Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Jumat,
04 September 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Rizal Ramli 2. Ir. Abdulrachim Kresno

Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk

APPP Nomor :
2018/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
74/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Kamis,
27 Agustus 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Agus Wibawa; 2. Dewanto Wicaksono, S.E., M.M.; 3. Prihatin Suryo Kuncoro; 4. Andy Wijaya.

Kuasa Pemohon:
Ari Lazuardi, S.H., dkk

APPP Nomor :
2017/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
73/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
Rabu,
26 Agustus 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Abu Bakar

Kuasa Pemohon:
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan Munathsir Mustaman, S.H

APPP Nomor :
2016/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
72/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Selasa,
25 Agustus 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
R.M. Punto Wibisono

Kuasa Pemohon:
Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2015/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
71/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
Selasa,
04 Agustus 2020
Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris)

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2014/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
69/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Selasa,
04 Agustus 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris; 2. Tresno Subagyo; 3. Johan Syafaat Mahanani; 4. Almas Tsaqibbirru, RE A.

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2013/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
70/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon  
Jumat,
24 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 Pemohon:
Serikat Pekerja PT PLN yang diwakili Eko Sumantri (Ketua Umum) dan Sarwono (Sekretaris Jenderal)

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
2012/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
68/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
Kamis,
23 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Mohammad Kilat Wartabone; 2. Imran Ahmad, S.E., M.M.

Kuasa Pemohon:
Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait bertanggal 19 Agustus 2020

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis bertanggal 18 September 2020

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 17 September 2020

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Oktober 2020

Pihak Terkait:
Kesimpulan PT bertanggal 10 November 2020

DPR:
Keterangan DPR tanggal 21 September 2020 (Perkara No 67/PUU-XVIII/2020)

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 tanggal 11 November 2020

APPP Nomor :
2011/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
67/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
21 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 Pemohon:
1. Slamet Iswanto; 2. Maul Gani, S.E.

Kuasa Pemohon:
Erdin Tahir, S.H., M.H., dkk

Pemerintah:
Permohonan Penundaan Jadwal Sidang

DPR:
Keterangan DPR tanggal 13 Oktober 2020 (Perkara 66/PUU-XVIII/2020)

APPP Nomor :
2010/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
66/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon  
Senin,
20 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. dan Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si.

Kuasa Pemohon:
Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2009/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
17 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 Pemohon:
Koko Koharudin

Kuasa Pemohon:
E`et Susita, S.H., M.Sc., dkk.

APPP Nomor :
2008/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan Pemohon.  
Rabu,
15 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar (Presiden) dan Dicky Firmansyah (Sekjen)

Kuasa Pemohon:
Janses E. Sihaloho, S.H., dkk.

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait tanggal 7 September 2020 untuk Perkara 61/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 14 Oktober 2020

Pihak Terkait:
Permohonan Salinan Keterangan Ahli Pemohon

Pihak Terkait:
Permohonan Pemeriksaan Berkas Perkara

APPP Nomor :
2007/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Selasa,
14 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M (Gubernur) dan Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung

Kuasa Pemohon:
Dharma Sutomo, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
2006/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
Selasa,
14 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang diwakili oleh Seno Margo Utomo (Ketua), Sudarwanto, S.Pd I, Sp (Sekretaris), dan Iwan Tri Handono (Bendahara), Sujad, Dr. Umar Ma`ruf, S.H., CN., M.Hum., dkk.

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2005/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
Jumat,
10 Juli 2020
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. H. Alirman Sori, Tamsil Linrung, Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, Syarikat Islam (diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva), Dr. Marwan Batubara, Ir. Budi Santoso, Ilham Rifki Nurfajar, dan M. Andrean Saefudin

Kuasa Pemohon:
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2004/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Jumat,
10 Juli 2020
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Kurniawan, S.IP. dan Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.

Kuasa Pemohon:
Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk.

Pemerintah:
Keterangan Presiden bertanggal 19 Oktober 2020

pihak lain:
Keterangan DPD RI tanggal 21 Oktober 2020 untuk Perkara 59,60, 64/PUU-XVIII/2020

Pemerintah:
Keterangan Tambahan Presiden tanggal 11 November 2020 untuk Perkara 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020

APPP Nomor :
2003/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Rabu,
08 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon:
Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., dkk.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
2002/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
Rabu,
08 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 Pemohon:
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
2001/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Senin,
06 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 Pemohon:
Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri

Kuasa Pemohon:
M. Maulana Bungaran, S.H., dkk

APPP Nomor :
2000/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
 
Senin,
06 Juli 2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD 1945 Pemohon:
Kamal Barok, S.H., M.H., Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, S.H., Melita Kristin BR., Helli Nurcahyo, S.H., dan M. Suprio Pratomo

Kuasa Pemohon:
Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., dkk.

APPP Nomor :
1999/PAN-PUU.MK/2020
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XVIII/2020
( Permohonan Terakhir)
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  

< 1 2 3 4 5 6 ... 62