Nomor

:

17/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

-

Di Unduh

:

230900

Kata Kunci

:

Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf q, Pasal 233 ayat (2), Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Incumbent, syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, legal uncertainty, rechtsonzekerheid.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

12/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230691

Kata Kunci

:

Partai Persatuan Daerah (PPD); Oesman Sapta; Adhie M Massardi, UU Pileg 2008; Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB); Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK); Partai Patriot Pancasila; Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD); Partai Sarikat Indonesia (PSI); Partai Merdeka;Partai Politik Peserta Pemilu; Negara Hukum; Affirmative Actions; Independent Body; Democratische Rechtstaat; Nomocracy; Representation In Ideas; Representation In Presence; Electoral Threshold (ET); Pemilu 2009; Limitation; Diskriminasi; Parliamantary Threshold (PT); Multi Partai Yang Sederhana; Simple Multiparty System; Abdul Hakim Garuda Nusantara; Enny Suprapto; Ketidakpastian Hukum; Ketidakadilan; Legal Uncertainty; Injustice

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

15/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230980

Kata Kunci

:

Pemilu legislatif, pileg, Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007, syarat calon anggota legislatif, tidak pernah dijatuhi pidana, diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun, hak untuk memilih dan dipilih

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

10/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

230997

Kata Kunci

:

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dra. Hj. Mediati Hafni Hanum, S.H; Perorangan; Parpol; Pegawai Negeri Sipil; TNI/Polri; Perseorangan Non-Parpol; DPD; Syarat Domisili; Ketiadaan Norma; The Guardian Of The Constitution; The Final Interpreter Of The Constitution; UU Pemilu; Conditionally Unconstitutional; Pasal 22E UUD 1945; Checks And Balances; Drs. Progo Nurdjaman; Drs. Arbi Sanit; Orde Baru; Partai Monopolistik; Partai Politik; Kegagalan Demokrasi; Dr. John Pieris, SH., MS; Primary Rules; Secondary Rules; John Rawls; A Theory Of Justice; Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, Denny Indrayana; Maksud Asli; I Dewa Gede Palguna; A. Mukhtie Fadjar; Jimly Asshiddiqie; Dr. Indra Jaya Piliang; Kontra Hegemoni; Hestu Cipto Handoyo; Fadjrul Falaakh; Thomas Aquino Legowo; Keterangan DPR; Calon Anggota DPD; Ketiadaan Syarat Non-Parpol; Zudan Arif Fakhrulloh; Calon Perseorangan; Dissenting Opinions; Konstitusional Bersyarat; Mengabulkan Untuk Sebagian; Menolak; Niet Ontvankelijk Verklaard; Tidak Dapat Diterima;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

6/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230992

Kata Kunci

:

Pemekaran daerah, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Pasal 11 UU 51/1999, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Muin Fahmal, Haliadi, Safri Nugraha, Abdul Rasyid Thalib, Sulaeman Husen.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

31/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230978

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Pembentukan Kota Tual; Maluku Tenggara; Masyarakat Hukum Adat; pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara; Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945; Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945; pembentukan kota Tual; pemekaran kota Tual; ohoy; kay; kapitan; ratschap; Ronald Zelfianus Titahelu; petuanan; Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000; Bupati Maluku Tenggara; kesatuan masyarakat hukum adat; hak tradisional; Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

4/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230486

Kata Kunci

:

Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur; Kabupaten Samosir; Serdang Bedagai; Kecamatan Kotarih;Galang; Bangun Purba; Gunung Meriah; Sinembah Tanjung Muda Hulu; Sinembah Tanjung Muda Hilir; Badan Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS); Ketua Fraksi; DPRD Provinsi Sumatera Utara; Kepala Desa; Penentuan Batas Alam

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

3/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230941

Kata Kunci

:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga Negara; Wajib Pajak; Keuangan Negara; Konstitutuirin; Reguilirn; Korizeeren; Orisinil; APBN; Hak Budget; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Pengeluaran Daerah; Menteri Keuangan; Separation Of Power; Self Assessment; Disclaimer Of Opinion; State Audit Institution; Tax Audit; Faisal Basri; Iman Sugema; Tax Rate; Philipus M. Hadjon; Denny Indrayana; Original Intent; Frans Limahelu; Legislative Drafting; Abdul Hakim Garuda Nusantara; Rhenald Kasali; Good Governance, Transparency Dan Accountability; Double Jeopardy

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

8/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231044

Kata Kunci

:

SAID SAGGAF; Pemilihan Kepala Daerah; Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan; Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah; UU Pemda; Masa Jabatan; Wakil Kepala Daerah; KPU; Surat Mendagri; Mahkamah Agung

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

9/PUU-VI/2008

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230876

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007, APBN TA 2008

File Pendukung

:

Klik Disini