Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Senin, 10 Juni 2024 14:48:41 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	Pemohon: Rega Felix Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 77/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 11 Juni 2024 11:28:51 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: A. Fahrur Rozi (Pemohon I) dan Antony Lee (Pemohon II) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 70/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Kamis, 06 Juni 2024 14:08:36 WIB	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Pemohon: Bansawan Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 76/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Kamis, 06 Juni 2024 11:04:48 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pemohon: Taufiqurrahman, S.H. Kuasa Pemohon: Mohamad Taufiqurrahman, S.H,.M.H	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 75/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Rabu, 05 Juni 2024 13:05:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	Pemohon: Hukman Reni Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2154/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 74/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Jumat, 31 Mei 2024 13:27:34 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	Pemohon: Sandy Yudha Pratama Hulu (Pemohon I) dan Stefanie Gloria (Pemohon II) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 69/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 28 Mei 2024 13:47:26 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemohon: Novel, S.I.K, M.H., dkk. Kuasa Pemohon: Lakso Anindito, S.H., LL.M., dkk	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 28 Mei 2024 09:54:42 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemohon: Novel, S.I.K., M.H. Kuasa Pemohon: Lakso Anindito, S.H., LL.M., dkk.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Senin, 27 Mei 2024 14:17:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: Terence Cameron, B.Sc Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2153/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 61/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Senin, 20 Mei 2024 20:13:40 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: Partai Buruh yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden dan Ferri Nurzali, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal (Pemohon I) dan Partai Gelora Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal (Pemohon II) Kuasa Pemohon: Said Salahudin, M.H., I. Imam Nasef, S.H., M.H., dkk.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 60/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Senin, 20 Mei 2024 13:48:09 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Pemohon: Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H. Mewakili Badan Hukum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 67/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Senin, 20 Mei 2024 14:48:25 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan	Pemohon: Ir. Pranoto, M.M. (pemohon I) dan Drs. Dwi Agung (Pemohon II) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 66/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Senin, 13 Mei 2024 19:57:35 WIB	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si., Rudi Andries, S.T., M.B.A., Desy Natalia Kristanty, S.H., Marlon S.C. Kansil, S.Pi., M.Si., dan Dr. Meity Anita Lingkani, M.B.A. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 65/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Senin, 13 Mei 2024 12:57:33 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: Zulferinanda, S.T., M.Si. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 72/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 14 Mei 2024 11:55:26 WIB	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pemohon: Pasai Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 57/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Rabu, 24 April 2024 13:47:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Ahmad Sadzali, L.c, M.H. (Pemohon 1); Muhammad Alfata Birza (Pemohon 2); Abdullah Widy Asshidiq, S.H. (Pemohon 3), Zein Ahmad Rayhan (Pemohon 4); Raden Mahdum (Pemohon 5); Agung Gilang Pratama (Pemohon 6). Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2152/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 59/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Selasa, 23 April 2024 09:24:17 WIB	Pengujian Materiil Undang Undang	Pemohon: Ratna Kumala Sari, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Dr. Eko Supriadi, S.H., M.H.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 64/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Sabtu, 20 April 2024 10:05:59 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Abdul Basir Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 58/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Jumat, 19 April 2024 15:23:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: La Ode Nofal S.H (Pemohon I) Arimansa Eko Putra S.H (Pemohon II) La Ode Arukun S.Si (Pemohon III) Risard Nur Fiqral S.H (Pemohon IV) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2151/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 55/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Kamis, 18 April 2024 19:33:52 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pemohon: Taufik Idharudin Kuasa Pemohon: Dr. Sri Kalono, S.H., M.Si., dkk.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 56/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	1.Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian materiil Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 56/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

< 1 2 3 4 5 ... 85