Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
03
Apr
2017
11:07 WIB
Nomor
:
5/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tahun 2017
Pemohon
:
    1.H. Safriadi, S.H. 2.Sariman, S.P. Kuasa Pemohon : Samsudin, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230343
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
10:50 WIB
Nomor
:
4/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Tahun 2017
Pemohon
:
    1.Ridwan, S.Pd.I., M.M. 2.Abdul Rani Kuasa Pemohon : Sopian Adami, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230254
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
10:34 WIB
Nomor
:
3/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Tahun 2017
Pemohon
:
    1.Hamdi, S.Sos., M.M 2.H. Harmain, S.E., M.M Kuasa Pemohon : A. Ihsan Hasibuan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230276
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
10:15 WIB
Nomor
:
2/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
Pemohon
:
    1.Dr. H. Subroto., S.E., M.M 2.H. Nur Yahman., S.H. Kuasa Pemohon : Hermawi Taslim, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230319
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
09:51 WIB
Nomor
:
1/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017
Pemohon
:
    1.M. Sabri, S.Sos, MM 2.Naspian Kuasa Pemohon : Raden Adnan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230244
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017
File Pendukung
:
03
Apr
2017
00:35 WIB
Nomor
:
7/PHP.KOT-XV/2017
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Tahun 2017
Pemohon
:
    1.Amos Lukas Watori, S.H. 2.Hj. Noorjannah Kuasa Pemohon : Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230263
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Tahun 2017
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:23 WIB
Nomor
:
2/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Suta Widhya, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230264
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:11 WIB
Nomor
:
109/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Gusti Kanjeng Ratu Hemas 2.Djasarmen Purba, S.H. 3.Ir. Anang Prihantoro 4.Marhany Victor Poly Pua Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230215
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
File Pendukung
:
28
Feb
2017
11:01 WIB
Nomor
:
55/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Fuad Hadi, S.H., M.H Kuasa Pemohon : Arfa Gunawan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230280
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
28
Feb
2017
10:47 WIB
Nomor
:
39/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Dolly Hutari P, S.E 2.Sutejo Kuasa Pemohon : Edu Hardi Ginting, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230244
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
File Pendukung
:
< 1 ... 172 173 174 175 176 177 178 ... 417 >