S.H. Alldo Fellix Januardy, S.H. DPR: Keterangan DPR RI |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 83/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Permohonan Uji Materiil Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. |
Pemohon: Dr. Heru Cahjono Kuasa Pemohon: Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn. dan Adner Parlindungan, S.H. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 88/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: H. Irman Gusman S.E., MBA, Dr. La Ode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas Kuasa Pemohon: 1. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M; 2. I Wayan Sudirta, SH; 3. Alirman Sori, SH., M.Hum., MM; 4. Alexander Lay, S.H., LL.M; 5. Aan Eko Widiarto, SH., MHum.; 6. Muspani, S.H; 7. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., MH; DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 79/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Agus, S.H.,M.H. Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 84/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Pasal 67 ayat (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1985, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung |
Pemohon: Bripda Daniel Liunome Kuasa Pemohon: Sutopo Simbolon, SH, dkk Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 81/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. M. Akil Mochtar, SH.,MH Kuasa Pemohon: Adardam Achyar, SH.,MH. Dkk Pemerintah: Permohonan Pemberian Keterangan KPK Pihak Terkait: Permohonan Menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung Pihak Terkait: Permohonan Sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung ( Perkumpulnan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana) Pemerintah: Keterangan Presiden Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang) Pihak Terkait: Kesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (PPATK) Pihak Terkait: Keterangan Ahli Pihak Terkait (PPATK) DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 77/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Moch Ojat Sudrajat S Kuasa Pemohon: - Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 80/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
Pemohon: 1. Supriyadi Widodo Eddyono. 2. Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Kuasa Pemohon: Ifdhal Kasim, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Wahyudi Djafar, S.H. , Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono,S.H., Alfeus Jebabun, S.H. Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (PKS) |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 76/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor …Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) |
Pemohon: Ramdan Alamsyah., S.H., Wibi Andrino., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M.,Muannas ., S.H. Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 87/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Gugur |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: DR (Cand) H. Suhardi Somomoeljono, SH.MH, Abdurrahman Tardjo, SH, MH, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, Edward Alfons Theorupun, SH , Agustiar, SH ,Mahfudin, SH Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 78/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Permohonan PengujianUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Pemohon: Megawati Soekarnoputri, Tjahjo Kumolo, DwiRia Latifa, S.H.,M.Sc, Dr. Junimart Girsang, S.H.,M.B.A.,MH, Rahmani Yahya, Sigit Widiarto Kuasa Pemohon: 1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., 2. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., 3. Ai Latifah Fardhiyah, S.H., 4. Sugeng Teguh Santoso, S.H., 5. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., 6. Edison Panjaitan, S.H., 7. Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Pihak Terkait: Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pihak Terkait: Permohonan Sebagai Pihak terkait Pihak Terkait: Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pihak Terkait: Permohonan Pihak terkait Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait An Sarmudji & Didi Prihantono Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait an Didik Mukriyanto (Demokrat) DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 73/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
Pemohon: 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Kuasa Pemohon: Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Anggara, S.H., Wahyu Wagiman, SH., Ade Novita, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono, SH., Alfeus Jebabun, SH., Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 74/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 6 ANGKA 30 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : I/MPR/2003 TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 S/D TAHUN 2002 TANGGAL 7 AGUSTUS 2003,DAN PENGUJIAN BAB II PASAL 6 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : XXXIII/MPRS/1967 TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO TANGGAL 12 MARET 1967, TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 |
Pemohon: MURNANDA UTAMA, SH, DEVA SEPTANA Kuasa Pemohon: IMAM SYAHTRIA, SH |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 75/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Tomson Situmeang, S.H. Kuasa Pemohon: Pintor Situmeang, S.H. Charles A.M. Hutagalung, S.H. Dedy Ronald Gultom, S.H. Pereddi Sihombing, S.H. Wilfrid Fernando S., S.H. DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 72/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Ir . H Isran Noor , Msi dan Drs H . Rachmat yasin, MM Kuasa Pemohon: Prof Dr Yusril Ihza Mahendra Dkk |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 71/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Kuasa Pemohon: Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra dkk |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 70/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Antonius Ratumakin, Budi Permono, Lili Hayanto, Bahrulhadi Nursyamsul, Wije, Ahmad Yanuana Samantho, Izharry Agusjya Moenzir, Syarbini AG, Mario Purwanto, Mirzan Insani, Andreas harut Ramses Desemberata Arwan Kuasa Pemohon: R.M. Tito Hananta Kusuam, SH.,MM |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 69/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Kuasa Pemohon: - Pihak Terkait: Permohonan Sebagai Pihak Terkait (DPP FPI) Pihak Terkait: Permohonan Menjadi Pihak Terkait Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait ( Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan) Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177