Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
18
Nov
2008
00:00 WIB
Nomor
:
26/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan
Pemohon
:
    Pemohon : Safrin Noor, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230537
Kata Kunci
:
Pemekaran Daerah, batas wilayah administratif, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Pasal 6 ayat (4) UU 2/2003, Pasal 10 ayat (5) UU 32/2004
File Pendukung
:
30
Oct
2008
00:00 WIB
Nomor
:
23/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    M. Fadjroel Rachman, Mariana, Bob Febrian. Kuasa Hukum: Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dkk tergabung dalam "Taufik Basari and Associates"
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230420
Kata Kunci
:
M. Fadjroel Rachman; Mariana; Bob Febrian; Ketetapan Nomor 23/PUU-VI/2008; Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/TAP.MK/2008; Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 94/TAP.MK/2008; Penarikan kembali permohonan
File Pendukung
:
23
Oct
2008
00:00 WIB
Nomor
:
18/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon
:
    Prinsipal: M. Komarudin, Muhammad Hafidz, Agung Purnomo. Kuasa Hukum: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H., dan Dewi Triyani, S.H
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230813
Kata Kunci
:
M. Komarudin; Muhammad Hafidz; Agung Purnomo; Anggraeni; Anik; Pemohon; Kepailitan; PKPU; FISBI; Kurator; hipotek; gadai; jaminan fidusia; hak tanggungan; hak agunan; kebendaan; pailit; hak buruh; hak pekerja; Upah; kreditor preferen; kreditor separatis
File Pendukung
:
21
Oct
2008
00:00 WIB
Nomor
:
21/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969
Pemohon
:
    Amrozi bin Nurhasyim, dkk. Kuasa Pemohon: A.W. Adnan dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230665
Kata Kunci
:
Amrozi bin Nurhasyim; Ali Ghufron bin Nurhasyim als. Muklas; Abdul Azis als. Imam Samudra; KUHP; HAM; Pidana Mati, PNPS; hukuman mati; tembak mati
File Pendukung
:
15
Aug
2008
00:00 WIB
Nomor
:
16/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231112
Kata Kunci
:
POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO; Idrus Mony, S.H; Mohammad Tohir,S.H.; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pemohon; Pemilu; lex specialis derogat legi generali; Mahkamah Agung; PK; KUHAP
File Pendukung
:
15
Aug
2008
00:00 WIB
Nomor
:
14/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Risang Bima Wijaya, S.H. 2. Bersihar Lubis
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231136
Kata Kunci
:
KUHP, Pasal 310 ayat (1), ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, Pasal 207, kehormatan, eergevoel, martabat, penghinaan, ICCPR, basic rights, constitutional complaint, penal code, Mudzakkir, Heru Hendrtmoko, Atmakusumah Astraatmadja, Nono Anwar Makarim, Yenti Garnasih, Toby Mendel, Khoe Seng Seng, Ahmad Taufik, Ifdhal Kasim, Djafar Husin Assegaf
File Pendukung
:
15
Aug
2008
00:00 WIB
Nomor
:
20/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dokter SALIM ALKATIRI
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230802
Kata Kunci
:
Salim Alkatiri; Kabupaten Buru; darurat sipil
File Pendukung
:
13
Aug
2008
00:00 WIB
Nomor
:
13/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Pemohon
:
    Prof. Dr. Moh Surya, dkk. Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230799
Kata Kunci
:
Pengurus PGRI, APBN Tahun 2008, Anggaran Pendidikan 20%, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Ibrahim Musa
File Pendukung
:
12
Aug
2008
00:00 WIB
Nomor
:
19/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pemohon
:
    Suryani
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230790
Kata Kunci
:
Suryani; kompetensi absolut peradilan agama; jinayah; hukum Islam
File Pendukung
:
05
Aug
2008
00:00 WIB
Nomor
:
11/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemohon
:
    H. Biem Benjamin, BSc., MM
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231069
Kata Kunci
:
Biem Benjamin; Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Bhenyamin Hoessein; Hindia Belanda; Batavia; Ryas Rasyid; Zudan Arif Faturullah; Negara Kesatuan Republik Indonesia; Gubernur; Kotapraja Jakarta Raya; Dekonsentrasi; Desapraja; Otonomi Provinsi; Andi Ramses Marpaung; Kotamadya; Unequal Treatment; Decentralisatie Wet; Residentie
File Pendukung
:
< 1 ... 163 164 165 166 167 168 169 ... 181 >