Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Kamis, 04 Januari 2024 10:58:20 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemohon: Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 25/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Rabu, 03 Januari 2024 20:32:12 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Pemohon: Yualita Widyadhari, dkk. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 14/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Rabu, 03 Januari 2024 11:40:00 WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya	Pemohon: Pipit Sri Hartanti dan Supardji Kuasa Pemohon: Singgih Tomi Gumilang, SH., M.H.	APPP Nomor : 2144/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Selasa, 02 Januari 2024 00:25:53 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya	Pemohon: Pipit Sri Hartanti dan Supardji Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 13/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Senin, 01 Januari 2024 23:25:19 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Otniel Raja Maruli Situmorang Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 18/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Senin, 01 Januari 2024 23:09:08 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pemohon: Risky Kurniawan Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 17/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Senin, 01 Januari 2024 22:53:35 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pemohon: Albert Ola Masan Setiawan Muda Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 16/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Senin, 01 Januari 2024 22:39:32 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Pemohon: Teja Maulana Hakim Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2024 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 15/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Selasa, 26 Desember 2023 16:17:32 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Pemohon: Rahmawati Salam Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 24/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) yang berbunyi, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sehingga norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) selengkapnya menjadi berbunyi, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Kamis, 21 Desember 2023 16:01:02 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Pemohon: Zulkifly (Pemohon I); Mursil Akhsam (Pemohon II); Andi Athallah Manaf (Pemohon III); Nur Alfiyanita Hasbuddin (Pemohon IV); Risma (Pemohon V); Ira Mayasari (Pemohon VI); Mutiah Dalilah (Pemohon VII); Zhafira Zari (Pemohon VIII); A. Muhammad Haikal Akib (Pemohon IX); Hasnidar (Pemohon X); Lukman Hakim (Pemohon XI); Haeril Anwar (Pemohon XII); dan Nurul Aini Salsabila (Pemohon XIII) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 23/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Kamis, 21 Desember 2023 02:35:16 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 12/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Jumat, 15 Desember 2023 15:40:39 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang	Pemohon: Basri Rase, S.IP., M.Si.; Andi Faisal Sofyan Hasdam, S.H.; Junaidi; Agus Haris, S.H. Kuasa Pemohon: R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 10/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Rabu, 13 Desember 2023 13:56:20 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Pemohon: Wiwit Purwito Kuasa Pemohon: Hosnika Purba, S.H. dan Bilhuda, S.H.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 11/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Selasa, 12 Desember 2023 11:43:23 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Pemohon: Diding Jalaludin, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 4/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Selasa, 12 Desember 2023 09:13:30 WIB	pengujian undang undang	Pemohon: Topan Cahya Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Senin, 11 Desember 2023 15:35:52 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pemohon: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain. Kuasa Pemohon: Janses E. Sihaloho, S.H., dkk. Pemerintah: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 15 Maret 2024	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 3/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)
Senin, 11 Desember 2023 09:24:44 WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pemohon: Adoni Y. Tanesab Kuasa Pemohon: Marthen Boiliu, S.H.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 7/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian materiil frasa “undang-undang” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 7/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Senin, 11 Desember 2023 09:38:49 WIB	Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023	Pemohon: Adoni Y. Tanesab Kuasa Pemohon: Marthen Boiliu, S.H.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 9/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Senin, 11 Desember 2023 09:09:38 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pemohon: Adoni Y. Tanesab Kuasa Pemohon: Marthen Boiliu, S.H.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 8/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Selasa, 05 Desember 2023 11:16:10 WIB	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	Pemohon: Sopan Santun Duha Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2023 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 2/PUU-XXII/2024 (Permohonan Terakhir)	Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

< 1 2 3 4 5 6 ... 83