Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
18
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
51/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Saurip Kadi
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230417
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sistem Orde Baru yang otoriter; hak rakyat adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya; Perbedaan Negara Otoriter dan Demokrasi; Ciri lain yang menonjol dalam Negara Otoriter; Pemerintah tidak terlibat dalam membuat Undang-Undang; Peran Partai Politik; tidak akan ada Negara tanpa warga Negara; kudeta terhadap pemerintahan dilakukan tanpa mengubah Negara; partai adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat; Parlementer VS Presidensial; Pemilu Dagang Sapi; Partai politik bertindak sebagai calo politik; Kartel Kekuasaan Partai-Partai Politik Warisan Orde Baru; sistem kenegaraan yang otoriter; silent revolution; hak partai politik tidak boleh melampaui hak warga Negara
File Pendukung
:
17
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
56/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Pemohon 1 : M. Fadjroel Rachman Pemohon 2 : Mariana. Pemohon 3 : Bob Febrian Kuasa Pemohon : Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M, dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230738
Kata Kunci
:
Partai Politik;Konstiusi;Undang-Undang;Presiden dan Wakil presiden;UUD 1945;Pemilihan Umum;Pemerintah,Negara,Independen
File Pendukung
:
13
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
3/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Partai Politik Peserta Pemilu 2009 (PDP, PP, PPD, PPRN, PIS, PNBK Indonesia, PPIB, Pakar Pangan, Hanura, PKDI) Pemohon 2 : Calon Anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Pemohon 3 : Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Kuasa P
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231163
Kata Kunci
:
UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Pemilu; UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Electoral Threshold; ambang batas; persentase perolehan kursi atau suara Parpol; Electoral Threshold tidak diskriminatif; Parliamentary Threshold; tidak bertentangan dengan UUD
File Pendukung
:
30
Jan
2009
00:00 WIB
Nomor
:
58/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pemohon
:
    Pemohon : Mohammad Yusuf Hasibuan dan Reiza Aribowo
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
238021
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; penjajahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya; Mohamad Yusuf Hasibuan; Reiza Aribowo; Prof. DR. Sri Soemantri; Hak Uji Materiil sebagai wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai; verordenende macht; asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum; zonder belang geen rechtsingan; Ketentuan restrukturisasi dan privatisasi; memprioritaskan privatisasi bagi BUMN; reorganisasi dalam alat-alat produksi; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; Reaganomics” dan Tharchersm; Komite Privatisasi Kementerian Negara; Muhammad Said Didu; privatisasi cenderung merugikan masyarakat; kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat; oezichthoudensdaad; restrukturisasi dalam rangka penyehatan BUMN; restrukturisasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; memudahkan privatisasi atau denasionalisasi BUMN; Restrukturisasi sektoral; restrukturisasi perusahaan/korporasi; Konsep restrukturisasi; Beberapa bentuk restrukturisasi; Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH;
File Pendukung
:
29
Jan
2009
00:00 WIB
Nomor
:
42/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon
:
    Pemohon: Bambang Sugeng Irianto
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230705
Kata Kunci
:
Undang-Undang;Pasal;Ayat;Hukum;Nomor;Pemohon;Tahun
File Pendukung
:
28
Jan
2009
00:00 WIB
Nomor
:
47/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pemohon
:
    Pemohon : Bernard Samuel Sumarauw
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230749
Kata Kunci
:
Bernard Samuel Sumarauw; UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28H ayat (3) UUD 1945; Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; tenaga kerja; jamsostek; hubungan kerja; hak cipta;
File Pendukung
:
28
Jan
2009
00:00 WIB
Nomor
:
46/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pemohon
:
    Tedjo Bawono
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230904
Kata Kunci
:
Tedjo Bawono; Soeharmono Rahardi, S.H; Mario Wijnand Tanasale, S.H; Perbendaharaan Negara; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Pasal 50 UUD Perbendaharaan Negara; Putusan Pengadilan Negeri Surabaya; peninjauan kembali; 161 PK/PDT/2004; ganti rugi Pemerintah Kota Surabaya.
File Pendukung
:
23
Dec
2008
00:00 WIB
Nomor
:
22/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H. Kuasa : Lujianto, S.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230742
Kata Kunci
:
MUHAMMAD SHOLEH, S.H; SUTJIPTO, S.H., M.Kn; SEPTI NOTARIANA, S.H., M.Kn; JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon; Pemilu; Caleg; Partai Politik; 30%; BPP; Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
File Pendukung
:
23
Dec
2008
00:00 WIB
Nomor
:
24/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Sutjipto, S.H., M.Kn.; Pemohon 2 : Septi Notariana, S.H., M.Kn.; Pemohon 3 : Jose Dima Satria, S.H., ;M.Kn.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230815
Kata Kunci
:
MUHAMMAD SHOLEH, S.H; SUTJIPTO, S.H., M.Kn; SEPTI NOTARIANA, S.H., M.Kn; JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon; Pemilu; Caleg; Partai Politik; 30%; BPP; Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
File Pendukung
:
16
Dec
2008
00:00 WIB
Nomor
:
48/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon
:
    Bambang Hariyanto
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230405
Kata Kunci
:
Education and state–Indonesia; Education–Indonesia; Educational law and legislation-Indonesia; Education, Preschool Indonesia;Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003; Pendidikan dan Negara: Pendidikan Anak Usia Dini; Permohonan ditarik kembali.
File Pendukung
:
< 1 ... 162 163 164 165 166 167 168 ... 181 >